IPD – 21 April 2026 | Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) secara tegas mengecam operasi penindakan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) yang berlangsung pada 14 April 2026 di Kampung Kembru, Distrik Kembru, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Menurut Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, operasi tersebut menewaskan 15 warga sipil, termasuk perempuan … Read more
IPD – 20 April 2026 | Operasi penindakan Satgas Koops TNI Habema di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, kembali menjadi sorotan nasional setelah muncul klaim bahwa tidak ada operasi militer ketika lima anak kecil tertembak. Insiden yang menewaskan dan melukai warga sipil ini memicu perdebatan sengit tentang pelanggaran hak asasi manusia, prosedur militer, dan akuntabilitas aparat … Read more
IPD – 19 April 2026 | Pada Selasa, 14 April 2026, dua peristiwa tembak-menembak terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, yang kemudian menimbulkan kebingungan di kalangan publik. Koordinasi Operasi (Koops) TNI Habema, yang dipimpin oleh Letkol Infanteri Wirya Arthadiguna, secara resmi membuka suara untuk memisahkan kedua insiden tersebut serta menegaskan tidak adanya keterkaitan antara penembakan … Read more
IPD – 18 April 2026 | JAKARTA, 17 April 2026 – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus tidak dapat dialihkan ke peradilan umum. Menurut Yusril, alasan utama terletak pada status pelaku yang masih aktif sebagai prajurit TNI, sementara Undang‑Undang Pengadilan … Read more
IPD – 12 April 2026 | Jakarta, 11 April 2026 – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menegaskan komitmennya untuk mengusut tuntas kasus penyiraman air keras yang menimpa Andrie Yunus, Wakil Koordinator KontraS. Komnas HAM kini berada dalam tahap menunggu persetujuan resmi dari Panglima TNI untuk dapat memeriksa empat anggota militer yang diduga menjadi … Read more
IPD – 04 April 2026 | Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) kembali menegaskan tuntutan transparansi atas serangkaian kasus penyiraman air keras yang menimpa aktivis dan warga sipil sejak awal 2026. Dalam pernyataan resmi yang disampaikan pada pekan ini, Komnas HAM menuntut Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk membuka identitas tersangka yang diduga terlibat dalam … Read more