IPD – 07 April 2026 | Pada Senin (5/4/2026) Kepala Badan Pengatur Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN), Dony Oskaria, menggelar pertemuan intensif bersama jajaran direksi Pos Indonesia, pimpinan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), serta beberapa pejabat kunci kementerian. Rapat ini menjadi ajang koordinasi lintas sektoral untuk membahas dua agenda strategis pemerintah: penyediaan lahan bagi pembangunan rumah susun (rusun) subsidi dan persiapan merger besar‑besar Badan Usaha Milik Negara di bidang konstruksi.
Dalam sesi pertama, Dony menyoroti upaya BP BUMN menyiapkan lahan di lima kota utama—Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan Makassar—sebagai bagian dari program 3 juta rumah layak huni. Selain lima kota prioritas, pemetaan juga sedang dilakukan di Semarang serta kawasan penyangga Jakarta seperti Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Tujuannya adalah mengoptimalkan aset negara, termasuk lahan milik Perumnas dan PT Kereta Api Indonesia (KAI), untuk dikembangkan menjadi rumah susun dengan skema CSR atau kerja sama publik‑swasta.
Berikut ringkasan status lahan yang sedang dipetakan:
| Kota | Status Lahan | Catatan |
|---|---|---|
| Jakarta | Mapping selesai, siap serah ke Menteri PKP | Lokasi di sekitar Rusun Cinta Kasih Tzu Chi |
| Bandung | Mapping dalam proses | Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi |
| Surabaya | Mapping dalam proses | Kerjasama dengan PT Astra International |
| Medan | Mapping dalam proses | Fokus pada kawasan industri |
| Makassar | Mapping dalam proses | Pengembangan kawasan maritim |
Pertemuan juga menyoroti contoh model kolaborasi antara negara dan swasta yang sudah diterapkan di Rusun Cinta Kasih Tzu Chi, Cengkareng. Lahan tersebut dimiliki Perumnas, dikelola Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, dan dilengkapi fasilitas sekolah, rumah sakit, rumah ibadah, serta pusat usaha. Dony menegaskan bahwa model ini akan direplikasi di kota‑kota lain untuk memastikan keberlanjutan dan ketersediaan fasilitas publik di sekitar rusun.
Selanjutnya, agenda kedua membahas rencana konsolidasi BUMN Karya yang melibatkan tujuh perusahaan konstruksi negara menjadi tiga entitas baru. Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, Agung Budi Waskito, menyampaikan bahwa proses merger masih berada pada fase penyiapan internal, dengan fokus utama pada penyehatan keuangan dan peningkatan transparansi laporan. Pemerintah melalui Danantara menuntut agar semua BUMN Karya berada dalam kondisi keuangan yang sehat sebelum proses penggabungan dimulai.
- Perusahaan yang terlibat: PT Hutama Karya (Persero), PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT PP (Persero) Tbk, PT Brantas Abipraya (Persero), PT Nindya Karya (Persero).
- Target penyelesaian: akhir 2026, diperkirakan pada semester II.
- Langkah awal: restrukturisasi keuangan, penataan investasi, dan perbaikan tata kelola.
Dalam diskusi, Dony menegaskan bahwa sinergi antara pembangunan rusun dan restrukturisasi BUMN Karya dapat menciptakan ekosistem pembangunan infrastruktur yang lebih terintegrasi. Lahan yang dikelola KAI, misalnya, akan dijadikan lokasi pembangunan 1.000 unit rumah susun dengan skema CSR, dikerjakan oleh PT Astra International. Unit‑unit tersebut direncanakan berukuran 35 meter persegi, dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi, serta ditargetkan selesai dalam tahun ini setelah lahan siap.
Para peserta rapat—termasuk Direksi Pos Indonesia dan pimpinan Himbara—menyatakan dukungan penuh terhadap agenda tersebut. Mereka menilai bahwa program rusun subsidi tidak hanya akan mengurangi beban perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan menengah (MBT), tetapi juga membuka peluang kerja baru melalui kontraktor lokal dan perusahaan swasta yang terlibat.
Kesimpulannya, pertemuan yang dipimpin Dony Oskaria berhasil menyatukan visi lintas sektor: mempercepat penyediaan rumah susun subsidi di lima kota utama, memanfaatkan aset negara secara optimal, serta menyiapkan landasan keuangan dan tata kelola yang kuat untuk merger BUMN Karya. Semua pihak sepakat bahwa implementasi konkret akan dilaporkan kepada Menteri PKP dalam pekan berikutnya, sementara proses merger akan terus dipantau hingga akhir 2026.