IPD – 13 April 2026 | Jakarta, 12 April 2026 – Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, kembali menjadi sorotan publik setelah ia menilai Presiden Prabowo Subianto terlalu bersemangat mengejar mantan presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Pernyataan Dino muncul bersamaan dengan serangkaian komentar yang menyoroti tiga “reality check” kebijakan luar negeri Indonesia serta menanggapi kritik terhadap pandangannya mengenai prioritas diplomasi ASEAN.
Dino menegaskan bahwa Indonesia perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap arah politik luar negeri di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Ia menyoroti tiga poin utama yang harus segera direspons pemerintah: (1) kembali memusatkan perhatian pada kawasan Asia Tenggara; (2) menyesuaikan hubungan dengan Amerika Serikat, khususnya dengan mengurangi eksposur terhadap figur politik seperti Donald Trump; serta (3) meningkatkan kualitas praktik diplomasi Indonesia menjadi lebih substantif daripada sekadar pencitraan.
- Fokus pada Asia Tenggara – Dino berpendapat bahwa Indonesia harus memperkuat peranannya sebagai mesin utama ASEAN, bukan sekadar simbol kekuatan. Menurutnya, prioritas kebijakan luar negeri harus diarahkan pada isu-isu regional seperti keamanan maritim, integrasi ekonomi, dan resolusi konflik di Myanmar.
- Penyesuaian hubungan dengan Amerika Serikat – Dino mengkritik kecenderungan Prabowo yang tampak berusaha mendekatkan diri kepada Donald Trump. Ia menyarankan agar Jakarta menilai secara objektif manfaat strategis dari hubungan dengan pemerintahan AS, tanpa terjebak pada dinamika politik domestik Amerika.
- Perbaikan praktik diplomasi – Dino menekankan bahwa diplomasi bebas‑aktif Indonesia harus menonjolkan “bobote berbanding optik”. Artinya, substansi kebijakan harus lebih diutamakan daripada sekadar upaya menambah visibilitas melalui kunjungan kenegaraan.
Pernyataan tersebut menuai respons beragam. Sebagian analis menilai Dino memberikan masukan konstruktif untuk menyeimbangkan kepentingan nasional dengan realitas geopolitik. Namun, pihak lain, termasuk sejumlah pengamat hubungan internasional, menilai kritik Dino terhadap Prabowo terlalu sempit.
Dalam sebuah artikel yang berjudul “Prabowo, Great Power, dan Kekeliruan Romantisme Diplomasi Dino Patti Djalal”, penulis mengkritik pandangan Dino yang dianggap masih terjebak dalam perspektif “ASEAN‑sentrisitas” yang bersifat seremonial. Penulis berargumen bahwa Prabowo melakukan perhitungan tingkat tinggi dengan mengunjungi negara‑negara besar seperti Tiongkok, Amerika Serikat, dan Eropa untuk mengamankan kepentingan nasional Indonesia di tengah persaingan geopolitik global. Menurut mereka, langkah ini sejalan dengan teori realis seperti yang dikemukakan John Mearsheimer, di mana negara menengah harus aktif bernegosiasi langsung dengan kekuatan besar untuk menghindari menjadi korban.
Penulis juga menekankan bahwa ASEAN sedang menghadapi krisis relevansi, terutama terkait isu Myanmar dan Laut China Selatan. Dalam konteks ini, diplomasi yang berfokus pada dialog langsung dengan kekuatan besar dianggap lebih efektif daripada sekadar mengutamakan kunjungan ke negara‑negara ASEAN.
Di sisi lain, Dino Patti Djalal menegaskan kembali bahwa Indonesia tidak dapat berperan sebagai “macan” ASEAN tanpa fondasi yang kuat di dalam negeri. Ia menekankan pentingnya pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8% dan upaya hilirisasi sebagai prasyarat bagi Indonesia untuk memiliki posisi tawar yang lebih kuat di panggung internasional. Menurutnya, mengandalkan kunjungan ke negara‑negara besar tanpa memperkuat basis domestik dapat menjadi strategi yang tidak berkelanjutan.
Meski terdapat perbedaan pandangan, kedua belah pihak sepakat bahwa Indonesia harus meningkatkan kualitas diplomasi. Baik Dino maupun pendukung kebijakan luar negeri Prabowo menyoroti perlunya sinergi antara diplomasi ekonomi, keamanan, dan politik untuk mengoptimalkan peran Indonesia di kancah global.
Kesimpulannya, perdebatan ini mencerminkan dinamika internal kebijakan luar negeri Indonesia yang berada di persimpangan antara tradisi ASEAN‑sentris, realitas Great Power Politics, dan kebutuhan domestik untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Bagaimana pemerintah menyeimbangkan tiga reality check ini akan menjadi penentu utama kredibilitas diplomasi Indonesia di masa depan.