IPD – 06 April 2026 | Israel kembali menimbulkan sorotan internasional setelah serangkaian serangan terhadap pos-pos United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) pada akhir Maret 2026. Insiden paling menonjol terjadi ketika unit tank Israel melanggar zona penyangga dan memasuki kompleks PBB, menimbulkan korban di antara pasukan penjaga perdamaian yang mayoritas merupakan anggota Kontingen Garuda dari Indonesia. Aksi tersebut tidak hanya melanggar Konvensi Jenewa, namun juga menantang resolusi Dewan Keamanan PBB yang menegaskan perlindungan terhadap personel peacekeeping.
Sejak Oktober 2024, intensitas serangan terhadap UNIFIL meningkat secara signifikan. Menurut data internal Kementerian Luar Negeri, lebih dari dua puluh insiden bersenjata terjadi, termasuk penembakan artileri dan serangan udara yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur PBB serta cedera pada personel. Meskipun tekanan diplomatik terus mengalir, Dewan Keamanan belum mengeluarkan sanksi konkret kepada Israel, menciptakan preseden berbahaya dimana pelanggaran hukum internasional dapat terjadi tanpa konsekuensi yang memadai.
Indonesia, sebagai kontributor terbesar kedua pasukan UNIFIL pada awal 2026 dengan lebih dari seribu personel, menegaskan posisi tegasnya. Kementerian Luar Negeri menyampaikan dukacita resmi, sekaligus mengecam agresi tersebut dan meminta rapat darurat Dewan Keamanan untuk melakukan investigasi menyeluruh. Pernyataan tersebut, meski sesuai protokol diplomatik, dianggap masih bersifat reaktif dan tidak mengubah kebijakan strategis jangka panjang Indonesia dalam berpartisipasi pada misi perdamaian yang tampak gagal melindungi anggotanya.
Dalam kolom opini yang dipublikasikan oleh seorang dosen Universitas Muhammadiyah Bengkulu, dipaparkan bahwa norma internasional kehilangan kekuatan bila tidak ditegakkan secara konsisten. “Ketika norma tidak lagi ditegakkan, norma itu berhenti menjadi norma dan berubah menjadi dekorasi verbal yang tidak memiliki dampak perilaku nyata,” tulisnya. Ia menekankan bahwa tanpa mekanisme akuntabilitas yang kredibel, bendera PBB di zona konflik hanyalah simbol yang mudah menjadi target, bukan perisai.
Situasi ini menimbulkan dilema bagi Indonesia. Di satu sisi, kehadiran Kontingen Garuda mencerminkan komitmen konstitusional negara untuk berkontribusi pada ketertiban dunia. Di sisi lain, risiko yang terus meningkat bagi prajurit Indonesia menuntut evaluasi kembali kebijakan keterlibatan. Sebuah analisis internal menunjukkan bahwa hingga akhir 2025, sebanyak 1.087 personel Garuda telah kembali ke Tanah Air setelah menyelesaikan penugasan, menandakan beban pengorbanan yang signifikan.
Para pakar keamanan menyoroti bahwa pola serangan yang tidak dihadapi konsekuensi dapat menginspirasi pihak lain untuk mengadopsi taktik serupa. “Jika pelanggaran tidak dikenai sanksi, maka norma perlindungan terhadap peacekeeper akan menjadi rapuh,” ujar Dr. Ahmad Fauzi, ahli hubungan internasional. Ia menambah bahwa reformasi struktural pada mekanisme penegakan hukum PBB menjadi krusial, termasuk mekanisme sanksi otomatis terhadap negara yang melanggar.
Menanggapi situasi tersebut, pemerintah Indonesia diperkirakan akan mengajukan usulan perubahan pada rezim mandat UNIFIL, menuntut penambahan klausul yang mengatur penggunaan kekuatan defensif yang lebih tegas bagi pasukan perdamaian. Selain itu, Indonesia berencana meningkatkan dialog dengan negara-negara anggota P5 untuk memperkuat dukungan terhadap resolusi yang menuntut pertanggungjawaban Israel.
Ke depannya, keberlanjutan partisipasi Indonesia dalam misi UNIFIL akan sangat bergantung pada kemampuan komunitas internasional untuk menegakkan hukum dan melindungi pasukan penjaga perdamaian. Jika tidak ada perubahan substansial, tekanan domestik terhadap kebijakan luar negeri dapat memuncak, memaksa pemerintah untuk meninjau kembali kontribusi militernya pada arena perdamaian global.
Kesimpulannya, serangan Israel terhadap UNIFIL tidak hanya menyoroti kelemahan penegakan hukum internasional, tetapi juga menguji komitmen Indonesia terhadap misi perdamaian. Reformasi sistemik, akuntabilitas yang kuat, dan dukungan politik yang konsisten menjadi kunci untuk memastikan bahwa pasukan perdamaian tidak lagi menjadi sasaran mudah, melainkan simbol efektif perlindungan global.