IPD – 02 April 2026 | Jakarta, 1 April 2026 – Seorang pejabat senior yang mewakili organisasi internasional Patriotic Vision (PVA) di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengundurkan diri setelah mengungkap dugaan persiapan skenario penggunaan senjata nuklir terhadap Iran. Pengunduran diri tersebut diumumkan oleh Mohamad Safa melalui akun media sosial X pada akhir pekan lalu, sekaligus disertai surat resmi yang menjelaskan alasan moral dan profesionalnya.
Safa, yang menjabat sebagai Direktur Eksekutif PVA sejak 2013, menyatakan bahwa ia tidak dapat melanjutkan tugasnya karena “bertentangan dengan hati nurani” menghadapi kemungkinan PBB mengembangkan rencana kontinjensi nuklir. Dalam unggahan yang kemudian menjadi viral, ia menyoroti kepadatan penduduk ibu kota Tehran, dengan jutaan warga sipil yang berisiko menjadi korban jika senjata pemusnah massal digunakan.
Menurut Safa, sejumlah pejabat senior PBB diduga lebih melayani kepentingan lobi tertentu daripada menjalankan mandat kemanusiaan organisasi. Ia menuduh adanya “kebijakan yang mengabaikan dampak kemanusiaan” dan menegaskan bahwa ia memilih untuk mengorbankan karier diplomatiknya demi mengungkap apa yang ia anggap sebagai ancaman besar bagi perdamaian global.
Pengungkapan Safa memicu sorotan internasional. Media lokal dan jaringan berita internasional melaporkan bahwa dokumen-dokumen internal yang bocor menunjukkan pembahasan teknis tentang kemungkinan penggunaan senjata nuklir sebagai respons terhadap eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah, khususnya setelah serangan militer yang dipimpin Amerika Serikat dan Israel pada akhir Februari 2026.
Dalam satu pernyataan tertulis, Safa menulis, “Saya menghentikan semua tugas saya sebagai perwakilan PVA di PBB dan dari semua komite yang saya ikuti. Saya tidak dapat menjadi saksi atau bagian dari tindakan yang dapat menimbulkan ‘nuclear winter’ dan krisis kemanusiaan skala luas.” Ia menambahkan bahwa keputusan ini diambil setelah pertimbangan matang dan setelah mengamati proses internal PBB yang, menurutnya, semakin mengedepankan kepentingan geopolitik daripada prinsip-prinsip perdamaian.
Pernyataan Safa juga menyinggung Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang ia klaim menginisiasi serangan ke Iran pada 28 Februari 2026 bersama sekutunya Israel. Safa menuduh keputusan tersebut memperparah ketegangan dan meningkatkan risiko konfrontasi nuklir. Ia menambahkan, “Demonstrasi ‘No Kings’ yang terjadi di Amerika Serikat menunjukkan bahwa rakyat menolak kebijakan agresif yang dapat mengancam eksistensi umat manusia.”
Patriotic Vision Organisation (PVA) sendiri adalah lembaga dengan status konsultatif khusus di Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC). Organisasi ini berfokus pada isu-isu keamanan internasional, hak asasi manusia, dan pembangunan berkelanjutan. Safa menegaskan bahwa selama masa jabatannya, ia berupaya menyuarakan kepedulian terhadap warga sipil, terutama di wilayah-wilayah konflik yang padat penduduk.
PBB belum mengeluarkan pernyataan resmi menanggapi tuduhan Safa. Sekretaris Jenderal PBB, dalam sebuah konferensi pers pada Senin, menegaskan komitmen organisasi untuk “menjaga perdamaian dan keamanan internasional” serta “menolak segala bentuk penggunaan senjata pemusnah massal”. Namun, tidak ada klarifikasi lebih lanjut mengenai rencana kontinjensi yang disebutkan oleh Safa.
Para analis keamanan menilai bahwa pengungkapan ini dapat menambah ketegangan diplomatik antara negara-negara Barat dan Tehran. Mereka memperingatkan bahwa spekulasi tentang penggunaan senjata nuklir dapat memperburuk situasi di lapangan, meningkatkan tekanan pada negosiasi diplomatik, serta memicu perlombaan senjata baru di wilayah tersebut.
Di Indonesia, reaksi beragam. Pemerintah menegaskan kembali dukungan terhadap penyelesaian damai melalui dialog dan menolak segala bentuk agresi militer. Sementara organisasi kemanusiaan menyoroti bahaya besar yang dapat ditimbulkan oleh senjata nuklir terhadap populasi sipil, termasuk potensi bencana lingkungan jangka panjang.
Kasus pengunduran diri Mohamad Safa menambah daftar contoh di mana diplomat internasional memilih mengungkapkan keberatan internal demi transparansi publik. Kejadian ini mengingatkan dunia akan pentingnya mekanisme pengawasan yang independen dalam lembaga multilateral, serta perlunya penegakan standar etika yang kuat di antara pejabat tinggi.
Dengan situasi yang terus berkembang, mata dunia kini tertuju pada langkah-langkah selanjutnya yang akan diambil oleh PBB, negara-negara anggota, dan pihak-pihak terkait. Apakah tekanan publik yang dipicu oleh pengungkapan Safa akan memaksa PBB untuk meninjau kembali kebijakan kontinjensinya atau malah menimbulkan ketegangan lebih lanjut, masih menjadi pertanyaan yang menunggu jawaban.