IPD – 23 Mei 2026 | Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini mengundang sejumlah menteri dari sektor ekonomi dan beberapa tokoh ekonomi senior ke Istana Negara, Jakarta, untuk membahas pengalaman menghadapi krisis ekonomi global 2008 sebagai bahan antisipasi menghadapi tantangan ekonomi ke depan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Presiden ingin mendengar langsung pengalaman para tokoh saat menghadapi tekanan ekonomi global di masa lalu. Adapun dalam pertemuan itu hadir sejumlah mantan pejabat ekonomi era 2004–2014, di antaranya mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah, mantan Menteri Bappenas Paskah Suzetta, serta Lukita Dinarsyah Tuwo.
Presiden Prabowo juga memerintahkan agar Dirjen Bea Cukai dicopot apabila memiliki kinerja tidak baik. Hal itu disampaikan Prabowo saat pidato Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027, dalam rapat paripurna ke-19 masa persidangan V Tahun sidang 2025-2026.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan siap mengikuti perintah Presiden Prabowo untuk mencopot Dirjen Bea Cukai jika kinerjanya dinilai buruk, namun akan menunggu perkembangan situasi terlebih dahulu.
Presiden Prabowo menegaskan pentingnya reformasi di lembaga Bea Cukai dan memerintahkan penggantian pimpinan bila tidak mampu memperbaiki kinerja, mengingatkan pengalaman masa Orde Baru ketika pemerintah sempat mengambil langkah ekstrem terhadap institusi Bea Cukai, karena dinilai bermasalah.
Prabowo mengungkap praktik under invoicing dalam ekspor yang merugikan negara selama puluhan tahun, di mana perusahaan menjual komoditas ke afiliasi luar negeri dengan harga jauh di bawah nilai sebenarnya.
Dalam kesimpulan, upaya Presiden Prabowo Subianto untuk mengantisipasi krisis ekonomi dan memperbaiki kinerja lembaga Bea Cukai merupakan langkah yang sangat penting untuk meningkatkan kemampuan negara dalam menghadapi tantangan ekonomi global.