IPD – 28 Maret 2026 | Jakarta, 28 Maret 2026 – Kejaksaan Agung (Kejagung) secara resmi menahan Samin Tan, yang dikenal sebagai bos PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT), dalam rangka penyidikan kasus korupsi penyimpangan pengelolaan pertambangan batu bara di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Penahanan yang dijatuhkan selama 20 hari di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung menandai babak baru dalam upaya menegakkan hukum terhadap praktik pertambangan ilegal yang merugikan keuangan negara.
Samin Tan dijuluki sebagai “taipan tambang” setelah berhasil menguasai PT AKT, sebuah perusahaan kontraktor penambang batu bara yang awalnya beroperasi berdasarkan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B). Izin PKP2B tersebut dicabut pada tahun 2017, namun PT AKT tetap melanjutkan kegiatan penambangan dan penjualan hasil tambang secara tidak sah hingga tahun 2025. Menurut Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Syarief Sulaeman Nahdi, perusahaan tersebut tetap beroperasi dengan memanfaatkan dokumen perizinan fiktif dan berkolaborasi dengan pihak penyelenggara negara yang seharusnya melakukan pengawasan.
Penegakan hukum mengungkap bahwa Samin Tan, selaku beneficial owner PT AKT dan afiliasinya, secara melawan hukum terus melakukan penambangan serta penjualan batu bara, yang menyebabkan kerugian signifikan bagi negara. Hingga kini, tim auditor masih menghitung total kerugian yang diperkirakan mencapai puluhan triliun rupiah, mengingat nilai jual batu bara di pasar internasional yang tinggi.
Berikut ini adalah rangkaian pasal yang dijadikan dasar penuntutan terhadap Samin Tan:
- Pasal 603 jo Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan KPK.
- Pasal 604 jo Pasal 20 huruf a atau c KUHP jo Pasal 18 KPK jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- Pasal 618 jo Pasal 20 huruf a atau c KUHP.
Dengan kombinasi pasal-pasal tersebut, jaksa menuduh Samin Tan melakukan tindak pidana korupsi, pencucian uang, serta penyalahgunaan dokumen perizinan. Penahanan ini juga dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan pemalsuan bukti atau upaya menghilangkan jejak keuangan yang masih berada di tangan terdakwa.
Kasus ini tidak lepas dari sorotan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Sebelumnya, Samin Tan pernah berada dalam jaringan pengawasan KPK, namun berhasil lolos dari penangkapan berkat jaringan politik dan ekonomi yang kuat. Kini, kehadiran Kejagung sebagai otoritas utama dalam penyidikan menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk menindak tegas segala bentuk korupsi, termasuk yang melibatkan sektor pertambangan yang selama ini menjadi sumber pendapatan penting bagi negara.
Pengamat hukum menilai bahwa penahanan Samin Tan menjadi contoh penting bahwa tidak ada pelaku korupsi yang kebal hukum, meski memiliki kedekatan dengan pejabat tinggi. “Kasus ini memberikan sinyal kuat bahwa praktik pertambangan ilegal yang melibatkan pejabat dan pelaku bisnis akan mendapat perhatian khusus dari aparat penegak hukum,” ujar Dr. Rina Widyastuti, dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Selain itu, kasus ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan terhadap izin pertambangan di Indonesia. Sejak pencabutan izin PKP2B pada 2017, masih terdapat celah regulasi yang memungkinkan perusahaan seperti PT AKT terus beroperasi secara tidak sah. Pemerintah diharapkan segera memperkuat mekanisme monitoring dan audit independen untuk mencegah terulangnya kejadian serupa.
Dengan penahanan Samin Tan, proses peradilan akan berlanjut melalui penyidikan lanjutan, pemanggilan saksi, dan analisis dokumen keuangan. Jika terbukti bersalah, Samin Tan dapat dijatuhi hukuman penjara yang signifikan serta denda yang dapat menutupi kerugian negara. Penegakan hukum ini diharapkan menjadi deterjen bagi pelaku korupsi di sektor pertambangan lainnya.
Secara keseluruhan, pengungkapan kasus korupsi tambang di Kalteng ini menegaskan kembali pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum yang tegas. Masyarakat berharap bahwa proses hukum dapat berjalan cepat, adil, dan memberikan keadilan bagi negara serta rakyat Indonesia.