IPD – 21 April 2026 | Jakarta, 21 April 2026 – Penasihat Khusus Presiden bidang Pertahanan Nasional, Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman, kembali menjadi sorotan setelah ia menegaskan bahwa pesawat militer asing tidak diperbolehkan melintas wilayah udara Indonesia tanpa izin resmi. Pernyataan tersebut disampaikan pada Selasa, 21 April, di kompleks Istana Kepresidenan, sekaligus menjadi agenda utama dalam pertemuan pribadi dengan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Dalam wawancara singkat di dalam Istana, Dudung menegaskan bahwa larangan tersebut sudah diatur dalam hukum internasional, khususnya Konvensi Chicago 1944 dan perjanjian bilateral yang mengatur ruang udara. “Ini sudah menjadi ketentuan hukum internasional, tidak boleh melintas tanpa izin,” ujarnya dengan tegas. Ia menambahkan bahwa setiap pelanggaran akan diproses sesuai prosedur diplomatik dan militer yang berlaku.
Presiden Prabowo, yang dikenal aktif mengawal kebijakan pertahanan, dipanggil oleh ajudan presiden pada malam Senin, 20 April, untuk membahas isu yang sama. Dudung mengaku telah menyiapkan sejumlah poin strategis yang akan dibahas, meskipun ia tidak mengungkapkan detailnya secara publik. Menurutnya, topik utama meliputi:
- Keabsahan dokumen yang bocor mengenai rencana strategis Amerika Serikat untuk bebas melintasi wilayah udara Indonesia.
- Implementasi perjanjian Major Defence Cooperation Partnership (MDCP) antara Indonesia dan Amerika Serikat, termasuk batasan operasional pesawat militer.
- Implikasi geopolitik regional, khususnya ketegangan di Timur Tengah, yang dapat memengaruhi keamanan udara Indonesia.
Dokumen yang bocor sebelumnya menimbulkan spekulasi bahwa Amerika Serikat berencana memberikan kebebasan operasional bagi pesawat militer ke wilayah udara Indonesia, sebuah langkah yang dianggap bertentangan dengan kedaulatan nasional. Dudung menegaskan bahwa meskipun kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat telah berjalan lama—mencakup pengembangan teknologi, pendidikan militer, dan kesiapan operasional—hal‑hal yang bersifat prinsipil tetap harus dihormati oleh kedua belah pihak.
“Kerja sama kita dengan Amerika Serikat sudah ada sejak lama dan akan terus berlanjut, namun prinsip kedaulatan udara tidak boleh dikompromikan,” jelas Dudung. Ia menambahkan bahwa dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo, ia akan menanyakan langsung kepada presiden mengenai pemahaman dan kebijakan terkait isu ini.
Selain membahas masalah pesawat militer, Dudung juga mengisyaratkan bahwa agenda pertemuan mencakup isu‑isu pertahanan lainnya, termasuk modernisasi alutsista, peningkatan kesiapan pasukan, serta penataan kebijakan pertahanan siber. Namun, ia menolak memberikan rincian lebih jauh, mengingat sifat sensitif informasi tersebut.
Reaksi dari lembaga legislatif, khususnya DPR, menunjukkan perhatian serius. Beberapa anggota DPR menyatakan kesiapan untuk mengawal proses legislasi yang memperkuat regulasi ruang udara serta meningkatkan koordinasi dengan kementerian pertahanan. Mereka menekankan pentingnya transparansi dalam setiap perjanjian bilateral yang menyangkut kedaulatan nasional.
Pengamat militer menilai bahwa pernyataan Dudung mencerminkan sikap tegas pemerintah Indonesia dalam menegakkan kedaulatan wilayah udara. “Indonesia memang harus menjaga integritas ruang udaranya, terutama di tengah meningkatnya aktivitas militer asing di kawasan Asia‑Pasifik,” kata seorang analis senior di Lembaga Penelitian Pertahanan Nasional.
Secara keseluruhan, pertemuan antara Dudung Abdurachman dan Presiden Prabowo mencerminkan dinamika internal pemerintahan dalam menangani isu sensitif pertahanan. Kedua tokoh menegaskan komitmen untuk menjaga kedaulatan Indonesia sekaligus tetap melanjutkan kerja sama strategis yang menguntungkan bagi kedua negara.