IPD – 04 April 2026 | Keberadaan mobil otonom di jalan raya Indonesia semakin mengemuka seiring dengan uji coba teknologi kendaraan tanpa pengemudi. Namun, fenomena baru ini menimbulkan dilema bagi kepolisian, terutama dalam menegakkan aturan lalu lintas. Kendaraan yang diprogram untuk bergerak secara otomatis dapat melakukan pelanggaran teknis, tetapi karena tidak ada manusia di dalamnya, prosedur tilang tradisional menjadi tidak relevan.
Polri, melalui Korlantas, telah menegaskan kembali kebijakan tilang manual sebagai pelengkap sistem elektronik ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement). Menurut Brigjen Pol. Faizal, Dirgakkum Korlantas, tilang manual tetap dialokasikan untuk kasus berisiko tinggi, dengan batas maksimum 5 persen dari total penindakan. Kebijakan ini dirancang agar petugas dapat menegakkan hukum secara langsung pada pelanggar yang dapat melihat wajah petugas, sehingga menimbulkan efek jera psikologis.
Ketika mobil otonom melakukan pelanggaran seperti melanggar lampu merah atau tidak mematuhi marka jalan, petugas di lapangan menghadapi kendala: tidak ada pengemudi yang dapat dihentikan, ditilang, atau diberikan sanksi administratif. Hal ini menimbulkan kebingungan operasional, karena sistem ETLE biasanya memindai nomor polisi untuk mengidentifikasi pemilik kendaraan. Pada mobil otonom, nomor polisi masih terdaftar, namun tidak mencerminkan pengendara yang melakukan pelanggaran.
Berbagai skenario muncul:
- Pelaporan kecelakaan: Jika mobil otonom menabrak kendaraan lain, pihak korban dapat melaporkan nomor polisi, tetapi proses penetapan kesalahan menjadi kompleks karena tidak ada manusia yang dapat diwawancarai.
- Penegakan kecepatan: Kamera kecepatan dapat merekam kecepatan kendaraan, namun tidak dapat menilai apakah pelanggaran disebabkan oleh kegagalan sistem atau keputusan algoritma.
- Penggunaan jalur khusus: Mobil otonom yang mengakses jalur khusus tanpa izin dapat terdeteksi, tetapi sanksi biasanya diarahkan pada pemilik kendaraan, bukan pada algoritma yang memerintahkan aksi tersebut.
Menanggapi tantangan ini, Korlantas berupaya memperluas jaringan ETET (Electronic Traffic Enforcement Technology) yang terintegrasi dengan data telemetri kendaraan otonom. Dengan mengakses log perjalanan yang disimpan dalam sistem kendaraan, petugas dapat menelusuri keputusan algoritma yang menyebabkan pelanggaran. Namun, prosedur ini masih memerlukan kerjasama erat antara produsen mobil, regulator, dan institusi penegak hukum.
Di sisi lain, kasus lain yang menyoroti keterbatasan penegakan manual muncul pada insiden sopir taksi online yang melakukan tindakan kriminal. Meskipun pelaku dapat langsung ditangkap, kasus ini menegaskan pentingnya kehadiran petugas di lapangan untuk intervensi cepat. Dibandingkan dengan mobil otonom, dimana tidak ada pengemudi yang dapat diinterogasi, penegakan menjadi lebih rumit.
Untuk mengatasi kebingungan tersebut, beberapa langkah strategis diusulkan:
- Pengembangan regulasi khusus yang mengatur tanggung jawab pemilik kendaraan otonom atas pelanggaran yang terjadi.
- Penerapan sistem audit digital yang memungkinkan otoritas mengakses data keputusan kendaraan secara real‑time.
- Pelatihan khusus bagi petugas lalu lintas dalam mengidentifikasi dan menangani kendaraan otonom yang melanggar.
- Kolaborasi dengan industri otomotif untuk menetapkan standar keselamatan dan kepatuhan yang dapat dipantau secara otomatis.
Implementasi langkah‑langkah ini diharapkan dapat mengurangi kebingungan operasional polisi serta memastikan bahwa kendaraan otonom tidak menjadi celah hukum yang dimanfaatkan untuk menghindari sanksi. Sementara itu, penggunaan tilang manual tetap dipertahankan pada pelanggaran yang menimbulkan risiko tinggi, seperti melawan arus atau menghalangi kendaraan lain, karena efek psikologis langsung pada pelanggar tetap menjadi faktor efektif dalam menurunkan angka kecelakaan.
Dengan kombinasi teknologi ETLE yang semakin canggih, audit digital, dan penegakan manual yang terarah, diharapkan ekosistem lalu lintas Indonesia dapat beradaptasi dengan kehadiran mobil otonom tanpa mengorbankan prinsip keadilan dan keselamatan jalan.