IPD – 26 Mei 2026 | Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang kewajiban partai politik memenuhi kuota 30% caleg perempuan pada pemilu telah menjadi perhatian luas. Ketua MK Suhartoyo menyatakan bahwa pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang … Read more
IPD – 24 Mei 2026 | Mahkamah Konstitusi (MK) telah menetapkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga satu-satunya yang berwenang menghitung kerugian negara melalui putusan Nomor 28/PUU-XXIV/2026. Putusan ini merupakan hasil dari proses pengujian Undang-Undang Tipikor yang diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa konsepsi kerugian negara yang dianut Indonesia adalah … Read more
IPD – 21 April 2026 | Jakarta, 21 April 2026 – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Bulan Bintang (PBB) yang baru saja menyelesaikan Muktamar VI di Bali menuntut Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menguji materi Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2008 dan perubahannya tahun 2011. Gugatan tersebut dipicu oleh munculnya dualisme kepengurusan internal yang melibatkan … Read more
IPD – 18 April 2026 | JAKARTA, 17 April 2026 – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus tidak dapat dialihkan ke peradilan umum. Menurut Yusril, alasan utama terletak pada status pelaku yang masih aktif sebagai prajurit TNI, sementara Undang‑Undang Pengadilan … Read more
IPD – 17 April 2026 | Jakarta – Pada Kamis, 16 April 2026, Mahkamah Konstitusi (MK) mengumumkan putusan penting yang menolak dua gugatan strategis sekaligus menegaskan agenda uji materi terhadap sejumlah undang‑undang penting. Keputusan menolak gugatan yang diajukan oleh Delpedro Marhaen, Direktur Eksekutif Lokataru, beserta stafnya Muzaffar Salim, menyoroti kelemahan argumentasi hukum yang dianggap tidak … Read more
IPD – 14 April 2026 | Suasana haru meliputi Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin, 13 April 2026, ketika Hakim Konstitusi Anwar Usman mengakhiri masa bakti 15 tahun dengan prosesi purnabakti. Saat prosesi wisuda berakhir, Anwar Usman berjalan menuju lobi utama. Langkahnya perlahan, napasnya terasa berat, dan istri serta sejumlah pegawai MK terlihat membantu menahan … Read more
IPD – 14 April 2026 | Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman, menegaskan kembali bahwa Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak dibuat sebagai “pintu” khusus bagi Gibran Rakabuming Raka, keponakannya, melainkan sebagai upaya membuka ruang kompetisi politik bagi seluruh generasi muda Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara wisuda purnabakti di Gedung MK, Jakarta, pada Senin, … Read more
IPD – 14 April 2026 | Koalisi masyarakat sipil yang terdiri atas berbagai organisasi hak asasi manusia, lembaga advokasi, serta partai politik menegaskan kembali tuntutan mereka kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk menghormati pernyataan Gibran Rakabuming Raka, Gubernur Jawa Tengah, terkait penanganan kasus Andrie Yunus. Pernyataan Gibran, yang disampaikan pada pekan lalu, menekankan pentingnya penegakan … Read more
IPD – 09 April 2026 | Ribuan warga menunggu kepastian hukum atas Perkara Nomor 112/PUU-XXIII/2025 yang kini berada di meja hijau Mahkamah Konstitusi (MK). Enam bulan setelah kesimpulan akhir diserahkan pada Oktober 2025, palu hakim belum diketuk, menimbulkan kegelisahan yang mendalam di antara koalisi masyarakat sipil Gerakan Rakyat Menggugat Proyek Strategis Nasional (GERAM PSN). Penundaan … Read more
IPD – 09 April 2026 | Jakarta, 9 April 2026 – Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, menegaskan bahwa belum ada bukti kuat yang mengaitkan serangan teror air keras terhadap aktivis hak asasi manusia Andrie Yunus dengan motif dendam pribadi. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) … Read more