IPD – 01 April 2026 | Jakarta, 1 April 2026 – Sebuah video yang beredar di media sosial memperlihatkan seorang pegawai Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta tengah membuang sampah secara sembarangan di tepi Sungai Ciliwung. Insiden ini memicu kemarahan publik yang menilai tindakan tersebut kontradiktif dengan upaya pemerintah provinsi yang tengah berjuang mengatasi tumpukan sampah pasca Idulfitri. Menanggapi sorotan media, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa kejadian tersebut merupakan “pembuangan sementara” yang diatur dalam prosedur darurat, sekaligus menegaskan langkah-langkah konkret yang telah diambil untuk menurunkan volume sampah di seluruh wilayah ibu kota.
Setelah libur Lebaran, volume limbah rumah tangga dan pasar melonjak drastis, sementara kapasitas Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang masih dalam tahap pemulihan pasca longsor. Akibatnya, sejumlah titik penampungan (TPS) di Jakarta Timur, Barat, dan Selatan mengalami penumpukan hingga empat meter, terutama di area Rawadas (Pondok Kopi), Cipinang, Kramat Jati, serta pasar-pasar tradisional seperti Pasar Kopro. Gubernur Pramono mengakui bahwa “untuk sampah memang belum semuanya selesai, tetapi sampah yang ada di TPS‑TPS mulai berkurang”.
Untuk menanggulangi situasi ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menambah armada truk pengangkut secara signifikan. Pada tanggal 31 Maret 2026, Pramono mengumumkan penambahan 20 truk baru khusus untuk daerah Kramat Jati. Seluruh penambahan kendaraan dapat dirangkum dalam tabel berikut:
| Wilayah | Jumlah Truk Tambahan | Tanggal Penambahan |
|---|---|---|
| Kramat Jati | 20 | 31/03/2026 |
| Rawadas (Pondok Kopi) | 15 | 01/04/2026 |
| Pasar Kopro | 10 | 01/04/2026 |
Selain penambahan armada, Pemprov DKI juga mengerahkan alat berat wheel loader berwarna kuning untuk membersihkan titik‑titik kritis, serta meningkatkan frekuensi pengangkutan menjadi empat truk per hari di lokasi Rawadas, sebagaimana dilaporkan oleh Lurah Pondok Kopi, Sandy Adamsyah.
- Penambahan truk di Kramat Jati: 20 unit
- Peningkatan ritase di Rawadas: 4 truk/hari
- Penggunaan wheel loader untuk penyerapan sampah liar
- Koordinasi dengan Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Barat
Meski demikian, video yang menampilkan pegawai Dinas Lingkungan Hidup membuang sampah di tepi sungai menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi kebijakan dan disiplin internal. Warga sekitar, termasuk seorang warga bernama Suyitno, menuntut agar Gubernur turun langsung ke lapangan, bukan sekadar menerima laporan dari bawahan. “Ini bukti masih ada penumpukan sampah. Gubernur harus turun ke bawah, jangan cuma mendengar laporan,” ujarnya.
Pramono Anung menanggapi kritik tersebut dengan menegaskan bahwa tindakan pegawai tersebut tidak mencerminkan kebijakan resmi. Ia menambahkan, “Kami mengakui adanya kesalahan individu, namun hal itu tidak mengubah komitmen kami untuk menyelesaikan masalah sampah secara menyeluruh. Pembuangan sementara yang dimaksud adalah prosedur darurat ketika TPS tidak dapat menampung lagi, dengan tujuan menghindari penumpukan yang lebih parah di area publik.” Ia juga menekankan pentingnya edukasi masyarakat dan pelatihan ulang bagi ASN yang terlibat dalam penanganan limbah.
Para ahli lingkungan menilai bahwa strategi “pembuangan sementara” harus diiringi dengan monitoring yang ketat dan transparansi publik. Salah satu pakar, Dr. Rina Suryani dari Universitas Indonesia, menyarankan penggunaan sistem GPS pada armada truk serta laporan harian yang dapat diakses melalui portal terbuka pemerintah. “Tanpa data yang dapat diverifikasi, alibi “pembuangan sementara” bisa menjadi celah bagi praktik tidak bertanggung jawab,” ujar Dr. Rina.
Secara keseluruhan, upaya Pemprov DKI dalam menambah armada, mengoperasikan alat berat, dan mempercepat pengangkutan sampah menunjukkan respons yang cepat terhadap krisis limbah pasca Idulfitri. Namun, insiden pegawai yang tertangkap buang sampah di pinggir sungai mengingatkan bahwa implementasi kebijakan harus didukung oleh integritas pribadi dan pengawasan internal yang kuat. Pemerintah provinsi berjanji akan memperketat prosedur internal serta meningkatkan komunikasi dengan warga agar kepercayaan publik dapat dipulihkan.