IPD – 13 April 2026 | Jakarta, 9 April 2026 – Kasus korupsi yang melibatkan putra pengusaha minyak Riza Chalid, Muhammad Kerry Adrianto, kembali mencuat ke permukaan setelah terdakwa mengajukan laporan resmi ke Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA) dan Komisi Yudisial (KY). Laporan tersebut menuduh empat hakim pengadilan negeri Jakarta Pusat melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim dalam penanganan perkara korupsi terkait pengadaan minyak mentah dan produk kilang.
Menurut pernyataan penasihat hukum terdakwa, Didi Supriyanto, laporan ini diajukan atas nama Kerry, serta dua komisaris perusahaan terkait: Dimas Werhaspati (Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT JMN) dan Gading Ramadhan Joedo (Komisaris PT JMN dan Direktur Utama PT OTM). Empat hakim yang dilaporkan meliputi Ketua Majelis Hakim Fajar Kusuma Aji serta tiga hakim anggota, yaitu Khusnul Khatimah, Adek Nurhadi, dan Sigit Herman Binaji. Hakim anggota Mulyono tidak termasuk dalam laporan.
Alasan utama pengaduan adalah dugaan pelanggaran prinsip “equality of arms” yang dijamin oleh Instrumen Internasional Hak Asasi Manusia (ICCPR), Undang‑Undang Hak Asasi Manusia, serta UUD 1945. Penasihat hukum menyoroti bahwa terdakwa hanya diberikan satu kali kesempatan sidang pada 3 Februari 2026 untuk mengajukan pembelaan, sedangkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) menikmati hak penuh untuk memanggil saksi dan ahli selama lima bulan persidangan. Lebih jauh, waktu pembacaan pledoi oleh tim pembela dibatasi hanya tiga puluh menit, jauh di bawah standar prosedural yang adil.
Selain keterbatasan waktu, tim pembela mengklaim bahwa putusan hakim cenderung menyalin dakwaan JPU tanpa analisis independen. Beberapa saksi kunci, termasuk ayah Kerry, Mohamad Riza Chalid, dan Irawan Prakoso, tidak pernah dipanggil untuk memberikan keterangan. Bukti tertulis seperti Laporan Reviu BPKP, pendapat BPK, serta temuan KPK yang menyatakan proses pengadaan telah sesuai prosedur, juga diabaikan oleh majelis hakim.
Berikut ini rangkuman tuduhan utama yang diajukan dalam laporan ke Bawas MA dan KY:
- Pelaksanaan sidang tidak memberikan kesempatan yang setara bagi terdakwa dan JPU.
- Pembacaan pledoi dibatasi secara tidak wajar, melanggar prinsip fairness.
- Pengecualian saksi penting yang dapat membantah dakwaan.
- Pengabaian bukti dokumenter yang mendukung pembelaan.
- Putusan hakim yang diduga bersifat copy‑paste tanpa pertimbangan substantif.
Penasehat hukum menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak hanya merusak kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, tetapi juga berpotensi melanggar ketentuan etika profesi hakim. “Kami menuntut adanya pemeriksaan independen terhadap perilaku hakim, serta penegakan sanksi bila terbukti melanggar kode etik,” ujar Didi Supriyanto.
Sementara itu, Bawas MA dan KY belum memberikan respons resmi terkait laporan ini. Namun, pengamat hukum memperkirakan proses investigasi dapat memakan waktu beberapa bulan, mengingat kompleksitas kasus korupsi yang melibatkan sejumlah perusahaan energi strategis.
Kasus ini juga menambah daftar panjang kontroversi seputar penegakan hukum dalam sektor minyak dan gas di Indonesia. Sebelumnya, beberapa kasus serupa menimbulkan sorotan publik terkait dugaan intervensi politik dan ketidakadilan prosedural. Pengawasan oleh lembaga pengawas peradilan diharapkan dapat menjadi mekanisme check‑and‑balance yang efektif.
Di samping laporan resmi, masyarakat sipil dan organisasi anti‑korupsi juga mengirimkan catatan kritis kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Ombudsman, menuntut transparansi penuh dalam proses persidangan dan penetapan hukuman. Mereka menekankan pentingnya perlindungan hak terdakwa, sekaligus menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak boleh mengorbankan prinsip keadilan proses.
Sejauh ini, belum ada pernyataan resmi dari hakim yang dilaporkan. Namun, para pengacara yang mewakili terdakwa menyiapkan langkah selanjutnya, termasuk kemungkinan mengajukan banding atas putusan yang dianggap tidak adil serta menuntut penyelidikan internal terhadap perilaku hakim.
Kasus Muhammad Kerry Adrianto menegaskan kembali bahwa penegakan hukum di sektor energi masih menghadapi tantangan struktural. Pengawasan yang ketat, transparansi proses peradilan, dan penegakan kode etik hakim menjadi kunci untuk memastikan kepercayaan publik tetap terjaga.
Dengan laporan ini, diharapkan lembaga pengawas dapat menilai secara objektif apakah terdapat pelanggaran etika, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan untuk menjamin proses peradilan yang adil dan tidak memihak.