IPD – 07 April 2026 | Jakarta, 8 April 2026 – Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumatera Utara, Topan Ginting, resmi dijatuhi vonis penjara selama lima tahun enam bulan setelah terbukti terlibat dalam jaringan korupsi proyek fiktif di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai. Putusan tersebut dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Binjai pada Rabu (7/4/2026) setelah melalui proses persidangan yang menelusuri alur uang dan peranannya sebagai perantara dalam skema penggelapan dana publik.
Kasus korupsi yang melibatkan Topan Ginting muncul dalam rangkaian penyelidikan Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) Kejari Binjai. Penyelidikan dimulai pada akhir 2022 setelah muncul indikasi adanya proyek pembangunan fiktif yang tidak pernah terealisasi namun telah menerima pembayaran dari sejumlah kontraktor. Selama penyelidikan, Tim Tipidsus menemukan bahwa Topan Ginting berperan sebagai “makelar” yang menghubungkan kontraktor dengan pejabat daerah, meminta uang tanda jadi atau biaya pembuatan kontrak yang kemudian disalurkan ke rekening pribadinya.
Berikut rangkaian fakta utama yang menjadi dasar vonis:
- Topan Ginting menerima uang transfer dari lebih dari dua puluh kontraktor yang masing‑masing membayar antara Rp 150 juta hingga Rp 500 juta sebagai uang muka proyek.
- Uang‑uang tersebut tidak pernah diinvestasikan dalam pembangunan karena proyek yang dijanjikan bersifat fiktif, tidak memiliki perencanaan teknis, dan tidak pernah dimulai.
- Setelah menerima dana, Topan Ginting menyalurkan sebagian uang tersebut kepada rekan-rekan pejabat, termasuk Ralasen Ginting (mantan Kadis Ketapang) dan Joko Waskitono (Asisten Pemko Binjai), sebagai imbalan atas kelancaran proses administrasi.
- Pengadilan menemukan bahwa Topan Ginting melanggar Pasal 15 jo. Pasal 12 huruf e, Pasal 12 B, dan Pasal 9 Undang‑Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Selama persidangan, Jaksa Penuntut Umum menegaskan bahwa total kerugian negara akibat skema ini mencapai lebih dari Rp 4,2 miliar. Selain Topan Ginting, empat tersangka lainnya, termasuk SH, Ralasen Ginting, dan Joko Waskitono, juga dijatuhi hukuman penjara dengan durasi bervariasi, mulai dari tiga hingga enam tahun.
Setelah vonis, Topan Ginting menjalani tes kesehatan di RSUD Djoelham yang menyatakan kondisi fisik dan mentalnya layak untuk dipenjarakan. Ia kemudian dipindahkan ke Lapas Kelas II‑A Binjai untuk menjalani sisa hukuman. Penahanan tersebut menandai akhir dari proses hukum yang telah berlangsung lebih dari tiga tahun, mengingat kasus ini bermula pada tahun 2022 dan melibatkan jaringan korupsi yang meluas hingga 2025.
Reaksi masyarakat dan kalangan anti‑korupsi menunjukkan dukungan kuat terhadap putusan ini. Organisasi Transparansi Internasional Indonesia (TII) menyatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan sudah sesuai dengan tingkat keparahan kejahatan, namun tetap menekankan perlunya reformasi sistem pengadaan barang dan jasa di tingkat daerah untuk mencegah terulangnya kasus serupa.
Di sisi lain, sejumlah tokoh politik lokal mengkritik proses penyidikan yang dianggap terlalu lambat. Mereka menuntut agar aparat penegak hukum meningkatkan kecepatan dalam menangani kasus korupsi, terutama yang melibatkan pejabat tinggi, agar kepercayaan publik tidak semakin menurun.
Kasus Topan Ginting juga memicu perdebatan mengenai pengawasan internal di lingkungan Dinas PUPR Sumut. Beberapa anggota DPRD Sumut mengusulkan pembentukan komisi khusus untuk mengevaluasi prosedur pengadaan proyek infrastruktur, serta memperkuat mekanisme audit internal yang bersifat independen.
Ke depan, Kejaksaan Agung berkomitmen untuk melanjutkan penuntutan terhadap semua pihak yang terlibat dalam jaringan korupsi fiktif ini, termasuk pejabat yang masih berada di posisi aktif. Pemerintah daerah Sumatera Utara juga menyatakan akan melakukan audit menyeluruh atas semua kontrak proyek publik yang sedang berjalan, guna memastikan tidak ada lagi dana publik yang disalahgunakan.
Dengan putusan terhadap Topan Ginting, diharapkan pesan tegas dapat tersampaikan kepada semua oknum yang mencoba memanfaatkan jabatan publik untuk kepentingan pribadi. Kasus ini menjadi contoh penting bahwa penyalahgunaan kekuasaan akan berujung pada pertanggungjawaban hukum yang setimpal, sekaligus menjadi momentum bagi perbaikan tata kelola pemerintahan di Indonesia.