IPD – 09 April 2026 | Sejumlah sembilan belas advokat yang selama ini menjadi kuasa hukum Pakubuwono XIV Purboyo resmi mengundurkan diri dari sidang gugatan penggantian nama di Pengadilan Negeri Surakarta pada Kamis, 9 April 2026. Keputusan mengejutkan ini tidak hanya menambah ketegangan dalam sengketa hukum, tetapi juga membuka ruang diskusi yang lebih luas mengenai kondisi fisik Panggung Songgo Buwono yang kini berlumut serta implikasi akademisnya.
Pengunduran diri para advokat, yang dipimpin oleh pengacara Tamrin, disampaikan secara fisik di ruang sidang. Dalam pernyataan mereka, selain menegaskan hak atas honorarium sesuai Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Advokat No. 18/2003, mereka menyoroti kendala komunikasi yang menjadi pemicu utama keputusan tersebut. Tamrin mengungkapkan bahwa selama proses pendampingan, tim kuasa hukum tidak pernah bertatap muka langsung dengan Purboyo, melainkan hanya berkomunikasi lewat perantara. “Hubungan antara klien dan kuasa hukum yang hanya melalui orang ketiga dapat menimbulkan miskomunikasi, bahkan mempengaruhi strategi litigasi,” ujarnya.
Masalah komunikasi ini menjadi sorotan utama karena berpotensi memengaruhi hasil gugatan yang mencakup perubahan nama resmi Purboyo menjadi Sri Susuhunan Pakubuwono XIV pada KTP. Tanpa kehadiran tim hukum yang solid, proses persidangan kini mengandalkan pihak Purboyo untuk hadir sendiri atau mencari kuasa hukum baru, yang menambah ketidakpastian bagi kedua belah pihak.
Sementara itu, situasi Panggung Songgo Buwono di Keraton Surakarta menambah lapisan kompleksitas. Panggung yang menjadi simbol kebudayaan Jawa ini dilaporkan berlumut, menandakan perawatan yang kurang memadai. Kondisi fisik tersebut menjadi bahan perbincangan di kalangan akademisi budaya, yang meneliti dampak degradasi struktural terhadap warisan budaya tak benda. Kajian akademik terbaru menyebutkan bahwa kerusakan mikroba pada material tradisional dapat mempercepat penurunan nilai estetika sekaligus menurunkan fungsi ritual yang melekat pada panggung tersebut.
Para peneliti menekankan pentingnya audit menyeluruh terhadap proyek revitalisasi yang telah berlangsung sejak 2008. Mereka mengusulkan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan ilmu konservasi, arsitektur tradisional, serta manajemen proyek untuk mengatasi permasalahan berlumut. Audit tersebut diharapkan dapat mengidentifikasi akar penyebab, mulai dari kelembaban ruangan, ventilasi yang tidak optimal, hingga penggunaan bahan kimia pembersih yang tidak sesuai standar warisan budaya.
Kubu Purboyo, yang sebelumnya menuntut audit tersebut, kini berada dalam posisi yang lebih rumit. Penarikan advokat mengisyaratkan potensi pergeseran taktik hukum, termasuk kemungkinan mengajukan gugatan administratif terhadap otoritas kebudayaan yang bertanggung jawab atas perawatan panggung. Di sisi lain, keberlanjutan konflik internal dapat memperlemah posisi Purboyo dalam negosiasi dengan pemerintah daerah dan lembaga kebudayaan.
Dalam konteks politik lokal, dinamika ini mencerminkan ketegangan antara elite keraton dan institusi modern. Panggung Songgo Buwono tidak hanya berfungsi sebagai panggung seni, melainkan juga sebagai arena simbolik bagi legitimasi penguasa keraton. Kerusakan fisik panggung dapat diinterpretasikan sebagai simbol kelemahan dalam pengelolaan warisan budaya, yang pada gilirannya memberi ruang bagi kritik publik.
Menanggapi situasi ini, beberapa pakar komunikasi hukum menyoroti pentingnya strategi komunikasi yang transparan antara kuasa hukum dan klien. Teori komunikasi kuasa hukum menyatakan bahwa kepercayaan dibangun melalui interaksi langsung, klarifikasi ekspektasi, dan mekanisme umpan balik yang terstruktur. Tanpa itu, risiko terjadinya misinterpretasi keputusan hukum menjadi semakin tinggi.
Kesimpulannya, penarikan 19 advokat dari tim kuasa hukum Purboyo menandai titik balik dalam proses hukum yang melibatkan perubahan nama dan perawatan warisan budaya Keraton Solo. Sementara itu, kondisi berlumut pada Panggung Songgo Buwono menimbulkan pertanyaan penting tentang efektivitas program revitalisasi dan perlunya audit akademik yang komprehensif. Kedua isu ini saling terkait dalam membentuk narasi tentang bagaimana tradisi, hukum, dan manajemen modern dapat bersinergi atau berseteru dalam konteks kebudayaan Jawa kontemporer.