IPD – 04 April 2026 | Azerbaijan kini berada di panggung internasional dengan serangkaian aksi yang menegaskan peran strategisnya di kawasan. Di satu sisi, negara ini menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada Iran yang tengah dilanda krisis, sementara di sisi lain pemerintah Baku memperketat regulasi terkait organisasi teroris melalui amandemen Kitab Undang‑Undang Hukum Pidana. Di samping upaya domestik, Baku juga memperluas diplomasi dengan India, berupaya meredam ketegangan yang muncul setelah dukungan Baku kepada Pakistan dalam Operasi Sindoor. Semua langkah tersebut dibalut dalam kebijakan internal yang mencakup program “Great Return” untuk memulangkan kembali keluarga‑keluarga yang terdampak konflik di wilayah Kalbajar, serta penegakan hukum yang tegas terhadap kritikus pemerintah.
Dalam percakapan telepon pada 2 April 2026, Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Presiden Azerbaijan, Ilham Aliyev, atas bantuan kemanusiaan yang diberikan. Pezeshkian menekankan nilai persaudaraan dan kedalaman akar peradaban yang mengikat kedua negara, serta mengapresiasi simpati pemerintah serta rakyat Azerbaijan. Aliyev menegaskan komitmen Baku untuk terus mengirim bantuan selanjutnya dalam waktu dekat, sekaligus menyampaikan keprihatinannya atas situasi yang memanas di Iran dan harapannya agar perdamaian segera tercapai.
Sementara itu, Majelis Milli Azerbaijan mengusulkan perubahan signifikan pada KUHP negara tersebut. Rancangan undang‑undang baru menargetkan pemberian hukuman penjara 10 hingga 14 tahun bagi mereka yang mendirikan atau memimpin organisasi teroris, serta 7 hingga 12 tahun bagi anggota atau partisipan dalam kegiatan terorisme. Ketentuan khusus mengatur bahwa pelaku yang melaporkan atau membantu mencegah kejahatan dapat dibebaskan dari tanggung jawab pidana, asalkan tidak melakukan pelanggaran lain. Langkah ini mencerminkan upaya Baku memperkuat keamanan domestik di tengah meningkatnya ancaman radikalisme regional.
Di ranah domestik, pemerintah Azerbaijan juga melanjutkan program “Great Return” yang bertujuan memulangkan kembali warga yang terdampak konflik di wilayah Nagorno‑Karabakh, khususnya di daerah Kalbajar. Program ini menekankan rekonstruksi infrastruktur, penyediaan fasilitas publik, serta dukungan sosial bagi keluarga yang kembali. Meskipun rincian spesifik belum tersedia dalam laporan publik, inisiatif ini diharapkan memperkuat legitimasi pemerintah dan menegaskan kembali kontrol atas wilayah yang sebelumnya diperebutkan.
Langkah lain yang menambah dimensi politik dalam negeri adalah keputusan Mahkamah Agung Azerbaijan yang menegakkan hukuman terhadap seorang kritikus pemerintah yang menonjol. Keputusan tersebut, meski tidak dijelaskan secara rinci, menandai sikap keras pemerintah terhadap suara oposisi, sekaligus menyoroti dinamika kebebasan berpendapat di negara tersebut.
Di luar urusan domestik, hubungan Azerbaijan dengan India mengalami perbaikan signifikan. Kedua negara mengadakan konsultasi tingkat tinggi di Baku, dipimpin oleh Sekretaris (Barat) Kementerian Luar Negeri India, Sibi George, dan Menteri Luar Negeri Azerbaijan, Jeyhun Bayramov. Dialog mencakup berbagai bidang, termasuk perdagangan, teknologi, energi, farmasi, pariwisata, budaya, serta kerja sama dalam memerangi terorisme lintas batas. Meskipun terdapat perbedaan pandangan terkait dukungan Azerbaijan kepada Pakistan selama Operasi Sindoor dan posisi India yang cenderung mendukung Armenia dalam sengketa Nagorno‑Karabakh, kedua pihak sepakat melanjutkan dialog dan menjadwalkan pertemuan lanjutan di New Delhi. Upaya ini mencerminkan niat Azerbaijan untuk menyeimbangkan hubungan dengan kekuatan regional sekaligus memperluas jaringan diplomatiknya.
Secara keseluruhan, rangkaian kebijakan dan aksi Azerbaijan pada awal 2026 menggambarkan strategi multi‑dimensi: memperkuat keamanan internal melalui regulasi anti‑teror, meningkatkan citra internasional lewat bantuan kemanusiaan, serta menggalang kembali kepercayaan dengan mitra strategis seperti India. Sementara upaya domestik dalam program “Great Return” dan penegakan hukum terhadap kritikus mencerminkan ambisi pemerintah untuk menjaga stabilitas politik dan sosial di dalam negeri. Bagaimana dinamika ini akan memengaruhi posisi Azerbaijan di panggung geopolitik, terutama dalam konteks persaingan kekuatan regional, tetap menjadi pertanyaan yang menarik untuk dipantau di masa mendatang.