IPD – 02 April 2026 | Jakarta, 1 April 2026 – Pemerintah Indonesia resmi menetapkan bahwa tarif listrik PT Pln (Persero) untuk periode triwulan II tahun 2026 (April‑Juni) tidak akan mengalami kenaikan. Keputusan ini mencakup semua golongan pelanggan, mulai dari rumah tangga bersubsidi, non‑subsidi, hingga pelaku usaha. Kebijakan ini diharapkan dapat menahan beban biaya energi pada konsumen serta menjaga daya saing industri nasional di tengah dinamika ekonomi global.
Penetapan tarif dilakukan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Plt Direktur Jenderal Tri Winarno. Menurutnya, proses evaluasi tarif mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024, yang mewajibkan peninjauan tarif setiap tiga bulan berdasarkan enam parameter ekonomi makro: nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, harga minyak mentah Indonesia (ICP), tingkat inflasi, harga batubara acuan (HBA), serta indikator‑indikator lain yang relevan.
Untuk triwulan II 2026, parameter yang dipakai berasal dari data November 2025 hingga Januari 2026, yaitu kurs Rp 16.743,46 per dolar, ICP US$ 62,78 per barel, inflasi 0,22 %, dan HBA US$ 70 per ton. Berdasarkan rumus perhitungan resmi, perubahan tarif seharusnya terjadi mengingat fluktuasi harga energi dunia. Namun, pemerintah memutuskan untuk menahan penyesuaian demi menjaga stabilitas ekonomi nasional dan melindungi daya beli masyarakat.
Berikut rangkuman tarif listrik yang berlaku mulai 1 April 2026, yang tetap sama dengan tarif Januari‑Maret 2026:
| Golongan Pelanggan | Tarif per kWh (Rp) |
|---|---|
| Rumah Tangga Non‑Subsidi (R1‑R3) | 1.467‑1.622 |
| Rumah Tangga Bersubsidi (R2‑R3) | 727‑1.467 (tergantung tingkat subsidi) |
| Usaha Kecil dan Menengah (UKM) | 1.622‑1.800 |
| Industri Besar | 1.800‑2.000 |
Catatan: angka tarif di atas merupakan kisaran umum yang dipublikasikan oleh PLN; nilai pasti dapat dilihat pada tagihan masing‑masing pelanggan melalui aplikasi PLN Mobile.
Keputusan tidak menaikkan tarif juga disertai dengan seruan kepada PT Pln untuk meningkatkan keandalan pasokan listrik serta kualitas layanan, termasuk respons cepat terhadap gangguan dan penyediaan energi terbarukan. Pemerintah menekankan pentingnya sinergi antara regulator, perusahaan listrik, dan konsumen dalam rangka mencapai target netralitas karbon 2060.
Pengumuman ini mendapat sambutan positif dari kalangan konsumen rumah tangga dan pelaku usaha. Banyak yang menyatakan lega karena beban biaya operasional tidak bertambah di tengah inflasi yang masih tinggi. Di sisi lain, analis energi mencatat bahwa kebijakan menahan kenaikan tarif bersifat sementara dan akan dievaluasi kembali pada triwulan berikutnya, mengingat kemungkinan volatilitas harga komoditas energi internasional.
Secara umum, stabilitas tarif listrik pada triwulan II 2026 mencerminkan komitmen pemerintah untuk melindungi konsumen sekaligus menyiapkan fondasi ekonomi yang lebih kuat. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam mengelola pasokan energi terbarukan, memperbaiki infrastruktur jaringan, dan menyeimbangkan kebutuhan industri dengan tujuan lingkungan.
Dengan keputusan ini, diharapkan konsumen dapat merencanakan penggunaan listrik secara lebih efisien tanpa khawatir akan lonjakan tarif mendadak. Pemerintah menegaskan kembali bahwa kebijakan tarif listrik akan terus dipantau secara berkala, menyesuaikan dengan kondisi pasar global dan kebutuhan domestik.
Kesimpulannya, tarif listrik PLN untuk periode April‑Juni 2026 tetap pada level yang sama dengan triwulan pertama, mencerminkan upaya pemerintah menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi daya beli masyarakat sekaligus mendukung kelancaran operasional sektor industri.