IPD – 09 Juni 2026 | Istana Kepresidenan akhirnya angkat bicara untuk meredam rumor politik yang sempat memicu spekulasi di sektor pasar keuangan dan investasi. Pada hari ini, Senin, 8 Juni 2026, pihak Istana memastikan dengan tegas bahwa tidak ada agenda perombakan (reshuffle) kabinet, sekaligus menepis isu liar terkait rencana pergantian Menteri Keuangan.
Klarifikasi resmi ini disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, menyusul bergulirnya pesan berantai dan pemberitaan di media sosial yang mengeklaim adanya ketegangan internal serta evaluasi besar-besaran terhadap performa bendahara negara tersebut.
Pihak Istana menyatakan bahwa fokus pemerintah saat ini sepenuhnya diarahkan pada percepatan pertumbuhan ekonomi nasional dan menjaga stabilitas fiskal, bukan pada restrukturisasi politik di tubuh kementerian. "Kami sampaikan kepada masyarakat dan para pelaku pasar agar tidak terpengaruh oleh isu-isu yang tidak jelas sumbernya. Hari ini saya tegaskan, tidak ada rencana reshuffle kabinet, apalagi pergantian Menteri Keuangan. Kinerja Menkeu saat ini sangat solid dan mendapatkan kepercayaan penuh dari Bapak Presiden," ujar Mensesneg di hadapan awak media, Senin malam.
Ia menambahkan bahwa hubungan kerja antara Presiden dan seluruh jajaran menteri di bidang perekonomian berjalan sangat harmonis. Rapat-rapat kabinet terbatas mengenai pengelolaan anggaran dan strategi menghadapi dinamika ekonomi global terbukti tetap berjalan rutin tanpa hambatan.
Isu pergantian Menkeu ini sebelumnya sempat memicu kekhawatiran minor di lantai bursa saham, mengingat posisi Menteri Keuangan dianggap sebagai jangkar sentral sentimen positif bagi para investor asing di tanah air. Dengan adanya ketegasan dari pihak Istana ini, pemerintah berharap kegaduhan politik di ruang publik dapat segera mereda.
Istana juga mengimbau semua pihak untuk lebih bijak dalam menyaring informasi politik dan tidak ikut menyebarkan spekulasi yang dapat mengganggu iklim investasi nasional yang sedang bertumbuh positif.
Menurut Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, Presiden Prabowo Subianto tidak memiliki rencana melakukan pergantian Menteri Keuangan maupun perombakan kabinet. "Tidak ada, tidak ada, tidak ada rencana pergantian Menteri Keuangan. Berkali-kali juga sudah kami sampaikan tidak ada rencana reshuffle," kata Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026).
Prasetyo juga menegaskan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah bekerja sehingga belum ada rencana melakukan perombakan kabinet. "Karena memang kita semua sedang bekerja keras, fokus, dan konsentrasi menjalankan tugas kita masing-masing. Jadi sampai hari ini belum ada rencana itu. Nanti pada waktunya kalau memang diperlukan pasti akan kami sampaikan kepada saudara-saudara," kata Prasetyo.
Dalam kesempatan yang sama, Prasetyo juga membantah isu yang mengaitkan kemungkinan pergantian Menteri Keuangan dengan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Menurutnya, kabar tersebut tidak benar dan tidak pernah menjadi pembahasan pemerintah.
Pemerintah berharap dengan adanya klarifikasi ini, kegaduhan politik di ruang publik dapat segera mereda dan iklim investasi nasional dapat tetap kondusif.
Dalam beberapa hari terakhir, beredar isu bahwa mantan Menteri Keuangan Chatib Basri akan masuk kembali ke dalam kabinet untuk menggantikan posisi Menteri Keuangan yang saat ini dijabat oleh Purbaya Yudhi Sadewa. Namun, hal ini telah dibantah oleh pihak Istana.
Menurut Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, tidak ada rencana untuk mengganti Menteri Keuangan atau melakukan perombakan kabinet dalam waktu dekat. "Tidak ada, tidak ada rencana pergantian Menteri Keuangan. Berkali-kali juga sudah kami sampaikan tidak ada rencana reshuffle," kata Prasetyo.
Kesimpulan yang dapat diambil dari pernyataan pihak Istana adalah bahwa pemerintah saat ini fokus pada percepatan pertumbuhan ekonomi nasional dan menjaga stabilitas fiskal, bukan pada restrukturisasi politik di tubuh kementerian. Dengan adanya klarifikasi ini, diharapkan kegaduhan politik di ruang publik dapat segera mereda dan iklim investasi nasional dapat tetap kondusif.