IPD – 07 April 2026 | Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menjadi sorotan utama dalam dinamika konflik antara Amerika Serikat, Iran, dan sekutu-sekutunya di Timur Tengah. Pada Senin, 6 April 2026, Gedung Putih mengonfirmasi bahwa ada usulan gencatan senjata selama 45 hari yang sedang dipertimbangkan antara Washington dan Teheran. Meski demikian, Trump belum memberikan persetujuan final, sehingga operasi militer yang dikenal sebagai “Epic Fury” tetap berlanjut.
Negosiasi tersebut dijembatani oleh mediator dari Pakistan, Mesir, dan Turki, serta melibatkan pertukaran pesan teks antara utusan Trump, Steve Witkoff, dan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi. Sumber-sumber internal melaporkan dua fase potensial: fase pertama meliputi gencatan senjata 45 hari, dan fase kedua menyiapkan kesepakatan damai permanen. Namun, pejabat Gedung Putih menegaskan bahwa keputusan akhir masih menunggu persetujuan Presiden.
Di tengah upaya diplomatik itu, Iran mengirimkan sinyal kuat melalui aksi militer. Pada 5 April, Iran menembak jatuh tiga pesawat milik Amerika Serikat—dua helikopter Black Hawk dan satu pesawat angkut C‑130—di wilayah selatan Isfahan, menurut pernyataan Khatam al‑Anbiya, pusat komando militer Iran. Kejadian ini memicu respons keras Trump, yang mengumumkan rencana pembangunan “aula dansa” di Gedung Putih sebagai simbol keamanan nasional, sekaligus mengklaim bahwa pilot F‑15 yang hilang telah berhasil ditemukan.
Tak hanya itu, Trump juga mengeluarkan ultimatum baru terkait Selat Hormuz. Ia memberi Iran batas waktu hingga Selasa malam, 7 April 2026, untuk membuka kembali selat strategis tersebut. Jika tidak, Amerika Serikat akan menghancurkan pembangkit listrik dan jembatan di Iran, sebuah ancaman yang Trump sampaikan melalui platform media sosialnya, Truth Social. Ultimatum ini muncul setelah operasi penyelamatan pilot F‑15E yang jatuh di wilayah barat daya Iran, yang dinyatakan berhasil pada akhir pekan sebelumnya.
Sementara pemerintah Amerika bersikap keras, pihak Iran masih menolak gencatan senjata sementara. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, menyatakan bahwa pembukaan Selat Hormuz hanya akan dipertimbangkan bila tercapai kesepakatan damai permanen. Pada saat yang sama, laporan media lokal mengabarkan serangan udara AS‑Israel di dekat Universitas Teknologi Sharif, yang menewaskan empat anak di bawah sepuluh tahun dan merusak masjid kampus serta stasiun pengisian bahan bakar.
Di luar arena politik Amerika‑Iran, sebuah sudut pandang baru muncul dari Tiongkok. Profesor Liu Zhang, pakar hubungan internasional di Universitas Peking, menilai bahwa Iran sebenarnya sudah berada pada posisi yang lemah dalam perang ini. Menurut Liu, tekanan ekonomi, kerusakan infrastruktur energi, dan isolasi diplomatik telah menggerogoti kemampuan Iran untuk melanjutkan konflik jangka panjang. “Iran mungkin masih mengklaim kemampuan militer, namun secara strategis mereka telah kehilangan banyak medan pertempuran penting,” ujarnya dalam sebuah wawancara dengan media internasional pada 6 April.
Analisis Liu sejalan dengan laporan yang menyebutkan bahwa Iran mengalami kerugian signifikan pada sektor energi. Organisasi Energi Atom Iran mengutuk serangan AS‑Israel terhadap fasilitas produksi air berat di Khondab, yang dinyatakan tidak dapat beroperasi lagi setelah serangan pada 27 Maret. Dampak tersebut memperburuk krisis energi domestik Iran, yang sudah dipukul keras oleh sanksi internasional.
Di sisi lain, negara-negara Teluk seperti Uni Emirat Arab dan Arab Saudi melaporkan serangan rudal dan drone yang diyakini berasal dari Iran. Ketegangan di kawasan tersebut menambah kompleksitas upaya mediasi internasional. Pakistan, yang memimpin kelompok mediator, terus mendorong kedua belah pihak untuk menandatangani gencatan senjata 45 hari, dengan harapan dapat menciptakan ruang bagi dialog damai yang lebih luas.
Secara keseluruhan, situasi kini berada pada persimpangan kritis. Sementara Trump menegaskan ancaman militer dan menolak gencatan senjata tanpa syarat, Iran tetap bersikukuh pada posisi kerasnya, menolak kesepakatan sementara dan menuntut pembukaan Selat Hormuz hanya setelah tercapai perdamaian permanen. Di balik itu, analisis akademis dari Tiongkok menyoroti bahwa Iran sudah berada di posisi yang lemah, menandakan kemungkinan akhir konflik yang tidak menguntungkan bagi Tehran.
Kesimpulannya, tanpa adanya komitmen bersama dari Washington dan Teheran, serta dengan tekanan eksternal yang terus meningkat, kemungkinan gencatan senjata 45 hari masih rapuh. Keputusan Trump dalam beberapa hari ke depan akan menjadi penentu utama apakah perang ini dapat mereda atau justru melesat ke fase yang lebih intens.