IPD – 15 April 2026 | Pengadilan Negeri (PN) kembali menjadi sorotan publik setelah mengeluarkan beberapa putusan penting pada pekan ini. Di Medan, majelis hakim PN Medan mengukuhkan putusan penjara lima tahun terhadap mantan PPK Satker BBPJN Sumatera Utara, Heliyanto, dalam kasus korupsi pembangunan jalan. Hukuman tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah) dan disertai denda sebesar tiga ratus juta rupiah serta uang pengganti kerugian negara senilai satu miliar enam ratus dua puluh empat juta rupiah. Barang bukti penyitaan sebesar seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah juga dijadikan bagian dari uang pengganti. Hakim menegaskan bahwa Heliyanto terbukti bersalah berdasarkan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, serta Pasal 20 KUHP dan Pasal 127 ayat (1) KUHPidana. Meskipun terdapat faktor meringankan berupa pengakuan bersalah dan janji tidak mengulangi perbuatan, pertimbangan perbuatan memberatkan meliputi kerugian signifikan bagi masyarakat dan pemerintah tetap mendasari putusan.
Di sisi lain, Pengadilan Negeri Surabaya memulai persidangan perdana kasus pengusiran paksa dan perusakan rumah Nenek Elina Widjajanti. Terdakwa utama, Samuel Ardi Kristanto, diadili secara terpisah dari rekan-rekannya, Mohammad Yasin dan Sugeng Yulianto. Sidang dipimpin oleh Hakim Ketua Slamet Pujiono dengan kehadiran lima Jaksa Penuntut Umum. Dakwaan nomor 601/Pid.B/2026/PN Sby menyoroti tindakan Samuel yang mengorganisir pertemuan pada akhir Juli 2025, mengklaim kepemilikan rumah tersebut, dan kemudian menyalurkan dana kepada sejumlah pelaku, termasuk upah pekerja, koordinator, dan advokat. Transfer uang tercatat melalui rekening BCA atas nama Yasin, dengan total transfer mencapai enam setengah juta rupiah. Persidangan mengungkap kronologi pengusiran pada 6 Agustus 2025 yang melibatkan ancaman, pengerusakan, serta kerusakan properti yang mengganggu penghuni, termasuk anak‑anak. Sidang ini menandai langkah awal proses peradilan terhadap praktik pengusiran paksa yang kerap terjadi di perkotaan.
Sementara itu, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan gugatan praperadilan yang diajukan oleh Sekjen DPR RI, Indra Iskandar, terhadap KPK. Pada 14 April 2026, Hakim Tunggal Sulistiyanto Rokhmad Budiarto memutuskan bahwa penetapan status tersangka terhadap Indra dalam kasus korupsi pengadaan kelengkapan rumah jabatan DPR tahun anggaran 2020 adalah sewenang‑wenang. Putusan menyatakan bahwa KPK tidak memenuhi minimal dua alat bukti sah untuk menetapkan tersangka, sehingga perintah larangan bepergian ke luar negeri serta penarikan paspor harus dibatalkan. Hakim juga memerintahkan KPK menghentikan semua penyidikan terkait Indra. Keputusan ini menegaskan kembali prinsip perlindungan hak asasi terdakwa dan menyoroti batasan wewenang lembaga antikorupsi dalam proses penyidikan.
Ketiga kasus tersebut menegaskan peran sentral Pengadilan Negeri sebagai forum pertama yang menegakkan hukum, baik dalam perkara pidana korupsi, sengketa perdata, maupun perlindungan hak konstitusional. Keputusan PN Medan memperlihatkan penegakan hukum tegas terhadap pelaku korupsi infrastruktur, sementara PN Surabaya menyoroti tantangan penegakan hak milik dan perlindungan warga dari tindakan paksa. Di Jakarta Selatan, PN menegakkan prinsip legalitas formal dalam proses penyidikan KPK, memperkuat mekanisme check‑and‑balance antara lembaga penegak hukum.
Secara keseluruhan, rangkaian putusan ini mencerminkan dinamika peradilan Indonesia yang semakin transparan dan akuntabel. Masyarakat kini dapat menyaksikan proses hukum yang melibatkan pejabat publik, pelaku korupsi, serta warga biasa, dengan harapan bahwa keadilan dapat dirasakan secara merata. Pengadilan Negeri, sebagai garda terdepan, terus berperan penting dalam menegakkan supremasi hukum, mengingat setiap putusan tidak hanya mempengaruhi individu yang bersangkutan, tetapi juga memberi sinyal kuat kepada seluruh elemen masyarakat tentang konsekuensi pelanggaran hukum.