IPD – 04 April 2026 | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat kembali menyoroti anomali dalam capaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2025. Pemeriksaan tersebut menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan anggaran daerah, serta menuntut perbaikan agar kebijakan publik lebih tepat sasaran.
Pengawasan DPRD Jabar mengidentifikasi sejumlah indikasi penyimpangan pada pelaksanaan program OPD, termasuk perbedaan antara target yang direncanakan dan realisasi yang tercapai. Anomali ini menjadi sinyal bagi pemerintah provinsi untuk meninjau kembali mekanisme monitoring dan evaluasi, serta memperkuat sistem pelaporan keuangan yang berbasis digital.
Di sisi lain, sektor transportasi di Jawa Barat menunjukkan dinamika positif. PT Blue Bird Tbk, yang beroperasi secara nasional termasuk di wilayah Jawa Barat, mencatatkan pendapatan Rp5,7 triliun pada tahun buku 2025, naik 13,2% secara tahunan. Pertumbuhan tersebut didorong oleh ekspansi armada yang kini mencakup lebih dari 26.000 unit, termasuk kendaraan listrik yang mulai beroperasi di kota-kota besar seperti Bandung dan Bekasi. Peningkatan penggunaan aplikasi MyBluebird juga mencerminkan adopsi teknologi digital yang selaras dengan kebijakan provinsi dalam mendukung mobilitas berkelanjutan.
Keberhasilan Blue Bird tidak lepas dari sinergi dengan kebijakan daerah. Pemerintah Jawa Barat secara aktif mendukung program kendaraan listrik melalui insentif pajak dan penyediaan infrastruktur pengisian daya. Hal ini sejalan dengan agenda keberlanjutan yang diusung dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta program kebudayaan yang sedang digulirkan.
Sebagai bagian dari upaya memperkuat identitas budaya, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pemajuan Kebudayaan Jawa Barat telah memasuki tahap finalisasi. Raperda ini diharapkan menjadi landasan hukum bagi pelestarian warisan budaya, peningkatan industri kreatif, serta pengembangan pariwisata budaya. Pemerintah provinsi menargetkan peningkatan kontribusi sektor budaya terhadap PDB daerah sebesar 2% pada tahun 2026.
Berikut ringkasan indikator kunci kinerja Jawa Barat tahun 2025:
| Indikator | Target | Realisasi | Catatan |
|---|---|---|---|
| Pertumbuhan Ekonomi | 5,0% | 5,3% | Melebihi target nasional |
| Penurunan Kemiskinan | 9,5% | 9,4% | Penurunan marginal |
| Investasi Infrastruktur | Rp120 triliun | Rp115 triliun | Masih ada selisih, perlu percepatan |
| Penggunaan Kendaraan Listrik | 10.000 unit | 12.300 unit | Melebihi target, dukungan kebijakan |
Selain indikator ekonomi, pemerintah provinsi juga meningkatkan pengawasan terhadap pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja dari rumah (WFH). Sistem presensi berbasis lokasi akurat yang disebut Sinaga diimplementasikan secara luas, memastikan kehadiran dan produktivitas tetap terjaga. Pengawasan ini merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan sumber daya manusia di tengah tantangan pandemi dan perubahan pola kerja.
Penguatan tata kelola keuangan, inovasi transportasi, dan revitalisasi kebudayaan menjadi tiga pilar utama yang dijadikan acuan dalam penilaian kinerja Jawa Barat. Pemerintah provinsi menegaskan komitmen untuk memperbaiki anomali LKPJ melalui reformasi sistem akuntansi, sekaligus memanfaatkan peluang pertumbuhan sektor swasta seperti Blue Bird yang dapat menjadi motor penggerak ekonomi hijau.
Ke depan, fokus akan diarahkan pada penyempurnaan mekanisme evaluasi anggaran, percepatan pembangunan infrastruktur berkelanjutan, dan pelaksanaan Raperda kebudayaan yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melestarikan warisan lokal. Diharapkan sinergi antara lembaga legislatif, eksekutif, dan swasta akan menghasilkan kinerja provinsi yang lebih transparan, akuntabel, dan berdaya saing.