IPD – 23 Mei 2026 | Kasus tudingan ijazah palsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mencuat ke permukaan. Kuasa hukum Tifauziah Tyassuma alias dokter Tifa, Abdullah Alkatiri, menilai terdapat kegalauan penyidik Polda Metro Jaya dalam proses penanganan kasus ini. Ia menyoroti pemeriksaan saksi dalam kasus itu yang mencapai ratusan dan puluhan ahli.
Menurut Alkatiri, kegalauan penyidik itu terlihat dari adanya surat Polda Metro Jaya ke Kejati DKI Jakarta terkait perubahan penerapan pasal dalam kasus itu. Ia juga mengatakan bahwa sprindik tidak boleh dobel dalam penanganan kasus, namun dalam kasus ini, sprindik pertama diterbitkan pada 14 Juli 2025, kemudian muncul lagi sprindik tertanggal 15 Januari 2026, dua hari setelah pelimpahan perkara ke kejaksaan.
Sementara itu, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida menyatakan bahwa pemerintah akan mendukung permintaan maaf sebelumnya kepada Korea Selatan (Korsel) atas agresi di masa lalu. Ia juga memuji solusi Korea Selatan yang akan berkontribusi untuk memperbaiki hubungan yang sehat antara Tokyo dengan Seoul.
Di Indonesia, sudah ada dua organisasi yang telah dilarang berkegiatan selama dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yaitu Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI). HTI resmi dibubarkan dan dilarang pada 19 Juli 2017, sedangkan FPI dilarang pada tahun 2020.
Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia serius dalam menangani masalah-masalah yang terkait dengan keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun, perlu diingat bahwa penanganan kasus-kasus ini harus dilakukan dengan transparan dan adil, sehingga tidak menimbulkan kegalauan dan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat.