IPD – 18 April 2026 | JAKARTA, 18 April 2026 – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi menghentikan sementara proses verifikasi Indonesia Game Rating System (IGRS) setelah laporan kebocoran materi gameplay dari beberapa judul game internasional, termasuk “007: First Light” dan “Echoes of Aincrad” milik Bandai Namco. Kebocoran tersebut diperkirakan berasal dari celah keamanan pada platform IGRS yang memungkinkan akses tidak sah ke materi yang seharusnya hanya dipakai untuk penilaian usia.
Menanggapi insiden, Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Komdigi, Sonny Hendra Sudaryana, mengumumkan pembentukan tim khusus yang melibatkan Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Tim ini bertugas menelusuri aspek teknis, prosedural, dan tata kelola sistem IGRS secara menyeluruh, dengan harapan menemukan akar permasalahan dan menyusun rekomendasi perbaikan.
“Kami sudah membentuk tim khusus untuk menginvestigasi masalah ini secara menyeluruh,” ujar Sonny dalam konferensi pers di Ganara Art FX, Sudirman, Jakarta, Jumat (17/4/2026). Ia menambahkan bahwa proses investigasi akan dilakukan secara bertahap, melibatkan tiga sub‑tim yang terdiri dari ahli keamanan siber, regulator industri game, dan perwakilan developer. “Hasilnya akan kami update secara rutin,” tambahnya.
Berikut beberapa poin penting yang diungkapkan dalam pernyataan resmi Komdigi:
- Penangguhan sementara verifikasi IGRS berlaku untuk semua game yang sedang dalam proses penilaian.
- Tidak ada pemblokiran layanan atau pembatasan distribusi game yang sedang berlangsung; penangguhan bersifat administratif.
- Tim investigasi akan mengaudit kode sumber, infrastruktur server, serta prosedur pengunggahan materi oleh developer.
- Kemenekraf dan BSSN akan memberikan dukungan teknis dan kebijakan selama proses evaluasi.
Sementara itu, industri game Indonesia memberikan respons beragam. Beberapa asosiasi developer menyatakan keprihatinan atas potensi dampak reputasi, terutama bila kebocoran dianggap sebagai kegagalan regulasi nasional. Di sisi lain, para gamer menyoroti kebocoran sebagai bukti kelemahan sistem yang dapat mempengaruhi pengalaman bermain dan perlindungan konten.
Kontroversi IGRS bukan hal baru. Sejak peluncurannya pada 2016, sistem rating ini telah mendapat kritik terkait mekanisme self‑assessment yang dianggap kurang ketat, sehingga menghasilkan rating yang tidak konsisten dengan standar internasional seperti ESRB atau PEGI. Beberapa game populer, misalnya “A Space for the Unbound” dan “Upin & Ipin Universe”, sebelumnya mendapat label usia yang terlalu tinggi, sementara judul berisi kekerasan berat seperti “Dead Space” justru diberikan rating 3+.
Insiden kebocoran kini menjadi momentum bagi Komdigi untuk meninjau kembali kebijakan dan infrastruktur IGRS. Dalam rapat internal, diperkirakan akan dipertimbangkan langkah-langkah berikut:
- Peningkatan keamanan jaringan dengan enkripsi end‑to‑end untuk materi yang diunggah oleh developer.
- Penerapan proses verifikasi ganda, di mana hasil self‑assessment diverifikasi oleh tim independen sebelum publikasi rating.
- Pembentukan portal transparansi yang memungkinkan publik melihat status verifikasi tanpa mengungkap konten rahasia.
- Kolaborasi lebih erat dengan platform distribusi global seperti Steam untuk sinkronisasi rating.
Sonny menegaskan bahwa tujuan utama IGRS tetap melindungi anak-anak dan pengguna muda dari konten yang tidak sesuai, sekaligus mendukung pertumbuhan industri game lokal. “Saya ingin menegaskan kembali, IGRS ini kita bangun murni demi kepentingan publik,” ujarnya.
Dengan penangguhan sementara dan investigasi yang sedang berjalan, pihak Komdigi berharap dapat merilis rekomendasi perbaikan dalam beberapa minggu ke depan. Keputusan akhir terkait peluncuran kembali IGRS akan diumumkan setelah semua temuan diverifikasi dan disetujui oleh kementerian terkait.
Dalam konteks yang lebih luas, kejadian ini menyoroti pentingnya keamanan siber dalam ekosistem digital nasional, terutama di sektor yang semakin bergantung pada data sensitif. Pemerintah diharapkan dapat memanfaatkan pelajaran ini untuk memperkuat regulasi dan infrastruktur di seluruh layanan digital publik.