IPD – 18 April 2026 | Isu reshuffle kabinet kembali mengemuka di tengah dinamika politik Indonesia menjelang pertengahan tahun 2026. Berbagai pimpinan fraksi di DPR memberikan responsnya masing-masing, namun sorotan utama tertuju pada pernyataan Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP, Puan Maharani. Puan menegaskan bahwa keputusan untuk merombak atau tidak merombak kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden, dan meminta publik untuk menanyakan hal tersebut langsung ke Istana.
“Hak prerogatif Presiden, silakan tanya ke Istana,” ujar Puan Maharani di kompleks parlemen pada Kamis, 16 April 2026. Pernyataan tersebut disampaikan setelah serangkaian spekulasi mengenai kemungkinan perombakan kabinet Prabowo‑Gibran, yang dipicu oleh tekanan politik, ekonomi, serta isu-isu keamanan nasional.
Fraksi Golkar, yang dipimpin oleh Muhammad Sarmuji, menanggapi dengan nada serupa. Sarmuji mengaku belum menerima informasi resmi tentang wacana reshuffle dan menekankan bahwa hal itu berada di luar wewenangnya. “Saya enggak tahu, itu kan wewenang Presiden. Nanti tergantung Presiden merenung, ‘perlu enggak ya reshuffle ya?’, gitu,” jelasnya. Meski demikian, Sarmuji menambahkan keyakinannya bahwa Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, tidak akan diganti jika terjadi reshuffle, mengingat pencapaian Bahlil dalam menjaga ketahanan energi nasional.
Ketua Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron, juga sejalan dengan posisi Puan. Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki pertimbangan matang dalam menilai kinerja para menteri. “Jadi Pak Presiden ini ya akan melakukan reshuffle atau tidak, memilih siapa, ya itu adalah urusannya beliau,” kata Herman.
Dalam sebuah rapat terbatas yang dihadiri oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Presiden Prabowo membahas situasi politik, keamanan, dan ekonomi nasional. Meski rapat tersebut tidak mengkonfirmasi adanya rencana reshuffle, kehadiran menteri‑menteri kunci menandakan bahwa pemerintahan sedang memantau situasi dengan cermat.
Berikut rangkuman pernyataan utama masing-masing fraksi:
- Puan Maharani (PDIP): Reshuffle adalah hak prerogatif Presiden; publik diarahkan menanyakan langsung ke Istana.
- Mohammad Sarmuji (Golkar): Tidak ada informasi resmi; keputusan berada di tangan Presiden; Bahlil Lahadalia diyakini tetap menjabat.
- Herman Khaeron (Demokrat): Presiden memiliki pertimbangan matang; keputusan final berada pada Presiden.
Selain pernyataan politik, dinamika internal partai juga terlihat. Sarmuji mengaku belum dapat bertemu Ketua Umum Golkar karena Bahlil sedang mendampingi Presiden dalam kunjungan ke luar negeri, termasuk Rusia dan Prancis. Hal ini menambah spekulasi bahwa koordinasi internal Golkar sedang berlangsung, namun belum ada keputusan konkret terkait perombakan kabinet.
Pengamat politik menilai bahwa sikap semua pihak yang menekankan hak prerogatif Presiden mencerminkan upaya menjaga stabilitas pemerintahan. Di tengah tekanan ekonomi global, terutama krisis energi, pemerintah berupaya menampilkan kebijakan yang konsisten. Kinerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, yang berhasil menjaga suplai energi dan menahan kenaikan harga BBM, menjadi contoh kebijakan yang dipertahankan.
Sejauh ini, Istana belum memberikan komentar resmi mengenai isu reshuffle. Namun, pertemuan antara Presiden dan wakil‑wakil DPR menunjukkan adanya dialog intensif antara eksekutif dan legislatif. Dialog ini penting untuk mengatasi tantangan politik, keamanan, dan ekonomi yang dihadapi negara.
Kesimpulannya, semua fraksi utama di DPR menegaskan bahwa keputusan reshuffle kabinet berada pada hak prerogatif Presiden. Puan Maharani, bersama rekan‑rekannya dari Golkar dan Demokrat, mengajak publik untuk mengarahkan pertanyaan mereka ke Istana, sekaligus menunggu keputusan resmi yang akan diambil oleh Presiden Prabowo Subianto.