IPD – 30 Maret 2026 | Jakarta, 29 Maret 2026 – Wakil Presiden C. P. Radhakrishnan menegaskan pada Konsultasi Nasional 2026 bahwa keadilan yang dapat diakses, terjangkau, dan tepat waktu merupakan pilar utama demokrasi. Acara yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bawah naungan Skema DISHA (Desain Solusi Inovatif untuk Akses Holistik terhadap Keadilan) ini menyoroti peluncuran inisiatif Tele‑Law, sebuah platform digital yang dirancang untuk menjembatani kesenjangan layanan hukum di seluruh pelosok negeri.
Dalam pidatonya, Wakil Presiden menekankan bahwa akses keadilan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir orang, melainkan menjadi hak universal. Ia menambahkan, “Konsultasi Nasional ini mencerminkan komitmen kolektif kita untuk memastikan keadilan bukanlah privilese, melainkan hak yang tersedia bagi semua warga negara.”
Beberapa reformasi hukum terbaru menjadi latar belakang penting bagi peluncuran Tele‑Law. Peralihan ke undang‑undang pidana baru yang lebih sederhana dan prosedur yang dipercepat diharapkan dapat meningkatkan efisiensi peradilan serta mengurangi beban kasus di pengadilan. Radhakrishnan menyoroti bagaimana teknologi telah mengubah layanan publik, menyebutkan contoh keberhasilan Direct Benefit Transfer (DBT) dan tele‑medisin sebagai bukti nyata transformasi digital dalam pemerintahan.
Tele‑Law diproyeksikan sebagai alat yang kuat untuk mendemokratisasikan layanan hukum. Platform ini menyediakan layanan nasihat hukum pra‑litigasi yang dapat membantu menyelesaikan sengketa pada tahap awal, mengurangi kebutuhan litigasi yang berlarut‑lurut, dan pada gilirannya mengurangi beban kerja pengadilan. Salah satu keunggulan utama adalah penyediaan layanan dalam bahasa daerah, menanggapi kebutuhan inklusi linguistik yang krusial di negara dengan keragaman bahasa sebesar Indonesia. Radhakrishnan menekankan pentingnya konsultasi hukum dalam bahasa lokal untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi warga.
Berbagai produk pengetahuan dan inovasi berbasis teknologi diluncurkan pada acara tersebut:
- Voice of Beneficiaries Booklet 2025‑26: kumpulan kisah nyata warga yang telah merasakan manfaat layanan Tele‑Law, menampilkan contoh konkret bagaimana bantuan hukum digital dapat mengubah hidup.
- Nyaya Setu: chatbot berbasis kecerdasan buatan yang berfungsi sebagai jembatan digital antara warga dan layanan hukum. Chatbot ini mampu memberikan saran hukum awal, mengarahkan pengguna ke sumber daya yang relevan, dan bahkan menghubungkan mereka dengan pengacara atau relawan paralegal terdekat.
- Maskot Nyaya Setu: simbol visual yang dirancang untuk menjadi representasi ramah dan mudah diingat bagi masyarakat, khususnya di daerah pedesaan dan kelompok yang kurang terlayani secara digital.
- Seri Komik Kesadaran Hukum: kolaborasi dengan National Law University, Delhi menghasilkan buku komik edukatif yang menyederhanakan konsep hukum bagi anak-anak dan remaja.
Wakil Presiden juga memberikan apresiasi kepada relawan paralegal, pusat layanan umum (Common Service Centres), panel pengacara, dan pemangku kepentingan lainnya yang telah berperan dalam memperluas jangkauan layanan hukum. Ia memuji Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta mitra‑mitra strategis yang telah memanfaatkan teknologi untuk menciptakan ekosistem hukum yang lebih responsif, inklusif, dan adil.
Poin penting yang diangkat meliputi:
- Inklusivitas: Memastikan layanan hukum dapat diakses oleh perempuan, komunitas pedesaan, dan kelompok marginal.
- Kualitas: Menjaga standar layanan melalui pelatihan relawan dan penggunaan alat bantu AI yang terverifikasi.
- Akuntabilitas: Mengimplementasikan mekanisme pelaporan dan umpan balik melalui platform digital.
- Inovasi dengan Tujuan: Mengintegrasikan teknologi terbaru untuk menyelesaikan permasalahan hukum secara praktis dan berkelanjutan.
Radhakrishnan menutup dengan panggilan aksi untuk memperkuat upaya “last‑mile delivery” layanan hukum, menekankan bahwa keberhasilan Tele‑Law bergantung pada kolaborasi lintas sektoral antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan sektor swasta. Ia mengajak seluruh pihak untuk bersama‑sama membangun ekosistem hukum yang tidak hanya cepat dan murah, tetapi juga berkeadilan bagi setiap warga negara.
Dengan peluncuran inisiatif Tele‑Law, Indonesia melangkah lebih dekat menuju visi keadilan universal yang selaras dengan era digital. Keberhasilan program ini diharapkan menjadi contoh bagi negara‑negara lain yang tengah berjuang mengatasi hambatan geografis dan bahasa dalam penyediaan layanan hukum.