IPD – 02 April 2026 | Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, menjadi sorotan nasional setelah diserang penyiraman air keras pada pertengahan Maret 2026. Insiden yang menimpa aktivis hak asasi manusia tersebut kini menjadi titik tolak bagi gerakan reformasi di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan menimbulkan tekanan kuat dari koalisi sipil untuk mengusut tuntas kasus serta menuntut akuntabilitas baik dari pelaku lapangan maupun dalang intelektual.
Menurut pernyataan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Aulia Dwi Nasrullah, empat anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI yang terlibat dalam penyiraman telah ditahan sejak 18 Maret 2026 di instalasi tahanan militer (Maximum Security) Pomdam Jaya Guntur. Mereka dijatuhi pasal penganiayaan, sesuai dengan ketentuan KUHP yang mengatur tindak kekerasan fisik. Identitas prajurit yang diamankan adalah Lettu SL, Kapten NDP, Lettu BHW, dan Serda ES.
Penyelidikan awal dilakukan oleh Pusat Pengamanan (Puspom) TNI setelah menerima pelimpahan berkas perkara dari Polda Metro Jaya. Pada 19 Maret 2026, tim penyidik berupaya memanggil Andrie Yunus sebagai saksi korban, namun permintaan tersebut ditolak oleh tim medis yang menyatakan kondisi kesehatan korban belum memungkinkan. Pada 25 Maret 2026, Puspom TNI menerima surat resmi dari Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang menyatakan Andrie berada di bawah perlindungan LPSK, sehingga proses pengambilan keterangan tetap harus melalui koordinasi resmi.
Kasus ini tidak hanya beralih ke ranah militer, melainkan juga memicu perdebatan hukum di tingkat legislatif. Pada rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi III DPR RI, fraksi-partai mengajukan beberapa poin penting: Fraksi PDIP dan Demokrat mendukung pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk mengusut seluruh jaringan penyerangan; Fraksi Golkar menyoroti kontradiksi pelimpahan kasus ke Puspom TNI, mengingat sifat pelanggaran yang termasuk pelanggaran HAM berat; serta Fraksi PDIP menegaskan bahwa penanganan kasus di militer berpotensi menutup mata pada aktor intelektual di balik serangan.
Desakan koalisi sipil pun semakin menguat. Lebih dari 260 akademisi, aktivis, dan lembaga non‑pemerintah menandatangani petisi “Keadilan untuk Andrie Yunus: Militer Harus Tunduk pada Peradilan Umum”. Mereka menilai bahwa penyiraman air keras yang bersifat korosif, diarahkan ke wajah dan kepala, serta berpotensi menyebabkan kerusakan pada saluran pernapasan, merupakan upaya pembunuhan berencana yang terstruktur. Ardi Manto Adiputra, Direktur Imparsial, menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak sekadar kejahatan lapangan, melainkan harus menjerat dalang dan aktor intelektual yang merencanakan serangan.
Di sisi lain, Andrie Yunus sendiri menunjukkan sikap yang humanis dengan memaafkan pelaku penyiraman, namun menegaskan bahwa dalang harus dibongkar. Saat dijenguk di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, ia menyampaikan pesan untuk tidak melupakan kebutuhan akan keadilan yang transparan dan akuntabel. Aktivis lain, termasuk perwakilan Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menambahkan bahwa serangan terhadap Andrie berpotensi menimbulkan efek intimidasi bagi aktivis HAM lain, sehingga menambah urgensi reformasi struktural dalam penegakan hukum.
Semua pihak menyoroti bahwa kasus ini membuka peluang bagi reformasi TNI, terutama dalam hal transparansi proses penegakan hukum militer. Koalisi sipil menuntut agar TNI tidak lagi menjadi tempat “pelarian” bagi pelanggaran HAM, melainkan institusi yang patuh pada prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Rekomendasi yang muncul meliputi: (1) pemindahan kasus ke peradilan umum; (2) penyelidikan independen terhadap semua pihak yang terlibat, termasuk pejabat intelijen; (3) perlindungan saksi yang memadai; serta (4) revisi regulasi internal TNI terkait penanganan kasus HAM.
Dengan semakin terorganisirnya tekanan publik, kasus penyiraman air keras Andrie Yunus kini menjadi simbol perjuangan reformasi TNI dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Bagaimana perkembangan selanjutnya akan sangat bergantung pada kemauan politikus, militer, serta lembaga peradilan untuk menegakkan keadilan tanpa kompromi.