IPD – 31 Maret 2026 | Ratusan warga Israel berkumpul di tiga kota besar—Tel Aviv, Haifa, dan Yerusalem—pada Sabtu malam (28/3/2026) untuk menentang kebijakan pemerintah yang menyiapkan operasi militer melawan Iran. Demonstrasi yang awalnya dipimpin oleh kelompok-kelompok sayap kiri, mantan anggota parlemen, serta organisasi perdamaian seperti Standing Together, Peace Now, dan Women Wage Peace, berujung pada bentrokan fisik dengan aparat kepolisian. Polisi mengamankan total 18 demonstran, dengan 13 penangkapan terjadi di Lapangan Habima, Tel Aviv, dan lima lainnya di Persimpangan Horev, Haifa.
Protes ini muncul di tengah status darurat nasional yang diberlakukan oleh Komando Front Dalam Negeri Israel. Pemerintah melarang pertemuan publik yang melibatkan lebih dari 50 orang, menuding ancaman rudal balasan dari Iran dan Lebanon. Kebijakan ini menuai kritik tajam dari aktivis hak asasi manusia yang menilai larangan tersebut sebagai upaya membungkam suara politik. “Polisi diinstruksikan untuk menindak tegas demi menenangkan situasi, namun pada kenyataannya mereka malah menindas hak warga untuk menyuarakan pendapat,” ujar perwakilan koalisi Peace Partnership.
Menurut survei yang dilakukan oleh Institut Demokrasi Israel, 78 % warga Yahudi mendukung langkah militer terhadap Iran, sedangkan dukungan dari warga Arab Israel hanya 19 %. Angka ini menunjukkan adanya perbedaan tajam dalam persepsi ancaman dan kebijakan pemerintah. Survei tersebut juga mencatat peningkatan sentimen penolakan terhadap perang di kalangan generasi muda, terutama di daerah perkotaan.
- 78 % pendukung perang (Yahudi)
- 19 % pendukung perang (Arab Israel)
- Peningkatan penolakan di kalangan usia 18‑30 tahun
Polisi menegaskan bahwa penangkapan dilakukan karena demonstran melanggar larangan berkumpul dan menghalangi lalu lintas. Dalam laporan lapangan, sejumlah saksi menyebut petugas mendorong demonstran hingga terjatuh, bahkan ada yang dilaporkan tercekik. Satu peserta aksi mengalami cedera ringan akibat intervensi aparat.
Pengunjuk rasa yang ditangkap, termasuk seorang perempuan bernama Joanne Levine, menuduh pemerintah menggunakan situasi darurat sebagai kedok untuk menutup ruang publik. “Tidak ada yang memikirkan solusi jangka panjang. Ini semua hanyalah bagian dari rencana politik Benjamin Netanyahu,” katanya kepada wartawan France24.
Sementara itu, konflik berskala besar antara Israel, Amerika Serikat, dan Iran terus berlanjut, memasuki hari ke‑31 pada 30 Maret 2026. Operasi bersama yang disebut Operation Roaring Lion (Israel) dan Operation Epic Fury (AS) menargetkan infrastruktur militer serta fasilitas energi di Iran, termasuk serangan udara di kota‑kota utama seperti Teheran, Karaj, dan Shiraz. Serangan tersebut menimbulkan pemadaman listrik sementara, namun pemerintah Iran mengklaim pemulihan cepat.
Kerugian jiwa terus bertambah, dengan lebih dari 2.000 orang dilaporkan tewas sejak konflik dimulai pada akhir Februari 2026. Di samping korban militer, serangan juga menimpa fasilitas sipil, termasuk rumah sakit dan sekolah, menimbulkan kecaman internasional. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyatakan keinginan untuk mengambil alih cadangan minyak Iran setelah kematian Ayatollah Ali Khamenei, meski pernyataan tersebut belum diikuti tindakan konkret.
Iran menuduh Amerika Serikat merencanakan invasi darat, sementara Pakistan menawarkan diri menjadi mediator regional dengan menyelenggarakan dialog perdamaian di Islamabad. Israel tetap menegaskan komitmen untuk melanjutkan operasi militer, menolak tekanan internasional untuk menghentikan serangan terhadap infrastruktur sipil Iran.
Protes di Israel mencerminkan ketegangan domestik yang semakin tajam di tengah perang yang berlangsung. Masyarakat terpecah antara dukungan kuat terhadap kebijakan keamanan nasional dan keinginan untuk menjaga kebebasan berpendapat. Penangkapan 18 demonstran menandai eskalasi penegakan hukum yang berpotensi memperdalam polarisasi sosial, sekaligus menimbulkan pertanyaan tentang keseimbangan antara keamanan dan hak sipil dalam masa krisis.
Ke depan, pemerintah Israel diperkirakan akan terus menegakkan larangan pertemuan massal, sementara kelompok aktivis berupaya mencari cara baru untuk menyuarakan penolakan mereka tanpa melanggar aturan darurat. Dinamika ini akan menjadi indikator penting dalam menilai stabilitas politik dalam negeri Israel di tengah konflik regional yang semakin intens.