IPD – 28 Mei 2026 | Dua puluh tahun telah berlalu sejak semburan lumpur panas pertama kali muncul di Porong, Sidoarjo, namun tragedi Lumpur Lapindo masih menyisakan luka ekologis dan sosial yang belum sembuh.
Di atas kertas, pemerintah telah membangun tanggul, menyalurkan lumpur ke Sungai Porong, membayar sebagian ganti rugi, dan menjadikan kawasan terdampak sebagai objek wisata ingatan kolektif. Namun, pertanyaan paling mendasar masih belum terjawab: apakah Indonesia telah belajar dari bencana ini?
Pada 29 Mei 2006, semburan lumpur menenggelamkan desa-desa, menghancurkan ruang hidup, memutus jaringan ekonomi lokal, dan memaksa ribuan orang meninggalkan rumah mereka. Hampir 16 desa terdampak, ribuan rumah hilang, serta kawasan industri lumpuh dalam hitungan bulan.
Selama dua dekade, pendekatan penanganan lebih banyak berfokus pada mengendalikan volume lumpur dibanding memulihkan ekosistem dan martabat warga terdampak. Pemerintah memilih solusi teknis: lumpur dialirkan ke Sungai Porong menuju laut.
Komisi XII DPR RI pada awal 2026 menyoroti belum adanya kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) mutakhir terkait pembuangan lumpur ke Sungai Porong. Bahkan, dorongan audit lingkungan independen mulai menguat setelah muncul kekhawatiran sedimentasi dan dampak ekologis jangka panjang di kawasan hilir serta pesisir.
Data akademik telah lama memberi sinyal peringatan. Penelitian berbasis citra satelit dari ITS menemukan indikasi peningkatan Total Suspended Solids (TSS) di muara Sungai Porong akibat sedimentasi lumpur.
Lebih ironis lagi, tragedi ini terjadi di tengah ambisi Indonesia membangun ekonomi hijau dan transisi energi. Pemerintah berbicara tentang investasi berkelanjutan, hilirisasi, dan ekonomi rendah karbon, tetapi kasus Lapindo memperlihatkan betapa lemahnya sistem akuntabilitas lingkungan ketika kepentingan industri berhadapan dengan keselamatan warga.
Dua dekade Lapindo seharusnya menjadi momentum untuk membangun paradigma baru pengelolaan bencana industri di Indonesia. Negara perlu membuka seluruh data ekologis Lumpur Lapindo kepada publik secara transparan dan berkala.
Pemerintah perlu membangun sistem pemulihan ekologis jangka panjang, bukan sekadar pengendalian teknis lumpur. Restorasi mangrove, rehabilitasi kawasan pesisir, pemantauan biodiversitas, dan perlindungan ekonomi masyarakat tambak harus diposisikan sebagai bagian dari kewajiban negara.
Tragedi Lapindo harus menjadi fondasi reformasi tata kelola industri ekstraktif dan energi. Setiap proyek berisiko tinggi dari pengeboran migas hingga geothermal dan hilirisasi tambang wajib memiliki mekanisme tanggap darurat, dana pemulihan lingkungan, serta akuntabilitas hukum yang jelas sebelum operasi dimulai.
Kesimpulan dari semua ini adalah bahwa Indonesia masih belum sepenuhnya belajar dari bencana Lumpur Lapindo. Dua puluh tahun telah berlalu, namun luka ekologis dan sosial masih terasa. Indonesia perlu membangun paradigma baru dalam pengelolaan bencana industri dan memprioritaskan keselamatan lingkungan dan warga.