IPD – 11 April 2026 | Jakarta – Sejumlah pegawai Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) secara resmi menolak spekulasi publik bahwa Menteri Natalius Pigai mengalami mutasi jabatan akibat kekayaan pribadi yang konon menimbulkan konflik kepentingan. Mereka menegaskan bahwa laporan resmi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) menunjukkan bahwa total aset Pigau berada di level terendah di antara para menteri Kabinet Prabowo Subianto-Gibran, sehingga tidak ada dasar untuk menuduh adanya motivasi ekonomi di balik keputusan administrasi.
Menurut data LHKPN yang dirilis pada akhir 2025, total harta Natalius Pigai tercatat sebesar Rp6,2 miliar. Aset tersebut terdiri atas dua mobil (Honda CR‑V dan Jeep Wrangler), sebuah sepeda motor Honda PCX, harta bergerak lain senilai Rp70 juta, serta kas dan setara kas sebesar Rp4,92 miliar. Tidak ada catatan kepemilikan tanah atau bangunan. Angka ini secara jelas lebih rendah dibandingkan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq yang memiliki kekayaan Rp8,9 miliar, dan jauh di bawah Menteri Pariwisata Widiyanti Putri yang melaporkan kekayaan mencapai Rp6,38 triliun.
Berangkat dari data tersebut, sejumlah pejabat internal kementerian menegaskan bahwa rumor mutasi Pigai muncul akibat interpretasi keliru atas pernyataan menteri yang mengakui dirinya sebagai “menteri paling miskin” di kabinet. Pada 29 Maret 2026, Pigai mengungkapkan melalui akun X pribadi bahwa ia tidak memiliki tanah maupun bangunan, sekaligus menyoroti keberhasilan anaknya yang lulus dari Le Cordon Bleu. Pernyataan tersebut kemudian disalahtafsirkan oleh media sosial sebagai sinyal adanya tekanan internal untuk memindahkan beliau ke posisi lain.
“Kami tidak menemukan bukti apapun yang mengaitkan kekayaan pribadi atau kekurangan aset dengan proses mutasi pejabat tinggi pemerintah,” kata Dr. Siti Marwiyah, Kepala Biro Administrasi Kementerian HAM. “Semua keputusan rotasi atau penempatan jabatan didasarkan pada pertimbangan kinerja, kebutuhan institusi, dan kebijakan strategis, bukan pada status ekonomi pribadi. Klaim semacam itu justru mengalihkan fokus publik dari agenda utama hak asasi manusia yang sedang kami jalankan.
Untuk menegaskan transparansi, kementerian mengeluarkan pernyataan resmi yang memuat ringkasan aset menteri dan menolak semua teori konspirasi yang tidak memiliki dasar faktual. Berikut ini rangkuman perbandingan kekayaan beberapa menteri dalam Kabinet Prabowo-Gibran:
| Menteri | Total Kekayaan (Rp) | Kepemilikan Tanah/Bangunan |
|---|---|---|
| Natalius Pigai (HAM) | 6,200,000,000 | Tidak ada |
| Hanif Faisol Nurofiq (Lingkungan Hidup) | 8,900,000,000 | Ya (2 hektar lahan) |
| Widiyanti Putri (Pariwisata) | 6,380,000,000,000 | Ya (Beberapa properti) |
| Sakti Wahyu Trenggono (Kelautan & Perikanan) | 2,970,000,000,000 | Ya (Kawasan pesisir) |
Data ini menegaskan posisi finansial Pigai yang paling sederhana di antara rekan-rekannya, sehingga argumen bahwa ia dipindahkan karena kepemilikan harta melimpah tidak memiliki dasar. Selanjutnya, pihak kementerian menambahkan bahwa tidak ada dokumen internal yang membahas rencana mutasi terkait Pigai sejak beliau menjabat pada November 2024.
Pengamat politik, Dr. Agus Santoso, menilai bahwa fenomena rumor mutasi ini mencerminkan dinamika politik dalam era digital, di mana pernyataan pribadi pejabat publik mudah dijadikan bahan spekulasi. “Kita harus membedakan antara fakta yang terverifikasi dan opini yang beredar di media sosial,” ujar Dr. Agus. “Kementerian HAM memang harus menjaga kredibilitasnya, terutama saat menangani isu-isu sensitif hak asasi manusia, sehingga penting untuk menepis gosip yang tidak berdasar.”
Sejauh ini, tidak ada tanda resmi dari Presiden Prabowo Subianto atau Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang mengindikasikan adanya perubahan jabatan bagi Natalius Pigai. Semua pihak tampak sepakat bahwa fokus utama tetap pada pelaksanaan kebijakan Satu Data HAM yang baru diluncurkan pada November 2025, dengan tujuan meningkatkan koordinasi lintas lembaga dalam pelaporan pelanggaran hak asasi manusia.
Dengan klarifikasi resmi dari Kementerian HAM, publik diharapkan dapat memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai status jabatan Menteri Natalius Pigai. Selama proses pemeriksaan dan verifikasi aset berlangsung, tidak ada indikasi bahwa mutasi atau rotasi jabatan akan terjadi dalam waktu dekat.