IPD – 19 April 2026 | Pada Selasa, 14 April 2026, dua peristiwa tembak-menembak terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, yang kemudian menimbulkan kebingungan di kalangan publik. Koordinasi Operasi (Koops) TNI Habema, yang dipimpin oleh Letkol Infanteri Wirya Arthadiguna, secara resmi membuka suara untuk memisahkan kedua insiden tersebut serta menegaskan tidak adanya keterkaitan antara penembakan di Kampung Kembru dan kematian seorang anak di Kampung Jigiunggi.
Insiden pertama terjadi di Kampung Kembru setelah menerima laporan warga mengenai keberadaan kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) di wilayah tersebut. Tim patroli TNI segera melakukan pengecekan, namun saat tiba di lokasi, mereka diserang tembakan dari anggota OPM. Kontak tembak berlangsung singkat, berujung pada tewasnya empat anggota OPM. Selain itu, prajurit berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk satu pucuk senapan angin, amunisi kaliber 5,56 mm dan 7,62 mm, satu selongsong peluru, busur serta anak panah, dan beragam senjata tajam seperti parang, kapak, pedang, dan pisau. Peralatan komunikasi berupa beberapa ponsel genggam dan handy‑talky (HT), serta bendera OPM dan dokumen identitas pribadi juga ditemukan, menegaskan keberadaan kelompok bersenjata di kawasan itu.
Insiden kedua tercatat di Kampung Jigiunggi, yang berjarak sekitar tujuh kilometer dari Kembru. Kepala kampung, Venius Walia, melaporkan meninggalnya seorang anak akibat luka tembak. Tim TNI langsung menurunkan pasukan untuk memverifikasi laporan. Setelah pemeriksaan lapangan, prajurit memastikan keberadaan korban, namun menegaskan tidak ada prajurit TNI yang berada di kampung tersebut pada saat kejadian. Proses pendalaman dan penyelidikan masih terus dilakukan untuk mengungkap penyebab pasti kematian anak itu.
Letkol Wirya menegaskan bahwa kedua peristiwa tersebut terjadi pada hari yang sama namun di lokasi yang berbeda, dengan latar belakang yang tidak saling berhubungan. Ia menambahkan, “Tidak ada aktivitas prajurit TNI di Kampung Jigiunggi ketika anak tersebut ditemukan tewas. Kedua peristiwa terjadi secara terpisah, baik dari segi waktu maupun ruang, sehingga tidak dapat disimpulkan sebagai satu rangkaian kejadian.”
Sementara itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melalui Ketua Anis Hidayat menilai bahwa serangan pada 14 April di Kembru menimbulkan korban sipil, termasuk perempuan dan anak‑anak, yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Pernyataan ini menimbulkan perbedaan perspektif antara TNI yang menekankan fokus pada kelompok OPM dan Komnas HAM yang menyoroti dampak terhadap warga sipil.
Koops TNI Habema juga menginformasikan bahwa dalam operasi di Kembru, selain empat anggota OPM yang tewas, tidak ada warga sipil yang dilaporkan terbunuh. Penemuan senjata dan peralatan komunikasi menjadi bukti kuat keberadaan kelompok bersenjata, namun tidak mengindikasikan adanya korban sipil pada saat kontak tembak. Hal ini menjadi titik penting dalam upaya TNI untuk menanggapi tuduhan pelanggaran HAM yang diajukan oleh Komnas HAM.
Penanganan kedua insiden ini menyoroti tantangan operasional dan kemanusiaan di wilayah konflik Papua. Pemerintah dan aparat keamanan berupaya menjaga keamanan sekaligus melindungi warga sipil, sementara organisasi hak asasi manusia menuntut transparansi penuh atas setiap tindakan militer. Hingga kini, penyelidikan terhadap kematian anak di Jigiunggi masih berlangsung, dan pihak berwenang berkomitmen untuk mengungkap fakta secara menyeluruh.
Kesimpulannya, Koops TNI Habema telah mengklarifikasi bahwa peristiwa penembakan di Kampung Kembru dan kematian seorang anak di Kampung Jigiunggi merupakan dua kejadian terpisah yang tidak saling berkaitan. TNI menegaskan tidak ada keterlibatan prajurit dalam insiden Jigiunggi, sementara Komnas HAM tetap menyoroti potensi pelanggaran HAM di daerah tersebut. Dialog antara semua pihak diharapkan dapat mempercepat proses penyelidikan dan memberikan keadilan bagi korban serta menjaga stabilitas keamanan di Papua Tengah.