IPD – 31 Maret 2026 | Ketegangan diplomatik antara South Sudan dan Djibouti kembali menjadi sorotan setelah kedua negara bersaing memperebutkan akses ke jalur maritim strategis Bab al‑Mandeb, yang dikenal sebagai “Gerbang Air Mata”. Meskipun South Sudan adalah negara daratan, kebutuhan akan ekspor minyak dan impor barang kebutuhan pokok memaksa negara ini mengandalkan pelabuhan-pelabuhan tetangga, khususnya pelabuhan di Djibouti, untuk menghubungkan diri dengan pasar global.
Bab al‑Mandeb merupakan selat sempit yang menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Aden, sekaligus menjadi pintu gerbang utama antara Suez Canal dan Samudra Hindia. Menurut data terbaru, selat ini mengalirkan lebih dari 4,1 juta barel minyak per hari pada tahun 2024, setelah penurunan drastis akibat serangan Houthi. Volume ini setara dengan hampir 12% total minyak yang diperdagangkan melalui laut, menjadikannya salah satu chokepoint energi paling penting di dunia.
South Sudan, yang memiliki cadangan minyak besar, selama ini mengirimkan produksi melalui jalur darat ke pelabuhan Djibouti. Namun, meningkatnya biaya transit, serta kekhawatiran atas keamanan kapal yang melintasi Selat Bab al‑Mandeb, memicu protes dari pejabat South Sudan. Pemerintah Juba menuntut transparansi tarif, penjaminan keamanan, dan fasilitas logistik yang lebih efisien. Sementara itu, Djibouti menegaskan posisi sebagai hub logistik regional yang tak tergantikan, mengingat letaknya yang strategis di ujung tanduk Afrika.
Faktor eksternal memperparah situasi. Konflik yang meluas antara Iran dan Israel, serta serangan misil yang dilancarkan oleh kelompok Houthi di Yaman, telah menambah ketidakpastian di Selat Bab al‑Mandeb. Sebuah peringatan resmi dari pemerintah Houthi menyatakan kemungkinan penutupan selat tersebut jika eskalasi perang Iran berlanjut. Kondisi ini membuat perusahaan pelayaran internasional mengalihkan rute ke Cape of Good Hope, menambah biaya bahan bakar dan waktu tempuh secara signifikan.
Selain isu keamanan, daftar larangan perjalanan yang dikeluarkan oleh Foreign Office Inggris mencantumkan sejumlah negara di kawasan tersebut sebagai wilayah berisiko tinggi. Meskipun South Sudan tidak secara eksplisit masuk dalam daftar “do not travel”, peringatan umum terhadap wilayah yang berdekatan dengan konflik Yaman dan Sudan meningkatkan kekhawatiran bagi pekerja migran dan diplomat yang beroperasi di Djibouti.
Berikut beberapa poin kunci yang memengaruhi hubungan South Sudan‑Djibouti:
- Ketergantungan logistik: South Sudan mengandalkan pelabuhan Djibouti untuk menyalurkan minyak dan barang impor.
- Tarif transit: Peningkatan biaya pelabuhan dan pajak lintas batas menimbulkan ketegangan.
- Keamanan maritim: Serangan Houthi dan potensi penutupan Bab al‑Mandeb mengancam kelancaran perdagangan.
- Pengaruh geopolitik: Konflik Iran‑Israel serta keterlibatan AS menambah dimensi strategis wilayah.
- Rekomendasi perjalanan: Peringatan perjalanan internasional memperketat mobilitas tenaga kerja.
Untuk mengurangi ketegangan, kedua negara telah mengadakan serangkaian pertemuan bilateral melalui mediator regional. Fokus utama diskusi mencakup penetapan tarif yang adil, peningkatan infrastruktur pelabuhan Djibouti, serta kerja sama keamanan bersama guna melindungi kapal-kapal komersial dari ancaman Houthi. Pemerintah Djibouti juga menawarkan paket insentif bagi perusahaan logistik yang bersedia menambah armada di pelabuhan mereka, dengan harapan dapat menurunkan biaya operasional bagi South Sudan.
Para analis geopolitik menilai bahwa hubungan South Sudan‑Djibouti akan menjadi indikator penting dalam stabilitas perdagangan Afrika Timur. Jika kedua pihak berhasil menemukan solusi bersama, selat Bab al‑Mandeb dapat kembali berfungsi sebagai jalur utama energi global tanpa gangguan. Namun, jika ketegangan berlanjut, kemungkinan penutupan atau pembatasan akses dapat mengguncang pasar minyak dunia, meningkatkan harga energi, dan memicu krisis logistik di kawasan tersebut.
Sejauh ini, belum ada keputusan final mengenai penyesuaian tarif atau kebijakan keamanan. Namun, tekanan internasional untuk menjaga kelancaran arus perdagangan menuntut kedua negara bergerak cepat. Pengawasan bersama oleh organisasi maritim internasional serta keterlibatan negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa diharapkan dapat menjadi penyeimbang dalam dinamika yang semakin kompleks ini.
Dengan latar belakang geopolitik yang terus berubah, masa depan hubungan South Sudan‑Djibouti tetap bergantung pada kemampuan diplomatik, kebijakan ekonomi yang responsif, dan komitmen bersama untuk menjaga keamanan jalur laut yang vital bagi ekonomi global.