IPD – 17 April 2026 | Jakarta, 16 April 2026 – Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan penjelasan resmi mengenai keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menugaskan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) masing‑masing mengelola seribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada fase awal Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya, menyampaikan alasan strategis di balik penetapan kuota tersebut dalam acara peringatan satu tahun pelaksanaan MBG.
Menurut Sony, pada tahun 2025 program MBG masih berada pada tahap percobaan dan belum dapat dipastikan tingkat dukungan masyarakat serta kesiapan infrastruktur. Oleh karena itu, pemerintah tidak dapat mengandalkan proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) tradisional yang memakan waktu berbulan‑bulan. Sebagai alternatif percepatan, BGN meminta tiga lembaga yang memiliki jaringan operasional kuat di seluruh wilayah Indonesia, yakni Polri, TNI, dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), untuk membangun SPPG secara langsung.
Target awal pemerintah pada 2025 adalah menciptakan 5.000 SPPG yang mampu melayani sekitar 15 juta penerima manfaat MBG. Rencana awal menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencakup 1.542 SPPG yang tersebar di 514 kabupaten/kota, dengan masing‑masing tiga unit per daerah. Namun, dalam realitas, hingga kini belum ada satupun SPPG yang dibangun sepenuhnya melalui mekanisme APBN karena proses PBJ yang lambat.
Untuk mengatasi hambatan tersebut, perintah khusus diberikan: Polri 1.000 SPPG, TNI 1.000 SPPG, dan Kadin 1.000 SPPG. Dengan melibatkan institusi yang sudah memiliki sumber daya manusia dan logistik di seluruh nusantara, pemerintah berharap dapat mempercepat pembangunan infrastruktur dapur MBG serta distribusi pangan secara cepat dan merata.
Hasilnya, BGN melaporkan bahwa pada akhir tahun pertama pelaksanaan MBG, jumlah SPPG yang terverifikasi telah mencapai 27.066 unit, dengan lebih dari 25.000 unit sudah beroperasional. Semua SPPG tersebut dibangun tanpa mengandalkan dana APBN; pendanaan mayoritas bersumber dari swadaya mitra, sektor swasta, dan masyarakat lokal.
- Jumlah pemasok yang berpartisipasi: 116.465 unit, terdiri atas koperasi (11.430), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (1.180), UMKM (48.000), dan pemasok lain (54.000).
- Penerima manfaat MBG: 62,35 juta jiwa, termasuk 49,64 juta peserta didik dan 12,7 juta non‑peserta didik.
Sony menekankan bahwa pendekatan ini tidak hanya mempercepat pembangunan SPPG, tetapi juga menciptakan efek pengganda (multiplier effect) bagi perekonomian lokal. Dengan melibatkan UMKM, koperasi, dan BUMDes, program MBG membuka pasar baru bagi pemasok bahan pangan, meningkatkan pendapatan rumah tangga, dan memperkuat ketahanan pangan di tingkat desa dan kota.
Selain itu, keterlibatan Polri dan TNI memberikan keuntungan tambahan berupa keamanan logistik, koordinasi lapangan, serta kemampuan mobilisasi cepat dalam situasi darurat atau bencana. Kedua institusi tersebut memiliki jaringan pos keamanan dan pos militer di hampir setiap sudut Indonesia, sehingga memudahkan distribusi makanan bergizi ke daerah terpencil.
Namun, Sony juga mengingatkan bahwa percepatan ini tidak berarti mengabaikan transparansi dan akuntabilitas. Setiap SPPG yang dibangun harus melalui verifikasi teknis dan audit keuangan oleh tim independen BGN untuk memastikan kualitas layanan dan penggunaan dana yang tepat.
Ke depan, BGN menargetkan peningkatan total SPPG hingga lebih dari 30.000 unit menjelang akhir 2026, dengan harapan dapat menurunkan angka kekurangan gizi di kalangan anak-anak sekolah dan keluarga rentan. Pemerintah juga berencana memperluas kolaborasi dengan lembaga non‑pemerintah dan sektor swasta guna menambah kapasitas pendanaan dan inovasi teknologi dalam rantai pasok pangan.
Kesimpulannya, penunjukan Polri dan TNI masing‑masing mengelola seribu SPPG pada tahap awal MBG merupakan langkah strategis pemerintah untuk mengatasi keterbatasan proses pengadaan tradisional, mempercepat pencapaian target layanan gizi, serta menciptakan dampak ekonomi positif bagi masyarakat luas.