IPD – 10 Maret 2026 | Hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta Selatan sejak akhir pekan lalu kembali menimbulkan masalah serius pada infrastruktur transportasi kota. Salah satu titik rawan yang kembali dilaporkan melulu adalah underpass Mampang, yang hingga saat ini masih terendam air hingga ketinggian hampir setengah meter, membuat arus kendaraan terpaksa menghentikan perjalanan dan menimbulkan kemacetan panjang di sekitar Jalan Raya Mampang.
Menurut pengamat transportasi, kondisi banjir di underpass Mampang bukanlah fenomena baru. Sejak awal tahun 2023, sejumlah laporan mengindikasikan bahwa sistem drainase di kawasan tersebut belum mampu menyalurkan volume air hujan yang tinggi, terutama ketika curah hujan melebihi ambang batas normal. Pada malam sebelumnya, hujan lebat yang diprediksi oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menghasilkan curah lebih dari 150 mm dalam 24 jam, memicu meluapnya selokan utama di sekitar underpass.
Laporan Kepolisian dan Upaya Penanganan
Tim Satlantas Polres Jakarta Selatan, yang dipimpin oleh Kapolres Mampang, menegaskan bahwa mereka telah menyiapkan unit penyelamat dan alat pompa darurat untuk mengurangi volume air di dalam underpass. “Kami telah menempatkan personel di titik masuk utama dan menyiapkan pompa portable, namun tingkat aliran air masih terlalu tinggi untuk dapat diatasi dalam waktu singkat,” ujar Kapolres dalam konferensi pers pada pukul 09.00 WIB. Selain itu, polisi lalu lintas (Polantas) telah menutup akses kendaraan roda empat dan mengalihkan alur lalu lintas ke jalan alternatif, termasuk Jalan Pengadegan dan Jalan Cilandak KKO.
Pengalihan rute ini diharapkan dapat meredakan kepadatan, namun berdampak pada peningkatan waktu tempuh hingga 30‑45 menit bagi pengendara yang biasanya melintasi jalur tersebut. Pengendara sepeda motor diizinkan melintas dengan syarat menurunkan kecepatan dan tetap waspada terhadap genangan air yang dapat menimbulkan risiko terseret kendaraan.
Dampak Ekonomi dan Sosial
- Kemacetan Lalu Lintas: Rata‑rata kecepatan kendaraan menurun menjadi 15 km/jam pada jam sibuk, memicu antrian panjang hingga 2‑3 km di pintu masuk underpass.
- Kerugian Logistik: Pengiriman barang dari gudang di kawasan Mampang ke pusat distribusi di Jakarta Barat terhambat, diperkirakan menimbulkan kerugian sebesar Rp 1,2 miliar per hari.
- Risiko Kesehatan: Genangan air yang mengandung limbah domestik meningkatkan potensi penyebaran penyakit kulit dan diare, terutama bagi pejalan kaki yang terpaksa melintasi area basah.
Sejumlah warga setempat mengeluhkan kurangnya koordinasi antara Dinas Pekerjaan Umum (PUPR) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam mengatasi masalah drainase. “Sudah berulang‑ulang kami meminta perbaikan selokan, namun hanya ada janji-janji yang belum terealisasi,” kata salah satu warga, Budi Santoso, yang mengelola usaha warung kopi di dekat pintu masuk underpass.
Perbandingan dengan Kasus Banjir Rob di Pantura Sayung
Sementara underpass Mampang berhadapan dengan genangan air hujan, daerah lain di Indonesia juga mengalami masalah serupa pada musim mudik. Di Pantura Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, banjir rob yang dipicu pasang surut laut menimbulkan kemacetan berat. Polisi setempat menyiapkan jalur alternatif via Onggorawe untuk mengurangi kepadatan, serupa dengan upaya penyaluran lalu lintas yang sedang dilakukan di Jakarta Selatan. Kedua kasus menegaskan pentingnya perencanaan infrastruktur yang adaptif terhadap perubahan iklim dan peningkatan volume air.
Dalam rangka mengurangi risiko serupa di masa mendatang, ahli hidrologi menyarankan beberapa langkah strategis, antara lain peningkatan kapasitas saluran pembuangan, pembuatan sumur resapan di area permukiman, serta penggunaan teknologi sensor untuk memantau level air secara real‑time. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menandatangani nota kesepahaman dengan lembaga riset untuk mempercepat implementasi sistem peringatan dini banjir di wilayah rawan, termasuk Mampang.
Dengan kondisi cuaca yang diprediksi tetap tidak menentu hingga akhir pekan, warga dan pengendara diimbau untuk selalu mengikuti informasi terbaru dari kanal resmi Dinas Perhubungan dan kepolisian, serta mengatur jadwal perjalanan secara fleksibel. Upaya kolaboratif antara pemerintah, aparat, dan masyarakat diharapkan dapat meminimalisir dampak banjir yang berulang pada infrastruktur transportasi kota.