IPD – 17 April 2026 | Rangkaian peristiwa yang melibatkan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, kembali menjadi sorotan publik setelah sebuah unggahan di Instagram menuduhnya menampar sopir direktur Badan Umum Milik Daerah (BUMD) karena diduga menggunakan narkoba jenis vape. Insiden tersebut dikabarkan terjadi pada Jumat, 10 April 2026, saat Bobby menghadiri penyerahan tali asih atlet peraih medali SEA Games 2025 di kantor KONI Sumut. Kejadian tersebut memicu perbincangan luas di media sosial, dengan banyak netizen menuntut klarifikasi resmi.
Bobby Nasution menanggapi tuduhan tersebut pada Sidang Paripurna DPRD Sumut, Rabu, 15 April 2026. Ia menyatakan bahwa tindakan yang diambilnya bukan sekadar kekerasan, melainkan upaya menegur sopir yang dinilai tidak pantas menghabiskan gaji yang dibayarkan oleh pemerintah provinsi untuk membeli narkoba. “Itu ya, saya sampaikan, dia digaji pakai uang kita. Dia itu pegawai kita walaupun bukan langsung pegawai Pemerintah Provinsi, tetapi BUMD. BUMD itu uangnya tetap dari Pemerintah Provinsi, masa sudah digaji beli narkoba, kan tidak cocok,” ujar Bobby di depan wartawan.
Menurut keterangan yang diberikan, sopir tersebut kini berada di bawah penanganan Badan Narkotika Nasional (BNN). Bobby menegaskan bahwa proses penanganan sudah dilaporkan ke BNN dan pihak terkait. “Dia kan langsung ditangani sama BNN ya, itu yang ngasih tahu saya ke BNN langsung loh, masa di atas kita lagi berprestasi (Aula KONI) di bawahnya kayak gitu (sopir pakai narkoba),” tambahnya.
Sementara itu, para pengamat menilai tindakan fisik yang dilakukan gubernur tidak tepat. Agustinus Subarsono, pakar kebijakan publik dari Universitas Gadjah Mada, menilai bahwa meski niatnya mungkin untuk menegakkan disiplin, cara penamparan tidak sesuai prosedur resmi. Ia mengingatkan bahwa dalam Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS tidak mencantumkan sanksi fisik seperti penamparan. “Sanksi dalam wujud penamparan sangat tidak elok dilakukan oleh kepala daerah. Pendisiplinan karyawan ada prosedur bakunya, mulai dari teguran lisan, tulisan, hingga pernyataan tidak puas secara tertulis,” ujarnya.
Subarsono menambahkan bahwa gubernur seharusnya menggunakan jalur komunikasi formal, misalnya menghubungi direktur BUMD untuk menyelesaikan masalah. “Selaku Gubernur dia bisa telpon Direktur BUMD untuk menyelesaikan kasus tersebut, di mana sang driver secara hirarkis berada dalam komando Direktur BUMD,” jelasnya.
Di sisi lain, pihak BUMD belum memberikan pernyataan resmi mengenai identitas sopir atau langkah-langkah disiplin internal yang akan diambil. Namun, laporan awal mengindikasikan bahwa sopir tersebut terlibat dalam penyalahgunaan narkoba vape, sebuah fakta yang masih dalam proses penyelidikan oleh BNN. Tidak ada laporan mengenai cedera fisik serius yang dialami oleh sopir tersebut.
Reaksi masyarakat di media sosial beragam. Sebagian mengapresiasi keberanian Bobby Nasution menegur pegawai yang menyalahgunakan dana publik, sementara sebagian lainnya mengecam tindakan fisik sebagai pelanggaran etika kepemimpinan. Tagar #BobbyNasution dan #PenamparanBUMD menjadi trending di beberapa platform pada akhir pekan tersebut.
Kasus ini menambah panjang daftar kontroversi yang melibatkan pejabat publik di Indonesia, terutama terkait dengan penanganan penyalahgunaan narkoba di lingkungan pemerintah daerah. Pemerintah pusat telah menekankan pentingnya penegakan hukum tanpa kekerasan, serta menegaskan bahwa setiap pelanggaran harus diadili melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Secara keseluruhan, insiden penamparan sopir BUMD oleh Bobby Nasution mencerminkan tantangan dalam menyeimbangkan penegakan disiplin dan kepatuhan prosedur administratif. Sementara proses hukum terhadap sopir yang diduga menggunakan narkoba masih berjalan, perdebatan publik mengenai cara terbaik menangani pelanggaran serupa diharapkan dapat menjadi bahan refleksi bagi para pejabat publik di tingkat provinsi maupun nasional.