IPD – 19 April 2026 | Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, pada 18 April 2026 menegaskan bahwa Indonesia harus berhati-hati dalam memberikan izin overflight AS. Ia menekankan bahwa Piagam ASEAN serta Traktat Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara menuntut semua anggota untuk menjunjung prinsip tanggung jawab kolektif dalam menjaga perdamaian, keamanan, dan kemakmuran kawasan. Guo menambahkan, setiap kebijakan yang dapat mengancam kedaulatan atau integritas teritorial negara anggota ASEAN harus dihindari.
Isu overflight AS muncul setelah sejumlah laporan media menyebutkan bahwa pesawat militer Amerika Serikat telah melintasi ruang udara Indonesia sebanyak 18 kali dalam beberapa bulan terakhir. Aktivitas tersebut diklaim terkait dengan pengintaian dan pemantauan di Laut China Selatan. Pemerintah Indonesia menanggapi dengan mengirimkan surat kepada Kementerian Pertahanan, mengingatkan potensi meningkatnya kehadiran militer asing di wilayah udara nasional.
Di sisi lain, Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, menegaskan bahwa penanganan teknis pelanggaran wilayah udara berada di bawah kewenangan TNI Angkatan Udara. “Jika ada indikasi pelanggaran, mekanisme penanganan sudah ada di tingkat militer,” ujar Yvonne dalam konferensi pers pada 16 April 2026. Meskipun demikian, ia menekankan bahwa kedaulatan wilayah udara tetap menjadi prinsip utama kebijakan luar negeri Indonesia.
Usulan Amerika Serikat untuk mendapatkan izin blanket overflight di wilayah udara Indonesia menambah ketegangan diplomatik. Surat yang dikirimkan oleh Kementerian Luar Negeri RI kepada Kementerian Pertahanan menyiratkan keprihatinan atas potensi peningkatan aktivitas militer asing yang dapat memengaruhi stabilitas kawasan. Pemerintah Indonesia diharapkan menimbang dampak strategis sebelum memberikan persetujuan penuh.
China mengingatkan bahwa kerja sama pertahanan dan keamanan antarnegara tidak boleh ditujukan untuk menargetkan pihak ketiga atau merugikan kepentingan negara lain. “Kerja sama seharusnya berdasar pada rasa saling menghormati, kedaulatan, dan saling menguntungkan,” kata Guo, menegaskan kembali komitmen Beijing terhadap prinsip ASEAN.
Reaksi Indonesia menunjukkan upaya menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan dinamika geopolitik. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menegaskan bahwa setiap keputusan terkait overflight AS akan melalui evaluasi komprehensif, melibatkan kementerian terkait, serta konsultasi dengan negara sahabat di kawasan.
Sementara itu, analis keamanan regional menilai bahwa peningkatan frekuensi overflight AS dapat memicu persepsi ketegangan di antara negara-negara ASEAN. Mereka memperingatkan bahwa langkah-langkah unilateral tanpa koordinasi regional dapat memicu eskalasi yang merugikan stabilitas kawasan.
Dalam konteks yang lebih luas, hubungan Indonesia‑AS tetap menjadi topik penting. Kedua negara terus memperkuat kerja sama ekonomi, pendidikan, dan teknologi. Namun, isu keamanan seperti overflight AS menunjukkan adanya batasan yang harus diatur secara hati-hati, mengingat sensitivitas wilayah udara Indonesia yang berbatasan dengan beberapa zona konflik.
Sejalan dengan pernyataan Guo Jiakun, ASEAN terus mengedepankan dialog multilateral untuk mengatasi tantangan keamanan. Sekretaris Jenderal ASEAN menegaskan pentingnya mekanisme bersama dalam menanggapi setiap potensi ancaman terhadap kedaulatan anggota, termasuk isu overflight AS yang kini menjadi sorotan.
Kesimpulannya, peringatan China menyoroti pentingnya menjaga prinsip kolektif ASEAN dalam menghadapi tekanan eksternal. Indonesia berada pada posisi yang harus menyeimbangkan kepentingan nasional, hubungan bilateral dengan Amerika Serikat, dan komitmen terhadap stabilitas kawasan. Keputusan akhir terkait izin overflight AS akan menjadi indikator bagaimana Jakarta menavigasi dinamika geopolitik yang semakin kompleks.