IPD – 31 Maret 2026 | Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersiap menyesuaikan kebijakan kerja dari rumah (Work From Home/WFH) satu hari dalam seminggu demi menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Namun, Gubernur Pramono Anung menegaskan bahwa hari Rabu tidak akan dijadikan hari WFH karena hari tersebut diprioritaskan untuk penggunaan transportasi umum.
Usulan kebijakan WFH muncul setelah pemerintah pusat mengusulkan skema fleksibilitas kerja sebagai respons terhadap lonjakan harga energi global. Di tingkat provinsi, DPRD DKI menilai bahwa penerapan WFH satu hari seminggu belum menjadi solusi utama untuk menghemat BBM. Anggota Komisi B DPRD DKI, Dwi Rio Sambodo (PDIP), menilai bahwa keputusan harus didasarkan pada data yang transparan dan analisis yang komprehensif.
Menurut Sambodo, “Kebijakan WFH perlu pengkajian ulang secara menyeluruh karena berpotensi memengaruhi kualitas layanan publik.” Ia menambahkan bahwa Jakarta memiliki jaringan transportasi umum yang terintegrasi, termasuk MRT, LRT, dan TransJakarta, yang mampu menurunkan konsumsi BBM secara signifikan bila didorong secara optimal.
Gubernur Pramono Anung menanggapi dengan menegaskan bahwa Pemprov DKI akan menunggu keputusan final dari pemerintah pusat. “Jika kebijakan WFH ditetapkan, kami akan memastikan tidak dilaksanakan pada hari Rabu. Hari Rabu tetap menjadi hari utama untuk transportasi umum,” ujarnya dalam rapat DPRD DKI pada Senin (30/3/2026).
Pramono menambahkan bahwa keputusan akhir akan disampaikan segera setelah ada arahan definitif dari kementerian terkait. Ia menekankan pentingnya menjaga kelancaran layanan publik sambil tetap memperhatikan efisiensi energi.
Beberapa pakar mengemukakan perkiraan penghematan BBM yang dapat dicapai melalui kebijakan WFH. Hadi Ismoyo, praktisi migas, memperkirakan pengurangan konsumsi BBM maksimal sekitar 10 persen secara nasional. Ia menyoroti bahwa sektor industri dan pembangkit listrik diesel (PLTD) menyerap BBM dalam jumlah besar, sehingga efek WFH terbatas pada sektor administratif.
Namun, Hadi juga mengakui bahwa WFH dapat menjadi bagian dari strategi mitigasi krisis energi, terutama bila didukung oleh kebijakan transportasi publik yang ramah lingkungan. “Langkah ini harus disertai subsidi transportasi bagi ASN dan pembatasan kendaraan dinas untuk memperbesar dampak penghematan,” ujarnya.
Berbagai usulan konkret telah diajukan, antara lain:
- Subsidi tiket TransJakarta, MRT, dan LRT bagi ASN yang bekerja dari rumah.
- Pembatasan penggunaan mobil dinas pada hari kerja non‑Rabu.
- Peningkatan frekuensi layanan transportasi umum pada hari Rabu untuk mengantisipasi lonjakan penumpang.
- Transparansi dan publikasi hasil evaluasi kebijakan WFH sebelumnya sebagai dasar keputusan baru.
Selain itu, DPRD DKI menuntut agar evaluasi kebijakan WFH yang sudah diterapkan sebelumnya dapat diakses publik. “Transparansi akan memastikan kebijakan tepat sasaran dan tidak mengganggu pelayanan publik,” kata Sambodo.
Di sisi lain, pemerintah pusat belum mengumumkan secara resmi hari apa yang akan dijadikan hari WFH secara nasional. Sementara itu, media mengabarkan bahwa keputusan akan diumumkan pada akhir pekan ini, dengan target implementasi pada minggu pertama bulan April 2026.
Jika kebijakan tersebut diadopsi, dampak pada lalu lintas Jakarta diperkirakan akan berkurang, terutama pada jam‑jam sibuk. Analisis awal menunjukkan potensi penurunan kepadatan kendaraan pribadi hingga 8‑12 persen pada hari kerja yang ditetapkan sebagai hari WFH, asalkan dukungan transportasi publik memadai.
Secara keseluruhan, kebijakan WFH di Jakarta berada pada titik persimpangan antara upaya penghematan energi, kebutuhan layanan publik, dan optimalisasi jaringan transportasi. Keputusan akhir akan sangat bergantung pada arahan pemerintah pusat, data konsumsi BBM, serta kesiapan infrastruktur transportasi umum untuk menyerap pergeseran pola mobilitas.