IPD – 11 Maret 2026 | JAKARTA – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa wacana pinjaman sebesar Rp2 triliun ke Bank BJB (Bank Jawa Barat) masih berada pada tahap pembicaraan dan belum menjadi keputusan final. Pernyataan tersebut disampaikan dalam serangkaian wawancara media pada awal minggu ini, sekaligus menyoroti kebijakan percepatan proyek infrastruktur provinsi yang telah mengubah dinamika keuangan daerah.
Dalam penjelasannya, Dedi menolak spekulasi bahwa pemerintah provinsi sedang menyiapkan utang besar untuk menutupi defisit anggaran. “Saat ini, pinjaman Rp2 triliun ke BJB masih sebatas wacana. Kami masih menunggu hasil evaluasi teknis dan persetujuan dari Kementerian Keuangan sebelum melangkah lebih jauh,” ujar Gubernur Jabar. Ia menambahkan bahwa prioritas utama tetap pada pengelolaan keuangan yang berkelanjutan dan transparan.
Di samping itu, Dedi Mulyadi menyoroti keberhasilan percepatan proyek infrastruktur yang diluncurkan pada akhir 2025. Menurutnya, strategi “tunda bayar” yang diterapkan memungkinkan penyelesaian proyek senilai Rp629 miliar sebelum akhir tahun 2025, meski pada saat itu masih terdapat sisa anggaran (Silpa) sebesar Rp520 miliar. “Kami memanfaatkan dana yang tersedia, menunda pembayaran kepada kontraktor, dan memastikan proyek selesai tepat waktu. Hasilnya, kami berhasil mengurangi Silpa secara signifikan,” kata Dedi.
Strategi tersebut, menurut Dedi, terbukti menguntungkan mengingat situasi ekonomi global yang dipengaruhi oleh konflik geopolitik, khususnya perang antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Konflik tersebut memicu kenaikan harga minyak dan bahan bakar, yang pada gilirannya dapat meningkatkan biaya proyek infrastruktur di daerah lain. Namun, karena Jawa Barat telah menyelesaikan sebagian besar pekerjaan pada 2025, provinsi tersebut tidak merasakan dampak langsung dari inflasi harga bahan bakar dan aspal.
“Harga aspal dan minyak tanah naik akibat perang, namun kami sudah menyelesaikan proyek penting tahun lalu. Jadi, Jawa Barat tetap untung karena beban biaya tidak lagi menumpuk pada tahun ini,” jelas Dedi. Ia menambahkan bahwa kebijakan percepatan ini bukan sekadar respons sementara, melainkan bagian dari pola kepemimpinan yang pernah ia terapkan saat memimpin Kabupaten Purwakarta selama dua periode.
Selain menyoroti aspek keuangan, Gubernur juga menyinggung masalah hukum regional. Ia menanggapi penetapan tersangka terhadap Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, dengan menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan tidak mengganggu agenda pembangunan. “Penegakan hukum harus berjalan, tapi tidak menghalangi program pembangunan yang sudah direncanakan,” ujar Dedi.
Penggunaan skema tunda bayar yang diterapkan pada proyek infrastruktur juga mendapat sorotan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurut laporan BPK, pembayaran kepada kontraktor sebesar Rp629 miliar sudah dilakukan sejak awal 2026, menunjukkan kepatuhan pemerintah daerah dalam menunaikan kewajiban keuangan. Hal ini menambah kepercayaan publik terhadap kemampuan fiskal Jawa Barat di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Dalam konteks fiskal, Dedi menegaskan bahwa pemerintah provinsi tetap berkomitmen pada prinsip efisiensi anggaran. “Kami tidak akan menambah beban utang tanpa analisis yang mendalam. Setiap kebijakan keuangan harus berlandaskan pada data dan proyeksi yang realistis,” tegasnya.
Secara keseluruhan, pernyataan Gubernur Jawa Barat mencerminkan pendekatan hati-hati dalam mengelola potensi pinjaman besar sekaligus menonjolkan keberhasilan strategi percepatan infrastruktur. Dengan mengoptimalkan skema tunda bayar dan memanfaatkan kondisi pasar sebelum kenaikan harga bahan bakar, Jawa Barat berhasil menurunkan Silpa secara signifikan, memperkuat posisi keuangan, dan menjaga kelangsungan pembangunan meskipun situasi ekonomi global semakin menantang.
Ke depan, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa keputusan terkait pinjaman Rp2 triliun akan diputuskan setelah melalui proses evaluasi menyeluruh, termasuk konsultasi dengan Kementerian Keuangan dan lembaga legislatif daerah. Sementara itu, pemerintah provinsi tetap fokus pada penyelesaian proyek infrastruktur prioritas, meningkatkan kualitas layanan publik, dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif bagi seluruh warga Jawa Barat.