IPD – 19 April 2026 | Ketua Harian DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ahmad Ali, mengeluarkan pernyataan tegas pada Sabtu (18 April 2026) bahwa Presiden Joko Widodo tidak terlibat dalam laporan yang diajukan oleh Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) terhadap mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Pernyataan ini disampaikan di sela-sela wawancara dengan wartawan setelah Ketua Umum GAMKI, Sahat Martin Philip Sinurat, yang juga merupakan kader PSI, mengajukan laporan ke Polda Metro Jaya atas dugaan penistaan agama dalam ceramah JK di Universitas Gadjah Mada.
Ahmad Ali menegaskan bahwa laporan tersebut merupakan tindakan pribadi pelapor, bukan arahan atau keputusan partai. “Saya bisa pastikan 1.000% Pak Jokowi tidak terlibat di urusan ini. Saya pastikan 1.000% bahwa PSI tidak menjadi bagian daripada urusan ini,” ujarnya dengan nada mantap. Ia menambahkan, keberadaan Sahat sebagai kader PSI tidak serta merta menjadikan langkah GAMKI sebagai kebijakan partai.
Menurut Ali, internal PSI telah membahas agar tidak terlibat dalam polemik yang berpotensi memecah belah. “Sebagai Ketua Harian saya tahu betul bahwa tidak ada hubungan sama sekali dengan partai ini. Jadi laporan itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan partai ini,” tegasnya. Ia juga menolak segala spekulasi yang mengaitkan Presiden dengan laporan tersebut, bahkan menyarankan agar pihak yang berspekulasi “bertabayyun, istighfar”.
GAMKI, organisasi yang bergerak di bidang keagamaan, mengklaim bahwa ceramah JK mengandung unsur penistaan agama karena menyentuh isu-isu sensitif seputar konflik agama di Indonesia. JK sendiri, dalam sesi media briefing pada 18 April 2026, menjelaskan bahwa inti pidatonya adalah tentang penyebab konflik, menyoroti ketidakadilan sebagai faktor utama. Ia menyebut contoh sejarah seperti PRRI, Permesta, DI/TII, serta konflik sektarian di Poso dan Ambon, yang semuanya, menurutnya, berawal dari rasa tidak adil.
Berikut beberapa poin utama yang disampaikan oleh JK dalam ceramahnya:
- Konflik bersifat multidimensi, melibatkan politik, agama, dan ekonomi.
- Ketidakadilan pemerintah sering memicu rasa frustasi yang kemudian diangkat ke ranah agama.
- Contoh konflik historis di Indonesia menunjukkan pola yang sama, seperti PRRI yang menuntut keadilan daerah.
Ali menegaskan kembali bahwa PSI tidak memberikan instruksi apa pun kepada GAMKI atau kepada anggotanya terkait pelaporan tersebut. “Kami tidak memberikan perintah, dan tidak ada agenda politik yang mendasari tindakan ini,” katanya. Ia menutup pernyataannya dengan harapan agar publik tidak memperkeruh situasi dengan rumor yang belum terbukti.
Situasi ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan politik menjelang pemilu mendatang, di mana berbagai pihak saling menuduh dan memperburuk citra lawan politik. Dalam konteks tersebut, pernyataan Ahmad Ali berperan penting untuk menstabilkan narasi publik dan menjaga jarak PSI dari isu sensitif yang dapat menodai citra partai di mata pemilih.
Secara keseluruhan, pernyataan Ketua Harian PSI menegaskan kembali netralitas partai dalam persoalan hukum yang melibatkan tokoh politik senior. Dengan menegaskan bahwa Jokowi tidak terlibat, Ali berharap dapat meredam spekulasi dan menegakkan prinsip keadilan serta kebebasan berserikat tanpa campur tangan politik.