IPD – 14 April 2026 | Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menyoroti adanya dinamika internal Partai Golkar yang mulai mengemuka pada Musyawarah Daerah (Musda) ke-VI Partai Golkar Provinsi Maluku Utara, yang berlangsung di Hotel Bela, Ternate, pada 12 April 2026. Pada kesempatan yang sama, ia menyampaikan permohonan kepada pemerintah pusat untuk meninjau kembali pemotongan anggaran yang berdampak pada pembangunan daerah. Pernyataan Sherly tidak lepas dari sorotan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, yang menegaskan pentingnya soliditas internal serta menolak praktik “pecat‑memecat” kader karena perbedaan dukungan.
Dalam rapat pembukaan Musda, Bahlil Lahadalia, yang sekaligus menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengingatkan seluruh kader Golkar bahwa perbedaan pandangan dalam proses pemilihan kepemimpinan partai adalah hal wajar. Ia menegaskan, “Jangan sampai hanya karena perbedaan dukungan, lalu ada kader yang disingkirkan. Kita ini satu keluarga besar Golkar.” Pernyataan tersebut menegaskan komitmen partai untuk menghindari fragmentasi dan menjaga persatuan dalam rangka menghadapi tantangan politik ke depan.
Sherly Tjoanda, yang berada di barisan depan saat Bahlil menyampaikan pidatonya, menambahkan bahwa dinamika internal yang terjadi tidak seharusnya mengganggu agenda pembangunan. Ia menyoroti pemotongan anggaran yang dirasa menghambat program‑program prioritas provinsi, terutama pada sektor infrastruktur dan kesehatan. Sherly meminta pemerintah pusat untuk meninjau ulang keputusan tersebut, dengan harapan alokasi dana dapat kembali mengalir ke proyek‑proyek strategis di Maluku Utara.
Pernyataan Sherly juga menyentuh isu politik nasional. Ia menyebutkan secara tidak langsung pesan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo melalui koalisi pendukung Prabowo Subianto, yang baru‑baru ini menyinggung tentang “musuh” politik yang berpotensi mengancam stabilitas pemerintahan. Meskipun tidak mengutip secara langsung, Sherly menegaskan bahwa setiap partai, termasuk Golkar, harus tetap fokus pada agenda pembangunan dan menghindari retorika yang dapat memecah belah.
Musda VI Maluku Utara sendiri menghasilkan keputusan penting, termasuk terpilihnya kembali Alien Mus sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Maluku Utara secara aklamasi. Penetapan tersebut dianggap sebagai langkah konsolidasi untuk memperkuat struktur partai di tingkat daerah. Dalam sambutannya, Alien Mus mengapresiasi kehadiran Bahlil dan jajaran DPP yang memberikan motivasi bagi kader di lapangan.
Dinamisnya politik internal Golkar tercermin dari beberapa isu yang muncul selama Musda. Salah satunya adalah perdebatan mengenai calon-calon legislatif 2029, di mana beberapa kader muda menuntut proses seleksi yang transparan dan tidak dipengaruhi oleh kelompok tertentu. Bahlil menanggapi hal tersebut dengan menegaskan bahwa Golkar adalah partai yang dimiliki seluruh rakyat Indonesia, bukan milik satu keluarga atau kelompok tertentu. Ia menambahkan, “Politik Partai Golkar adalah politik untuk kesejahteraan dengan doktrin karya kekaryaan.”
Di sisi lain, Sherly Tjoanda mengingatkan bahwa dinamika internal partai tidak boleh mengalihkan perhatian dari isu‑isu strategis provinsi. Pemotongan anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat, menurutnya, dapat menghambat pencapaian target pembangunan, khususnya dalam penyediaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Maluku Utara. Sherly menuntut adanya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan tersebut, dengan harapan alokasi dana dapat diprioritaskan kembali pada proyek‑proyek yang paling membutuhkan.
Meski terdapat perbedaan pendapat, baik Bahlil maupun Sherly sepakat bahwa persatuan internal partai adalah prasyarat utama untuk mengoptimalkan peran Golkar dalam agenda nasional. Bahlil menekankan bahwa Musda bukan sekadar agenda rutin, melainkan momentum strategis untuk menghasilkan gagasan, strategi, dan kepemimpinan yang mampu menjawab tantangan zaman. Sementara Sherly menyoroti pentingnya kebijakan fiskal yang mendukung pertumbuhan daerah, sekaligus mengingatkan partai untuk tidak terjebak dalam perselisihan internal yang berlarut.
Kesimpulannya, dinamika internal Golkar yang diungkapkan oleh Sherly Tjoanda di hadapan Bahlil menegaskan dua hal utama: pertama, perlunya soliditas dan penghindaran praktik pemecatan kader atas dasar perbedaan dukungan; kedua, pentingnya evaluasi kebijakan anggaran pusat yang berdampak pada pembangunan daerah. Kedua pesan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo melalui koalisi pendukung Prabowo, yang menekankan pentingnya persatuan dalam menghadapi “musuh” politik. Dengan komitmen kuat dari pimpinan partai, diharapkan Golkar dapat tetap menjadi motor penggerak kesejahteraan rakyat Indonesia, khususnya di wilayah Maluku Utara, tanpa terpecah oleh dinamika internal.
