IPD – 30 Maret 2026 | Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali menimbulkan sorotan internasional dengan mengusulkan perubahan nama Selat Hormuz menjadi “Selat Persahabatan Amerika-Iran“. Usulan tersebut muncul di tengah meningkatnya aksi Iran yang menargetkan kapal dagang di jalur pelayaran vital, sekaligus menimbulkan pertanyaan mengenai kontrol militer di wilayah yang dikenal sebagai Teluk Persia.
Iran menanggapi klaim Trump dengan tegas, menyatakan bahwa militer Tehran tetap memegang kendali penuh atas perairan Teluk Persia. Pernyataan itu dikeluarkan oleh jenderal tinggi Angkatan Laut Iran dalam sebuah konferensi pers di Teheran, menegaskan bahwa setiap upaya mengubah nama atau mengintervensi wilayah tersebut akan dipandang sebagai pelanggaran kedaulatan nasional.
Sementara itu, pemerintah Amerika Serikat belum melakukan aksi militer langsung untuk membuka kembali jalur pelayaran yang terganggu. Analisis dari seorang ahli Angkatan Laut, Jennifer Parker, menjelaskan bahwa keputusan Washington didasarkan pada pertimbangan strategis yang kompleks. Menurut Parker, fokus utama AS saat ini adalah menghancurkan kemampuan inti Iran, termasuk program nuklir dan rudal balistik, serta memutus jaringan proksi yang mendukung operasi militer Iran di wilayah tersebut.
Operasi militer di Selat Hormuz tidak sekadar melibatkan pengerahan kapal perang. Untuk mengamankan jalur pelayaran, AS harus mengendalikan wilayah daratan di sekitar selat, terutama pantai Iran yang menjadi titik peluncuran serangan. Hal ini berarti potensi pengerahan pasukan darat atau serangan terbatas ke fasilitas militer Iran—langkah yang dipandang berisiko tinggi dan dapat memperluas konflik menjadi lebih luas.
Setiap konvoi kapal dagang yang melewati selat biasanya membutuhkan satu hingga dua kapal perang sebagai pengawal. Kapal induk seperti USS Gerald R. Ford dan kapal perusak lainnya dapat menampung lebih dari 200 personel per kapal. Namun, kehadiran pasukan tersebut meningkatkan risiko serangan balistik, drone, dan kapal tanpa awak (UUV) yang dimiliki Iran. Drone Iran, khususnya, sulit dideteksi dan dapat diluncurkan dari lokasi yang tersembunyi, menambah tantangan bagi pertahanan AS.
Selain ancaman langsung, Iran juga dapat menebar ranjau laut di zona strategis. Proses pembersihan ranjau memerlukan waktu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan, yang pada gilirannya dapat menimbulkan persepsi bahaya dan menurunkan kepercayaan pelayaran internasional. Sebagai akibatnya, perusahaan pelayaran cenderung menghindari rute tersebut, mengakibatkan gangguan signifikan pada pasokan minyak dan gas dunia.
Dalam konteks geopolitik yang lebih luas, klaim Trump untuk mengganti nama selat dipandang oleh banyak analis sebagai upaya politik domestik untuk menegaskan kebijakan keras terhadap Iran menjelang pemilihan presiden berikutnya. Namun, Iran menolak keras setiap upaya tersebut, menegaskan bahwa penamaan kembali wilayah perairan tidak mengubah realitas fakta bahwa militer Tehran menguasai zona operasional.
Keputusan Washington untuk tidak melancarkan serangan militer langsung juga dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi. Keterlibatan militer besar-besaran dapat meningkatkan biaya operasional, menambah tekanan pada anggaran pertahanan, serta menimbulkan konsekuensi diplomatik dengan sekutu regional seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab yang juga memiliki kepentingan di Teluk Persia.
Secara keseluruhan, situasi di Selat Hormuz mencerminkan dinamika kompleks antara retorika politik, kepentingan strategis militer, dan dampak ekonomi global. Selama Amerika Serikat tetap memprioritaskan penghancuran program nuklir Iran, serta mengelola ancaman proksi dan teknologi militer Iran, kemungkinan intervensi militer langsung untuk membuka selat tetap rendah. Sementara itu, klaim Iran atas kendali Teluk Persia menunjukkan bahwa perdebatan nama dan kontrol perairan akan terus menjadi bahan bakar ketegangan regional hingga ada perubahan signifikan dalam kebijakan kedua belah pihak.