IPD – 24 Maret 2026 | Jelang akhir tahun 2025, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN) kembali menjadi sorotan publik. Kepala BGN menegaskan bahwa inisiatif tersebut tidak akan terhenti meski pemerintah menyiapkan paket efisiensi anggaran untuk tahun 2026. Pernyataan ini muncul setelah sejumlah kementerian mengumumkan pemotongan anggaran, menimbulkan kekhawatiran bahwa layanan sosial penting seperti MBG dapat terdampak.
Menurut penjelasan resmi yang disampaikan dalam konferensi pers di kantor BGN, Kepala BGN menegaskan komitmen untuk menjaga alur distribusi makanan bergizi bagi anak-anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya. Ia menambahkan bahwa program MBG telah terbukti menurunkan tingkat stunting secara signifikan sejak peluncurannya pada 2018, sehingga penghentian program dianggap tidak sejalan dengan agenda kesehatan nasional.
Rencana efisiensi anggaran 2026, yang diprakarsai oleh pemerintah pusat, menargetkan pemotongan belanja non‑strategis sebesar 5 persen. Meskipun demikian, BGN berhasil menempatkan MBG dalam kategori belanja strategis, berkat data yang menunjukkan kontribusinya terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) khususnya tujuan kesehatan dan kesejahteraan. Kepala BGN menegaskan bahwa alokasi dana MBG akan tetap dipertahankan melalui restrukturisasi internal dan optimalisasi penggunaan sumber daya.
Sejumlah daerah yang menjadi percontohan, seperti Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Sulawesi Selatan, melaporkan peningkatan partisipasi sekolah dalam program tersebut. Data BGN mencatat lebih dari 12 juta anak usia 6‑12 tahun telah menerima setidaknya satu porsi makanan bergizi setiap hari selama tahun 2025. Angka ini menunjukkan pertumbuhan 15 persen dibandingkan tahun sebelumnya, menandakan bahwa program masih memiliki ruang untuk berkembang meski berada dalam kondisi fiskal yang lebih ketat.
Tanggapan masyarakat pun bersifat positif. Orang tua menyambut baik jaminan bahwa anak-anak tidak akan kehilangan akses ke makanan bergizi. Di media sosial, banyak pengguna yang menyoroti pentingnya keberlanjutan program ini, khususnya di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang gizi juga memberikan dukungan, menawarkan kolaborasi dalam bentuk pelatihan pengelolaan logistik dan pemantauan mutu makanan.
Untuk memastikan MBG tetap berjalan, BGN mengimplementasikan tiga langkah utama:
- Pengalihan sebagian anggaran dari kegiatan administrasi ke kegiatan operasional langsung, sehingga dana yang tersedia dapat diprioritaskan untuk pembelian bahan makanan.
- Peningkatan kemitraan dengan sektor swasta, terutama perusahaan agribisnis, yang bersedia menyediakan bahan baku dengan harga bersubsidi atau melalui skema corporate social responsibility.
- Penerapan sistem digitalisasi pemantauan distribusi, memungkinkan real‑time tracking dan mengurangi kebocoran anggaran.
Melihat ke depan, Kepala BGN menargetkan peningkatan cakupan MBG menjadi 70 persen dari seluruh sekolah negeri pada akhir 2026. Ia juga mengindikasikan rencana penambahan menu berbasis lokal untuk mendukung petani daerah sekaligus meningkatkan keragaman gizi. Dengan strategi ini, diharapkan program tidak hanya bertahan, tetapi juga berkontribusi pada ketahanan pangan nasional.
Secara keseluruhan, komitmen Kepala BGN untuk menjaga kelangsungan program Makan Bergizi Gratis menunjukkan sinergi antara kebijakan fiskal yang ketat dan kebutuhan dasar warga. Meskipun tantangan anggaran tetap ada, langkah-langkah strategis yang diambil diharapkan dapat menjamin bahwa setiap anak Indonesia terus mendapatkan nutrisi yang cukup, sekaligus meneguhkan posisi MBG sebagai pilar penting dalam agenda kesehatan negara.