IPD – 20 April 2026 | Teheran menegaskan kembali penolakannya untuk ikut serta dalam putaran kedua perundingan damai dengan Amerika Serikat (AS) setelah serangkaian ketegangan yang memuncak sejak serangan gabungan Israel‑AS pada 28 Februari 2026. Menurut pernyataan resmi kantor berita pemerintah Iran, IRNA, keputusan itu didorong oleh apa yang mereka sebut sebagai tuntutan berlebihan Washington, ekspektasi tidak realistis, sikap yang berubah-ubah, serta blokade laut yang dianggap melanggar gencatan senjata yang baru saja disepakati.
Gencatan senjata dua minggu yang ditandatangani pada 8 April berhasil menghentikan pertempuran intens di wilayah Timur Tengah, namun tidak menghilangkan perselisihan mendasar. Delegasi Iran dan AS melakukan pertemuan perdana di Islamabad, Pakistan, pada 11–12 April. Pertemuan tersebut berlangsung selama 21 jam namun tidak menghasilkan kesepakatan apa pun. Setelah itu, AS memberlakukan blokade maritim di Selat Hormuz, jalur vital yang mengalirkan sekitar satu per lima minyak dunia, menambah tekanan ekonomi pada Tehran.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, pada 20 April menuduh AS melanggar gencatan senjata sejak awal pelaksanaannya. Ia menyebut blokade angkatan laut AS di Selat Hormuz sejak 13 April dan penangkapan kapal kargo Iran pada 19 April sebagai pelanggaran hukum internasional. Baghaei menegaskan, “Jika AS dan Israel kembali melakukan agresi, pasukan Iran akan merespons sesuai dengan tindakan tersebut.” Ia menambahkan bahwa proposal sepuluh poin Tehran, yang diajukan sebelum putaran pertama perundingan, tetap menjadi landasan bagi setiap negosiasi selanjutnya.
Presiden AS Donald Trump, yang kembali menguatkan posisinya lewat unggahan di platform media sosial, mengklaim bahwa tawaran damai Tehran sangat adil dan masuk akal. Ia memperingatkan bahwa kegagalan mencapai kesepakatan akan berujung pada penghancuran pembangkit listrik dan jembatan strategis Iran. Pernyataan ini memperparah ketegangan, terutama setelah AS menembak kapal kargo Iran yang berusaha melewati blokade, menyebabkan kerusakan pada ruang mesin kapal tersebut.
Iran menolak mengirim delegasi ke Islamabad untuk putaran kedua karena menilai bahwa kondisi saat ini tidak memungkinkan tercapainya hasil yang memuaskan. IRNA menilai laporan AS tentang kehadiran Iran di perundingan sebagai “permainan media” dan taktik menyalahkan pihak lain untuk menekan Tehran. Menurut laporan, delegasi Iran dan AS masih berencana menggelar pertemuan lanjutan di Pakistan dalam waktu dekat, namun tanpa kehadiran perwakilan Tehran, prospek tersebut tampak suram.
Situasi di Selat Hormuz menjadi titik fokus utama. Setelah Iran menutup kembali selat pada 18 April sebagai respons atas blokade AS, pasukan Garda Revolusi Iran mengeluarkan peringatan tegas bahwa setiap kapal yang mencoba melewati tanpa izin akan dianggap bersekongkol dengan musuh dan akan menjadi sasaran. Langkah ini menambah kekhawatiran komunitas internasional mengenai potensi gangguan pasokan energi global.
Para analis menilai bahwa penolakan Iran untuk berpartisipasi dalam putaran kedua perundingan memperbesar risiko terjadinya kembali konflik berskala besar di Timur Tengah. Tanpa dialog konstruktif, kemungkinan terjadinya eskalasi militer atau tindakan balasan ekonomi semakin tinggi. Mediator utama, Pakistan, masih berupaya menyeimbangkan kepentingan kedua belah pihak, namun mereka mengakui bahwa tanpa adanya komitmen nyata dari AS untuk menghentikan blokade, Iran tidak akan kembali ke meja perundingan.
Dengan tiga hari tersisa sebelum berakhirnya gencatan senjata yang ditetapkan pada akhir April, tekanan internasional semakin kuat untuk menemukan jalan keluar damai. Namun, sampai saat ini, Iran menolak perundingan lebih lanjut, menyoroti blokade Selat Hormuz dan tuntutan yang dianggap tidak realistis sebagai penghalang utama. Keputusan ini menandai titik kritis dalam upaya meredam konflik yang telah menelan ribuan nyawa dan mengancam stabilitas regional.