IPD – 06 April 2026 | Israel secara terbuka mengungkapkan rencana strategisnya untuk memperluas kontrol militer di wilayah Lebanon selatan, sebuah langkah yang menambah ketegangan regional dan menempatkan pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa Bangsa (UNIFIL) dalam bahaya yang semakin nyata. Pernyataan ini muncul setelah serangkaian serangan udara dan artileri yang menewaskan tiga prajurit TNI yang tergabung dalam misi perdamaian, menegaskan bahwa konflik di perbatasan Israel‑Lebanon kini memasuki fase yang lebih intens.
Menurut pakar Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Idham Badruzaman, perubahan taktik Israel tidak sekadar serangan taktis melainkan upaya menggeser zona penyangga (buffer zone) yang selama ini berada di sepanjang Garis Biru (Blue Line) menuju Sungai Litani. “Jika pergeseran itu dipaksakan, keberadaan pasukan UNIFIL tidak terhindarkan akan terdampak,” tegas Idham dalam keterangannya pada Minggu, 5 April 2026. Ia menambahkan bahwa langkah tersebut melanggar prinsip dasar hukum humaniter internasional, yang melarang penargetan pasukan non‑kombatan, termasuk pasukan penjaga perdamaian.
Serangan terbaru menewaskan tiga anggota TNI yang bertugas di UNIFIL, menambah daftar korban dari pasukan multinasional yang berada di wilayah konflik. Kejadian ini menimbulkan pertanyaan serius tentang kemampuan PBB dalam melindungi pasukannya, sekaligus memicu reaksi keras dari komunitas akademik dan diplomatik. Idham menilai insiden tersebut membuktikan adanya pelanggaran hukum internasional yang serius oleh Israel, yang seharusnya menghormati mandat PBB untuk menjaga stabilitas di zona penyangga.
Dalam konteks geopolitik, Israel mengklaim bahwa perluasan zona penyangga ke arah Sungai Litani bertujuan untuk menahan ancaman militer dari Hizbullah yang beroperasi di wilayah selatan Lebanon. Namun, pakar menegaskan bahwa langkah tersebut berisiko memicu eskalasi lebih lanjut, terutama bila pasukan UNIFIL menjadi sasaran. “Pasukan perdamaian bukanlah objek sah dalam peperangan. Mereka berada di antara dua pihak yang berseteru untuk mencegah konflik meluas,” ujarnya.
Menanggapi situasi tersebut, Idham menyoroti pentingnya konsolidasi diplomatik internasional. Ia menolak saran penarikan pasukan Indonesia secara sepihak, yang dapat diartikan sebagai pengakuan atas tekanan Israel. Sebaliknya, ia menyerukan koordinasi bersama negara‑negara kontributor pasukan UNIFIL untuk menggalang tekanan politik yang lebih kuat terhadap Israel, agar mematuhi mandat PBB dan menghentikan rencana invasi.
Indonesia, sebagai salah satu kontributor pasukan terbesar dalam misi UNIFIL, berada pada posisi strategis untuk memimpin upaya diplomatik. Pemerintah diharapkan dapat memanfaatkan jaringan multilateral, termasuk Dewan Keamanan PBB, untuk menuntut pertanggungjawaban Israel dan menegaskan kembali perlindungan terhadap pasukan perdamaian. Dalam hal ini, pendekatan multilateral lebih efektif dibandingkan aksi unilateral yang dapat melemahkan posisi Indonesia di panggung internasional.
Selain dimensi militer, pergeseran zona penyangga ke Sungai Litani berpotensi mengganggu keseimbangan sosial‑ekonomi di wilayah tersebut. Litani merupakan sumber air penting bagi pertanian dan kehidupan sehari‑hari penduduk Lebanon selatan. Jika kontrol militer Israel menguasai daerah itu, konsekuensi kemanusiaan dapat meluas, menambah beban krisis pengungsi dan menghambat upaya rekonstruksi pasca‑konflik.
Secara keseluruhan, langkah Israel mengumumkan target penaklukan wilayah Lebanon selatan menandai peningkatan risiko konfrontasi berskala lebih luas. Pelanggaran terhadap pasukan UNIFIL dan kematian tiga prajurit TNI menegaskan urgensi respons diplomatik yang terkoordinasi. Komunitas internasional, terutama Indonesia, diharapkan dapat memperkuat tekanan politik terhadap Israel, memastikan mandat PBB tetap dihormati, dan melindungi keselamatan pasukan perdamaian serta warga sipil di zona konflik.