IPD – 16 April 2026 | Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menggelar upacara pelantikan 11 pejabat tinggi pratama di Balai Kota pada Rabu, 15 April 2026. Acara tersebut sekaligus menandai perombakan struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, termasuk penunjukan Syafrin Liputo sebagai Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan serta Budi Awaluddin yang ditugaskan kembali sebagai Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta.
Pramono menegaskan bahwa seluruh proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang‑undangan. Rekomendasi dari Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) tertanggal 10 April 2026 menjadi landasan administratif utama, sementara Surat Ketua DPRD DKI Jakarta serta Keputusan Gubernur Nomor 385‑388 Tahun 2026 melengkapi prosedur fit‑and‑proper test dan penetapan masa efektif jabatan.
“Supaya tidak ada pelaksana tugas (PLT) dan supaya tidak ada ruang yang memang waktunya pendek, lebih baik kita lakukan secara bersama‑sama,” ujar Pramono di depan hadirin. Ia menambahkan bahwa tiga pejabat sudah efektif sejak pelantikan, empat orang akan mulai menjabat pada 1 Juni, tiga lagi pada 1 Agustus, dan satu pejabat menunggu surat keputusan final untuk jabatan fungsional utama.
Berikut daftar pejabat yang dilantik:
- Syafrin Liputo – Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan
- Budi Awaluddin – Kepala Dinas Perhubungan (Dishub)
- Marulina Dewi Mutiara – Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
- Dudi Gardesi Asikin – Kepala Dinas Lingkungan Hidup
- Marulitua – Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
- Tona Hutauruk – Kepala Biro Kerja Sama Daerah Sekretariat Daerah
- Purwanti Suryandari – Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup
- Asep Kuswanto – Asisten Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang
- Ali Murtadho – Wakil Wali Kota Jakarta Barat
- Firmanuddin – Wakil Wali Kota Jakarta Selatan
- Imron – Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
Penunjukan Syafrin Liputo sebagai Wali Kota Jakarta Selatan mendapat sorotan khusus karena wilayah tersebut masih menghadapi tantangan infrastruktur, terutama banjir musiman. Pada awal April 2026, banjir kembali melanda Kelurahan Pela Mampang, menenggelamkan sembilan RT dan menggenangi Jalan Ciledug Raya di Ulujami. Pemerintah Provinsi berharap kepemimpinan baru dapat mempercepat penanganan sistem drainase dan program mitigasi banjir.
Di sisi lain, Budi Awaluddin kembali memimpin Dishub di tengah upaya memperbaiki mobilitas perkotaan. Penunjukan kembali kepala dinas transportasi ini diharapkan dapat mengoptimalkan kebijakan transportasi publik, integrasi moda, serta penertiban parkir liar yang masih menjadi keluhan warga, khususnya di area komersial seperti Blok M.
Rotasi pejabat ini juga merupakan bagian dari strategi peremajaan birokrasi. Gubernur Pramono menjelaskan bahwa evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan kinerja organisasi tetap optimal. “Alasan utama adalah peremajaan, supaya kerja menjadi lebih baik,” katanya dalam wawancara terpisah pada 16 April 2026.
Para pejabat yang baru dilantik menyatakan kesiapan mereka untuk melanjutkan program prioritas pemerintah provinsi. Syafrin Liputo menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektoral dalam menangani masalah transportasi, lingkungan, dan pelayanan publik di Jakarta Selatan. Sementara Budi Awaluddin menekankan rencana peningkatan layanan transportasi massal, penataan jalan, serta penegakan regulasi parkir.
Pelantikan sekaligus rotasi ini diharapkan dapat menutup celah kepemimpinan yang selama ini diisi oleh pelaksana tugas sementara. Dengan struktur kepemimpinan yang lengkap, pemerintah provinsi dapat lebih fokus pada pelaksanaan program pembangunan berkelanjutan, penguatan infrastruktur, serta peningkatan kualitas layanan kepada warga DKI Jakarta.
Ke depan, keberhasilan kebijakan ini akan diukur melalui indikator kinerja utama seperti penurunan angka banjir, peningkatan kepuasan pengguna transportasi publik, dan penurunan praktik parkir ilegal. Semua pihak, termasuk DPRD DKI Jakarta, siap memantau implementasi program dan memberikan masukan untuk perbaikan berkelanjutan.
Dengan komitmen bersama, diharapkan DKI Jakarta dapat melanjutkan langkah-langkah reformasi birokrasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan.