IPD – 09 Juni 2026 | Presiden Prabowo Subianto terus berupaya memperkuat integritas penegakan hukum di Indonesia. Dalam buku ‘Presiden Solusi’ yang baru saja dirilis, terdapat sejumlah langkah-langkah yang diambil oleh Presiden Prabowo untuk memastikan proses hukum berjalan tanpa kriminalisasi. Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisis Kebijakan, Dirgayuza Setiawan, mengatakan bahwa Presiden Prabowo secara konsisten menekankan pentingnya proses hukum yang adil dan tidak memihak.
Salah satu contoh langkah yang diambil oleh Presiden Prabowo adalah pemberian abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong pada Juli 2025. Langkah ini diambil untuk memastikan proses yudikatif berjalan dengan baik dan tidak ada kriminalisasi yang terjadi. Selain itu, Presiden Prabowo juga memberikan rehabilitasi dan amnesti kepada dua guru SMAN Masamba di Luwu Utara, Sulawesi Selatan, yang sebelumnya terseret proses pidana.
Dalam bidang ekonomi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka segel gerai toko perhiasan Tiffany & Co di Plaza Indonesia, Jakarta, setelah pihak usaha menyatakan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban kepabeanan. Sementara itu, Presiden Prabowo juga memberikan arahan agar harga tandan buah segar (TBS) sawit naik mengikuti harga crude palm oil (CPO) dunia.
Di bidang ketenagakerjaan, Presiden Prabowo melantik Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh. Said Iqbal memastikan bahwa dirinya tetap menjadi Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Presiden Partai Buruh, meskipun telah masuk ke pemerintahan.
Presiden Prabowo juga melantik beberapa pejabat baru, termasuk Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dan Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN. Pelantikan ini diharapkan dapat memperkuat integritas penegakan hukum dan memajukan pembangunan di Indonesia.
Kesimpulan, upaya Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat integritas penegakan hukum dan memajukan pembangunan di Indonesia terus berlanjut. Dengan langkah-langkah yang diambil, diharapkan dapat memastikan proses hukum yang adil dan tidak memihak, serta memperkuat perekonomian dan ketenagakerjaan di Indonesia.
