IPD – 04 April 2026 | Jakarta, 4 April 2026 – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (ID FOOD) mengonfirmasi bahwa konflik militer antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel telah menimbulkan gangguan signifikan pada jalur perdagangan utama, terutama Selat Hormuz, yang kini mengancam pasokan pangan Indonesia. Menurut data terbaru, potensi kerugian ekspor Indonesia akibat penurunan lalu lintas di Selat Hormuz selama enam minggu dapat mencapai US$606,85 juta.
Selat Hormuz, satu-satunya jalur sempit yang menghubungkan delapan negara Teluk dengan pasar global, menjadi titik rapuh ketika kapal-kapal komersial menghindari zona tersebut. Rute alternatif yang memutar melalui Afrika menambah waktu pengiriman dari 15‑20 hari menjadi dua bulan, serta meningkatkan biaya ocean freight hingga tiga kali lipat. Kondisi ini menurunkan volume lalu lintas laut sekitar 80 persen, memaksa para pedagang mengurangi volume impor bahan baku penting seperti petrokimia, pupuk, serta produk pertanian.
Para pelaku industri di Indonesia sudah merasakan tekanan ini. Wakil Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI), Didik Prasetiyono, melaporkan lonjakan harga bahan baku di sektor otomotif, elektronik, tekstil, farmasi, serta makanan dan minuman. “Komponen bahan baku sudah melampaui kenaikan sebelumnya, terutama plastik yang sangat tergantung pada energi dan petrokimia,” ujarnya dalam acara “Economic with Rully Kurniawan”. Sektor plastik, yang menjadi bahan dasar banyak produk konsumen, mencatat kenaikan biaya produksi signifikan akibat harga energi dunia yang meroket.
Pengaruhnya tidak berhenti pada industri manufaktur. Kementerian Perdagangan mengingatkan bahwa gangguan distribusi minyak global dapat memperlebar defisit neraca migas Indonesia, yang sudah menjadi importir bersih energi. Lonjakan harga migas meningkatkan biaya produksi di dalam negeri, menambah tekanan inflasi biaya produksi. Dampak berantai ini mengancam daya saing produk Indonesia di pasar internasional.
Selain dampak langsung pada logistik, konflik ini menurunkan permintaan dari mitra dagang utama RI, termasuk Tiongkok, Jepang, India, dan Korea Selatan. Tiongkok, sebagai pembeli terbesar, sangat bergantung pada energi dari Teluk. Kenaikan biaya energi diproyeksikan menurunkan produksi manufaktur mereka, yang pada gilirannya mengurangi permintaan nikel dan batu bara Indonesia. Jepang melaporkan pemotongan produksi otomotif hingga 40.000 unit untuk pasar Timur Tengah, mengurangi kebutuhan suku cadang dari Indonesia. India, yang menerima remitansi diaspora dari Timur Tengah senilai US$51 miliar, juga diperkirakan mengalami penurunan daya beli, berimbas pada ekspor kelapa sawit dan pupuk.
Pengamat ekonomi dari CORE Insight menambahkan bahwa skenario moderat dengan gangguan selama enam minggu dapat menelan nilai ekspor RI sebesar US$606,85 juta, terutama dari Uni Emirat Arab dan Arab Saudi yang menyumbang 72 persen perdagangan RI di kawasan Teluk. Perjanjian IUAE‑CEPA yang sebelumnya meningkatkan ekspor hingga 31,6 persen pada 2025 berisiko tergerus oleh blokade Hormuz.
Di sisi lain, Indonesia harus menyiapkan kebijakan adaptif untuk menahan dampak inflasi dan menjaga stabilitas pasokan. Menteri Koordinator Perekonomian menegaskan pentingnya koordinasi dengan Kementerian Energi dan Kementerian Perdagangan untuk menstabilkan harga BBM dan LPG, serta memperkuat kebijakan logistik melalui regulasi yang lebih antisipatif.
Secara keseluruhan, gangguan di Selat Hormuz menimbulkan risiko kombinasi antara penurunan ekspor, peningkatan defisit migas, dan inflasi biaya produksi. Pemerintah diimbau untuk meningkatkan transparansi komunikasi publik serta mempercepat diversifikasi jalur perdagangan, termasuk pengembangan pelabuhan baru di wilayah timur Indonesia, guna mengurangi ketergantungan pada satu titik chokepoint strategis.
Dengan situasi yang masih dinamis, pemantauan terus-menerus terhadap perkembangan geopolitik di Timur Tengah menjadi krusial untuk mengantisipasi potensi guncangan selanjutnya pada rantai pasok pangan dan energi Indonesia.