IPD – 28 Maret 2026 | Jumat, 27 Maret 2026 – Pemerintah Amerika Serikat dan Israel tengah berada pada titik perselisihan yang cukup tajam terkait usulan rencana akhir perang dengan Iran. Meskipun kedua sekutu tradisional telah lama bekerja sama dalam kebijakan keamanan Timur Tengah, perbedaan pandangan kini muncul pada tiga isu utama yang menjadi batu sandungan dalam proses diplomatik.
Menurut laporan lembaga penyiaran publik Israel, perdebatan berpusat pada (1) masa depan program rudal balistik Iran, (2) transfer uranium yang telah diperkaya ke Badan Energi Atom Internasional (IAEA), dan (3) pelonggaran sanksi ekonomi yang dikenakan terhadap Tehran. Amerika Serikat, melalui sebuah proposal 15 poin yang disalurkan kepada Iran lewat perantara Pakistan, menawarkannya gencatan senjata sementara selama satu bulan sebagai langkah awal menuju perundingan damai.
Usulan tersebut menimbulkan respons resmi dari pihak Iran, yang disampaikan lewat pejabat yang tidak disebutkan namanya kepada kantor berita semi‑resmi Tasnim. Tanggapan Iran menuntut penghentian serangan di semua front, jaminan tidak akan terjadi perang kembali, kompensasi atas kerugian, serta pengakuan kedaulatan Iran atas Selat Hormuz. Permintaan ini menambah tekanan pada Washington, yang harus menyeimbangkan antara keinginan menurunkan ketegangan dan kepentingan strategis sekutunya di Israel.
Di sisi Israel, kekhawatiran utama berfokus pada potensi ancaman keamanan bila program rudal balistik Iran tidak dikendalikan secara ketat. Benjamin Netanyahu, yang baru-baru ini bertemu dengan Presiden Donald Trump, menyatakan bahwa Israel tidak akan menerima gencatan senjata yang memungkinkan Iran memperkuat kemampuan misilnya. Sumber politik di Israel menambahkan bahwa perbedaan pandangan ini dapat memicu ketegangan internal dalam koalisi pro‑Amerika di kawasan.
Sementara itu, pemerintah Amerika Serikat, dipimpin oleh Presiden Donald Trump, tampak lebih mengutamakan jalur diplomatik cepat. Trump diperkirakan akan mendukung gencatan senjata sementara sebagai cara untuk membuka ruang negosiasi yang lebih luas, bahkan bila itu berarti harus menurunkan tekanan pada Israel terkait isu rudal balistik. Pada Rabu, laporan mengindikasikan bahwa usulan 15 poin tersebut sudah diteruskan ke Iran melalui mediator Pakistan, menandakan adanya upaya multilateral untuk meredakan konflik.
Konflik bersenjata yang berlangsung sejak 28 Februari terus menelan korban jiwa. Serangan udara gabungan AS‑Israel telah menewaskan lebih dari 1.340 orang, termasuk pemimpin tertinggi Iran pada saat itu, Ali Khamenei. Balasan Iran berupa serangan drone dan misil ke wilayah Israel serta instalasi militer Amerika Serikat di Yordania, Irak, dan negara‑negara Teluk menambah kompleksitas situasi.
Analisis para pakar hubungan internasional menyoroti bahwa perselisihan ini mencerminkan perubahan dinamika geopolitik pasca‑Perang Dingin, di mana sekutu tradisional tidak lagi memiliki pandangan seragam mengenai ancaman Iran. Salah satu pakar menekankan bahwa “AS berada dalam posisi yang sulit; menyeimbangkan antara menahan Iran secara militer dan menjaga hubungan strategis dengan Israel”.
Di luar arena diplomatik, dampak ekonomi juga terasa. Pelonggaran sanksi yang diusulkan Amerika dapat membuka kembali perdagangan minyak Iran, yang potensial menurunkan harga minyak global. Namun, Israel menentang langkah tersebut karena khawatir akan menguatkan sumber daya keuangan Tehran.
Upaya mediasi yang melibatkan Pakistan sebagai perantara menunjukkan adanya keinginan regional untuk menemukan solusi yang dapat diterima semua pihak. Meski belum ada jadwal pasti untuk pertemuan puncak antara pejabat tinggi Amerika Serikat dan Iran, proses diplomatik ini diperkirakan akan berlanjut dalam beberapa minggu ke depan.
Ketegangan yang muncul antara Washington dan Yerusalem ini menegaskan pentingnya koordinasi yang matang dalam kebijakan luar negeri. Kedua negara harus menemukan titik temu antara keamanan nasional masing‑masing dan kebutuhan mendesak untuk menghindari eskalasi yang lebih luas di kawasan Timur Tengah.