IPD – 30 Maret 2026 | Di tengah gejolak ekonomi global yang dipicu oleh konflik di Timur Tengah serta ancaman kenaikan harga energi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meluncurkan serangkaian langkah strategis untuk menurunkan beban anggaran. Inisiatif tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar, yang menegaskan bahwa penghematan harus tetap menjamin kelancaran fungsi legislatif tanpa mengorbankan kualitas kerja.
Langkah pertama yang paling tampak adalah pemotongan jam operasional listrik di kompleks parlemen. Semua ruangan, mulai dari kantor sekretariat hingga ruang rapat, akan dimatikan secara otomatis pada pukul 18.00 WIB, kecuali area yang masih aktif digunakan. Pendingin ruangan (AC) hanya diizinkan beroperasi antara pukul 07.00 hingga 18.00, sedangkan lift dan eskalator juga dibatasi operasinya pada rentang waktu yang sama. Setelah jam 18.00, lift hanya akan beroperasi pada 70 persen kapasitas maksimal, sehingga mengurangi konsumsi listrik secara signifikan.
Penghematan energi tidak berhenti pada listrik. DPR juga mengatur penggunaan bahan bakar minyak (BBM) untuk kendaraan operasional pejabat tinggi. Kendaraan dinas yang biasa dipakai oleh pejabat eselon I, II, dan administrator kini diwajibkan menyesuaikan jadwal kerja yang mengadopsi sistem Work From Home (WFH) atau Work From Anywhere (WFA). Kebijakan ini diharapkan menurunkan volume konsumsi BBM secara substansial, mengingat fluktuasi harga minyak dunia yang terus melambung.
Selain aspek energi, DPR mengambil langkah lain yang lebih sederhana namun berdampak pada anggaran katering: snack dan camilan selama rapat internal dihapuskan. Hanya rapat yang dipimpin oleh eselon I yang masih diperbolehkan menyajikan “makan besar” sebagai jamuan utama, sementara rapat daring tidak diberikan jamuan sama sekali. Pengurangan ini menghemat biaya katering sekaligus menegaskan komitmen transparansi dalam penggunaan dana publik.
Berikut rangkuman kebijakan utama yang diimplementasikan:
- Pengaturan operasional gedung: Listrik dimatikan maksimal pukul 18.00; AC beroperasi 07.00‑18.00; lift dan eskalator beroperasi 07.00‑18.00 dengan kapasitas maksimum 70% setelah jam 18.00.
- Penghematan BBM: Kendaraan dinas pejabat tinggi disesuaikan dengan jadwal WFH/WFA; penggunaan kendaraan pribadi diminimalkan dengan imbauan naik transportasi umum.
- Pengaturan rapat: Snack dan camilan ditiadakan; hanya makan berat disediakan untuk rapat eselon I; rapat daring tidak menerima jamuan.
- Penggunaan sumber daya lain: Telepon dan air disesuaikan dengan kebutuhan nyata; fasilitas olahraga ditutup setelah pukul 18.00.
Instruksi tersebut dikeluarkan dalam surat edaran Setjen DPR RI tanggal 27 Maret 2026, menindaklanjuti arahan langsung Presiden Prabowo Subianto yang menuntut efisiensi di semua lembaga negara. Presiden menyoroti potensi defisit APBN yang dapat melampaui 3 persen, terutama jika harga minyak dunia tetap tinggi setelah penutupan Selat Hormuz oleh Iran.
Para analis ekonomi menilai bahwa langkah-langkah ini, meski terkesan simbolik, memberikan sinyal kuat bahwa lembaga legislatif siap berkontribusi pada stabilitas fiskal negara. Penghematan listrik dan BBM secara kolektif dapat menurunkan beban operasional tahunan DPR secara signifikan, sekaligus menurunkan jejak karbon institusi publik.
Namun, tidak semua pihak menyambut kebijakan ini tanpa pertanyaan. Beberapa anggota DPR mengkhawatirkan potensi penurunan kenyamanan kerja, terutama pada musim hujan ketika suhu ruangan dapat naik tajam setelah lampu dimatikan. Selain itu, pembatasan lift dapat memperpanjang waktu tempuh antar lantai, yang berpotensi mengganggu agenda rapat yang padat.
Meski demikian, Indra Iskandar menegaskan bahwa efisiensi tidak berarti mengorbankan kinerja. “Kita tetap melayani Dewan secara optimal, hanya saja dengan cara yang lebih hemat dan bertanggung jawab,” ujarnya dalam konferensi pers pada Senin (30/3/2026).
Kesimpulannya, serangkaian langkah efisiensi yang diimplementasikan DPR RI mencerminkan respons cepat terhadap tekanan ekonomi global dan kebijakan pemerintah pusat. Dengan mematikan listrik pada jam tertentu, membatasi penggunaan lift, mengurangi konsumsi BBM, serta meniadakan snack rapat, DPR berupaya menurunkan beban anggaran tanpa mengurangi efektivitas fungsi legislatif. Keberhasilan kebijakan ini akan sangat bergantung pada disiplin internal serta dukungan seluruh elemen DPR dalam menerapkan standar baru tersebut.