IPD – 06 April 2026 | Keputusan pengadilan yang membebaskan videografer Amsal Sitepu menjadi sorotan utama publik akhir pekan ini, sekaligus menambah dinamika kasus hukum yang melibatkan tiga pekerja kreatif asal Karo yang masih berada di penjara. Pada saat yang bersamaan, Kepala Kejaksaan Negeri Karo, H. Ismail, menjadi subjek pemeriksaan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dalam proses penyidikan kasus tersebut.
Amsal Sitepu, yang dikenal luas sebagai videografer dengan portofolio proyek dokumenter dan iklan regional, sempat terjerat dalam proses hukum pada awal tahun ini setelah dituduh melakukan pelanggaran hak cipta dan penyebaran materi yang dianggap melanggar norma. Proses persidangan berlangsung selama beberapa bulan, dengan berbagai saksi dan bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut serta pembela.
Setelah menimbang seluruh bukti, Majelis Hakim pada tanggal 3 April 2026 memutuskan bahwa tidak terdapat cukup bukti kuat yang dapat menguatkan tuduhan terhadap Amsal Sitepu. Oleh karena itu, ia dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan. Keputusan ini disambut oleh kalangan kreatif Karo yang menilai proses hukum yang dialami Amsal terlalu berat dan berpotensi menekan kebebasan berekspresi.
Sementara itu, kasus tiga pekerja kreatif lainnya – seorang penulis, seorang desainer grafis, dan seorang musisi – masih berada dalam tahap persidangan. Mereka ditahan sejak pertengahan 2023 dengan dakwaan pelanggaran hak cipta dan penyebaran konten yang dianggap menyinggung kelompok tertentu. Hingga kini, mereka belum memperoleh keputusan akhir, meskipun telah mengajukan banding secara berkala.
Di balik keputusan pembebasan Amsal Sitepu, muncul sorotan baru terhadap Kepala Kejaksaan Negeri Karo, H. Ismail. Kejari Sumut membuka penyelidikan internal pada tanggal 28 Maret 2026 setelah menerima laporan anonim yang menuduh adanya intervensi pejabat dalam penetapan tahanan bagi ketiga pekerja kreatif. Menurut dokumen yang bocor, terdapat indikasi bahwa H. Ismail memberikan rekomendasi penahanan yang tidak sejalan dengan rekomendasi hakim pada saat itu.
Penelitian Kejari Sumut mencakup analisis korespondensi email, catatan rapat internal, serta wawancara dengan petugas penyidik. Hasil awal menunjukkan adanya potensi tekanan politik terhadap proses hukum yang dapat memengaruhi keputusan penahanan. Namun, pihak Kejari Sumut menegaskan bahwa proses pemeriksaan masih berjalan dan belum ada kesimpulan final.
Para pengamat hukum menilai bahwa kasus ini mencerminkan tantangan struktural dalam penegakan hukum di daerah dengan dinamika sosial‑budaya yang kompleks. “Kasus Amsal Sitepu menunjukkan bahwa sistem peradilan dapat berfungsi dengan adil, namun kasus tiga kreatif lainnya memperlihatkan adanya celah yang dapat dieksploitasi oleh oknum tertentu,” ujar Prof. Dr. Rudi Hartono, pakar hukum tata negara, dalam sebuah wawancara eksklusif.
Reaksi masyarakat Karo pun beragam. Kelompok kreatif menggelar aksi damai di alun‑alun Kabanjahe menuntut transparansi dan keadilan bagi rekan-rekannya yang masih dipenjara. Sementara itu, sejumlah tokoh masyarakat dan aktivis hak asasi manusia menyoroti pentingnya independensi kejaksaan dari intervensi politik.
Dalam konteks yang lebih luas, kasus ini menambah daftar perdebatan tentang kebebasan berkreasi di era digital, terutama di wilayah Indonesia Timur yang tengah berkembang pesat dalam industri kreatif. Pemerintah daerah Karo telah berjanji untuk meningkatkan dukungan bagi pekerja kreatif, termasuk penyediaan ruang kerja bersama dan pelatihan hak cipta, namun implementasinya masih dipertanyakan mengingat adanya kasus hukum yang belum selesai.
Keputusan pembebasan Amsal Sitepu juga menjadi pelajaran bagi aparat penegak hukum dalam menilai bukti secara objektif. Pengamat menekankan bahwa proses peradilan harus tetap independen, menghindari pengaruh eksternal, serta memberikan perlindungan kepada para seniman dan kreator yang seringkali menjadi target tuduhan yang bersifat ambigu.
Seiring dengan berjalannya pemeriksaan terhadap Kepala Kejaksaan Negeri Karo, publik menantikan hasil akhir yang dapat memberikan kepastian hukum serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan. Jika terbukti ada pelanggaran prosedur, diharapkan akan ada sanksi tegas yang dapat menjadi contoh bagi pejabat lainnya.
Kesimpulannya, pembebasan Amsal Sitepu menandai titik balik positif dalam upaya menegakkan keadilan bagi pekerja kreatif di Karo, namun masih ada tantangan signifikan terkait kasus tiga pekerja kreatif yang masih dipenjara serta dugaan penyalahgunaan wewenang di tingkat kejaksaan. Transparansi, akuntabilitas, dan independensi institusi hukum menjadi kunci untuk memastikan bahwa hak kebebasan berekspresi dan perlindungan hak cipta dapat terjaga secara adil.