IPD – 24 Maret 2026 | Jumat, 23 Maret 2026 – Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian, menegaskan bahwa pembangunan hunian tetap (huntap) menjadi prioritas utama bagi lebih dari dua puluh ribu keluarga yang rumahnya rusak berat atau hilang akibat banjir bandang dan tanah longsor di wilayah Sumatera. Meski sudah tersedia hunian sementara (huntara) dan dana tunggu hunian (DTH), masyarakat menunggu solusi permanen yang dapat mengembalikan kualitas hidup mereka.
Latar Belakang dan Jumlah Korban
Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sebanyak 20.440 keluarga telah terkonfirmasi mengalami kerusakan rumah berat atau kehilangan total tempat tinggal. Dari total 98.942 rumah yang terdampak, 39.138 tergolong rusak berat, 26.044 rusak sedang, dan 33.760 rusak ringan. Pemerintah menargetkan pembangunan 36.000 unit hunian tetap untuk menutupi kebutuhan tersebut.
Skema Bantuan yang Ditetapkan
- In Situ: BNPB membangun rumah di atas tanah milik korban dengan bantuan dana Rp 60 juta.
- Kompleks Komunal: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) membangun rumah dalam satu kompleks di atas tanah yang disiapkan pemerintah daerah.
- Mandiri: Korban dapat membangun sendiri dengan menerima dana indeks Rp 60 juta secara bertahap (Rp 30 juta pertama, kemudian Rp 30 juta kedua).
Selain itu, untuk rumah yang rusak ringan disalurkan bantuan total Rp 23 juta (Rp 15 juta dari BNPB, Rp 3 juta dari Kementerian Sosial, dan Rp 5 juta untuk kebutuhan sehari-hari). Rumah rusak sedang mendapatkan dana Rp 30 juta, sementara rumah rusak berat menerima Rp 60 juta dalam dua tahap.
Kendala Utama: Pendataan yang Lambat
Tito menyoroti bahwa proses pendataan menjadi batu sandungan terbesar. Pemerintah daerah (pemda) di 52 kabupaten/kota terdampak belum menyelesaikan pengumpulan data secara lengkap. Tanpa data yang terverifikasi, Badan Pusat Statistik (BPS) tidak dapat melakukan validasi, sehingga alokasi dana dan pelaksanaan pembangunan terhambat.
“Bupati, Pemda kabupaten, terutama kota, harus datang langsung ke warga, menanyakan pilihan mereka, dan mencatat secara detail,” tegas Tito. Ia menambahkan bahwa belum semua pemda membentuk satuan tugas khusus untuk pendataan, padahal hal tersebut krusial untuk mempercepat proses verifikasi dan eksekusi.
Peran Pemerintah Daerah dan Upaya Perbaikan
Tito meminta setiap pemerintah daerah membentuk tim kecil yang fokus pada pendataan, dengan mandat untuk mengunjungi setiap rumah yang rusak berat. Setelah data terkumpul, BPS akan turun untuk melakukan verifikasi lapangan. Hanya setelah proses ini selesai, BNPB dapat melaksanakan pembangunan In Situ, sementara PKP akan mengelola pembangunan kompleks komunal.
Ia juga menekankan pentingnya kejelasan pilihan sejak awal agar tidak terjadi perubahan keputusan yang dapat menunda pembangunan. “Jika warga sudah memilih skema, proses pencairan dana dapat berjalan cepat,” ujar Tito.
Status Pemulihan dan Fokus Ke Depan
Secara keseluruhan, dari 52 kabupaten/kota terdampak, 38 daerah (sekitar 73 persen) telah dinyatakan pulih atau mendekati normal. Sebanyak 11 daerah, terutama di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, masih membutuhkan perhatian khusus. Pemerintah berkomitmen menyalurkan seluruh sumber daya kementerian dan lembaga untuk mempercepat rehabilitasi di wilayah prioritas tersebut.
Jumlah pengungsi yang tinggal di tenda juga telah menurun drastis, dari lebih dari 2 juta jiwa pada Desember 2025 menjadi hanya 173 jiwa (47 kepala keluarga) pada akhir Maret 2026.
Dengan dua skema utama – hunian sementara dan dana tunggu hunian sebesar Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan – pemerintah berupaya memberi ruang bagi korban untuk menunggu pembangunan hunian tetap tanpa harus tinggal di tenda terlalu lama.
Secara keseluruhan, keberhasilan pembangunan hunian tetap sangat bergantung pada kerjasama sinergis antara pemerintah pusat, BNPB, PKP, BPS, dan terutama pemerintah daerah. Penyelesaian pendataan yang cepat dan akurat akan menjadi kunci utama agar target 36.000 unit hunian tetap dapat tercapai tepat waktu, memberikan kepastian dan harapan baru bagi ribuan keluarga yang terdampak bencana di Sumatera.