IPD – 28 Maret 2026 | JAKARTA – Pemerintah sedang menyiapkan langkah strategis untuk mengurangi beban anggaran negara melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG). Badan Gizi Nasional (BGN) mengusulkan pengurangan hari operasional MBG dari enam menjadi lima hari dalam seminggu. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema tersebut dapat menghemat hingga Rp40 triliun per tahun, tanpa mengorbankan kualitas gizi penerima manfaat.
Purbaya menyampaikan bahwa usulan efisiensi ini muncul dari hasil evaluasi internal BGN, bukan tekanan eksternal. “Ini bukan saya yang memotong, memang BGN melakukan sendiri karena masih ada ruang efisiensi dengan keadaan saat ini,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, pada 25 Maret 2026. Menteri menambahkan bahwa hitungan awal sebesar Rp40 triliun masih bersifat kasar dan potensi penghematan bisa lebih besar bila implementasi berjalan lancar.
BGN, yang dipimpin oleh Dadan Hindayana, belum merilis rincian teknis secara lengkap, namun menegaskan bahwa pengurangan satu hari distribusi tidak akan mempengaruhi kualitas makanan. Sejumlah pihak, termasuk Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, menunggu persetujuan akhir dari Presiden Prabowo Subianto sebelum keputusan resmi diumumkan. “Sedang kita finalkan,” kata Prasetyo ketika ditanya tentang dukungan Presiden.
Beberapa poin penting dari rencana penghematan MBG dapat dirangkum sebagai berikut:
- Pengurangan hari operasional MBG dari enam menjadi lima hari per minggu.
- Estimasi penghematan anggaran negara mencapai Rp40 triliun per tahun.
- Kualitas gizi tetap dijaga, dengan fokus pada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
- Implementasi akan dikaji kembali setelah persetujuan Presiden dan koordinasi lintas kementerian.
- Potensi dampak positif pada ketahanan fiskal APBN di tengah tekanan inflasi global.
Penghematan ini dianggap signifikan mengingat total anggaran MBG selama satu tahun mencapai puluhan triliun rupiah. Dengan mengurangi satu hari penyaluran, pemerintah berharap dapat menyalurkan kembali dana yang dihemat ke sektor prioritas lain, termasuk penanggulangan kemiskinan dan investasi infrastruktur.
Para pengamat ekonomi menilai langkah ini sebagai respons pragmatis terhadap situasi geopolitik yang menyebabkan volatilitas harga komoditas, terutama minyak. “Efisiensi anggaran melalui program sosial yang sudah berjalan memang menantang, namun jika dilakukan dengan perencanaan matang, dampaknya dapat memperkuat posisi fiskal negara,” ujar seorang analis di Lembaga Penelitian Ekonomi Nasional.
Di lapangan, penerima manfaat MBG masih melaporkan bahwa program berjalan normal. Sebuah kunjungan ke balai RW 02, Kelurahan Cipaganti, Bandung, memperlihatkan dua balita yang sedang menikmati makanan bergizi selama bulan Ramadan. Kepala BGN menegaskan bahwa penyesuaian hari operasional tidak akan mengurangi kuantitas atau kualitas porsi makanan.
Secara politik, usulan pengurangan hari MBG menunjukkan sinergi antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan BGN. Koordinasi lintas kementerian diharapkan mempercepat proses persetujuan dan pelaksanaan kebijakan. Purbaya menekankan pentingnya dukungan semua pihak, termasuk Presiden, untuk memastikan kebijakan ini tidak menimbulkan kesenjangan layanan.
Jika persetujuan akhir tercapai, pemerintah akan mengumumkan skema operasional baru dalam minggu pertama April 2026. Penyesuaian jadwal distribusi akan melibatkan sekolah, pesantren, dan fasilitas kesehatan yang menjadi titik penyaluran utama MBG. Pemerintah juga berjanji akan meningkatkan sistem monitoring untuk memastikan bahwa manfaat gizi tetap tercapai pada semua kelompok sasaran.
Dengan potensi penghematan Rp40 triliun per tahun, langkah ini dapat menjadi contoh konkret bagaimana kebijakan fiskal dapat diselaraskan dengan program sosial tanpa mengorbankan kesejahteraan rakyat. Pemerintah berharap bahwa efisiensi ini tidak hanya mengurangi beban APBN, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap kemampuan negara dalam mengelola sumber daya secara bertanggung jawab.